Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pengelolaan  pulau-pulau kecil terluar dalam mendukung potensi bisnis transportasi laut kepulauan Riau sebagai Kota Pelabuhan, dan bagaimana pengelolaan tersebut dioptimalkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau dan juga mendukung pertumbuhan bisnis transportasi laut dan kesejahteraan masyarakatnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisa isi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar melalui metode analisis kebijakan William Dunn. Dengan dibukanya usaha Pelabuhan tersebut bagi pemerintah daerah baik BUMD maupun oleh pihak swasta, tentu diharapkan dapat menjadi salah satu keran pendapatan bagi daerah. Ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6 triliun yang bisa masuk ke kas daerah di wilayah 12 mill laut di Kepri. Sedangkan, khusus Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang merupakan  ibu kota provinsi Riau pada zaman dahulu kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Kepri, maka kota Tanjung Pinang sangat potensial dijadikan sebagai  City port.