Analisis Kebijakan Harga KPR FLPP dalam Memenuhi Kebutuhan Hunian untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Jayawijaya

Pemerintah Indonesia mengimplementasikan program KPR FLPP guna menyediakan hunian terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Namun, kebijakan harga seragam nasional Rp240.000.000 tidak mengakomodasi disparitas biaya antarwilayah, khususnya di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Menganalisis kesesuaian kebijakan harga KPR FLPP dalam memenuhi kebutuhan hunian MBR di Kabupaten Jayawijaya. Analisis data sekunder dari Kementerian PUPR, BPS, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), Biaya Teknis Bangunan (BTB), dan portal harga tanah ATR/BPN, dengan analisis komparatif antara Kabupaten Jayawijaya dan Kota Jayapura. IKK Jayawijaya sebesar 227,94 hampir 1,8 kali lipat Kota Jayapura (126,76), menghasilkan BTB Rp7.930.000/m². Biaya Pokok Produksi rumah tipe 36 mencapai Rp297.480.000, menyebabkan defisit absolut Rp57.480.000/unit bagi pengembang. ASN Golongan I dan sebagian Golongan II tidak mampu menjangkau kebutuhan kredit riil sebesar Rp227.600.000. Kesimpulannya Kebijakan harga FLPP Zona 5 tidak sesuai untuk Kabupaten Jayawijaya akibat kemahalan konstruksi yang ekstrem karena ketergantungan penuh pada logistik kargo udara. Revisi kebijakan melalui zonasi asimetris berbasis IKK dan tambahan subsidi logistik sangat diperlukan.