Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang Dalam Meningkatkan Efektivitas Badan Usaha Milik Lembang di Kabupaten Tana Toraja

Abstract

Badan Usaha Milik Lembang (BUMLem) di Kabupaten Tana Toraja menghadapi krisis efektivitas serius: dari 112 BUMLem yang terbentuk, hanya 12 (10,7%) yang aktif beroperasi, sementara 100 lainnya tidak berfungsi. Kegagalan masif ini mengancam tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan menunjukkan urgensi evaluasi peran institusional Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Lembang (DPML). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi program pemberdayaan oleh DPML dalam meningkatkan efektivitas BUMLem sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tana Toraja pada lembang yang memiliki BUMLem, baik aktif maupun tidak aktif, menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 15 informan kunci, observasi partisipatif di 8 lokasi BUMLem, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model analisis interaktif (reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPML menjalankan empat pilar pemberdayaan, yaitu regulasi, fasilitasi, advokasi, dan pendampingan. Namun, efektivitas program diukur melalui indikator keberhasilan menunjukkan capaian rendah: hanya 35% BUMLem yang menerima pendampingan mencapai target operasional, 28% menunjukkan transparansi pengelolaan memadai, dan tingkat partisipasi masyarakat rata-rata hanya 42%. Efektivitas program masih terhambat oleh kurangnya keberlanjutan pendampingan dan monitoring, transparansi pengelolaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas manajerial pengurus, rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sumber daya DPML, baik tenaga pendamping maupun anggaran. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas pengurus, peningkatan transparansi, dan perbaikan mekanisme pendampingan untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui BUMLem.