Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Mei 2021, 1 (5), 515 - 523

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

10.36418/cerdika.v1i5.82 515

DO NOT RESUCITATE (DNR) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Gina Adriana

Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Email: gina.adriana.md@gmail.com

Abstract

Received:

Revised:

Accepted:

28-04-2021

10-05-2021

21-05-2021

increasingly developing when it raises problems that are

closely related to the right to life of a person, which is

currently being debated, namely the termination of life

support therapy in terminal patients. This action is the same

as the Do Not Resucitate action, which is an order not to / not

to perform or provide cardiopulmonary resuscitation

assistance or CPR (Cardiopulmonary Resucitation) in the

event of stopping breathing and cardiac arrest after the

family agrees to this. In daily practice, the implementation of

DNR in Indonesia is related to DNR actions, in this case

withdrawing treatment or with-holding treatment has been

running, but until now there have never been any cases that

have surfaced but the implementation is already in Hospital.

This research mainly uses a normative juridical approach,

which is a description of legal facts obtained through further

research which is systematically analyzed.

Keywords: Do Not Resucitate; Advanced Directives;

Euthanasia.

Abstrak

Ilmu dan Teknologi dalam bidang kedokteran yang semakin

berkembang tatkala menimbulkan permasalahan yang

berhubungan erat dengan hak untuk hidup seseorang, yang

mana akhir – akhir ini yang masih banyak diperdebatkan

yakni tindakan penghentian terapi bantuan hidup pada pasien

terminal. Tindakan ini sama halnya dengan tindakan Do Not

Resucitate yaitu merupakan perintah untuk tidak/ jangan

melakukan atau memberikan tindakan pertolongan resusitasi

jantung paru atau CPR (Cardiopulmonary Resucitation) jika

terjadi henti nafas dan henti jantung setelah keluarga

menyetujui hal tersebut. Dalam praktek keseharian,

pelaksanaan DNR di Indonesia terkait tindakan DNR dalam

hal ini withdrawing treatment ataupun witholding treatment

sudah berjalan, namun sampai saat ini kasus yang mencuat

belum pernah ada. pelaksanaannya sudah berjalan.

Penelitian ini terutama menggunakan suatau metode

pendekatan yuridis normatif, yang merupakan pemaparan

fakta – fakta hukum yang didapat melalui penelitian

selanjutnya dianalisis secara sistematis.

Kata kunci: Jangan Resusitasi; Arahan Lanjutan; Eutanasia.

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 516

Coresponden Author : Gina Adriana

Email : gina.adriana.md@gmail.com

CC BY ND

PENDAHULUAN

Perawatan paliatif merupakan pendekatan untuk meningkatkan kualitas hidup

pasien dan keluarganya saat menghadapi masalah terkait dengan penyakit yang

mengancam nyawa (Shatri et al., 2020). Fokus perawatan paliatif adalah mengurangi

penderitaan karena penyakit yang diderita pasien dan meningkatkan kualitas hidup

penderitanya. Keputusan perihal Resusitasi Jantung Paru ini sering dibuat dalam hitungan

detik oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan tanpa mengetahui apakah pasien

mempunyai Advanced Directives atau tidak. Advanved directives adalah dokumen yang

sah secara hukum, yang ditulis sebelum penderita menderita penyakit yang bersifat

incapacitating (Rifai & Ilyas, 2018).

Petunjuk yang ada dalam advanced directives ini dapat membebas-tugaskan

tenaga medis dalam mengambil keputusan, dengan kata lain advanced directives adalah

pernyataan tentang keinginan penderita mengenai tindakan medis apa yang sebaiknya

dilakukan atau tidak dilakukan dalam keadaan incompetency. Hak otonomi atau

preferensi pasien menentukan kematiannya dapat berupa “advanced directives“ yakni

salah satu bentuk pernyataan yang terdapat didalam advanced directives adalah perintah

untuk menolak tindakan CPR yang kemudian dikenal dengan nama perintah “Jangan

Lakukan Resusitasi” atau yang lebih dikenal dengan istilah Do Not Resucitate (DNR).

Dokumen ini adalah bentuk perintah untuk tenaga medis dan tenaga kesehatan ataupun

masyarakat umum untuk tidak mencoba melakukan atau memberikan tindakan

pertolongan CPR/ RJP terjadi permasalahan darurat pada jantung pasien atau terjadinya

henti napas pada pasien. Perintah ini ditulis atas permintaan pasien, tetapi harus

ditandatangani dan diputuskan melalui konsultasi pada dokter yang berwenang

(McCormick, 2011).

DNR merupakan salah satu keputusan yang paling sulit, hal ini menimbulkan

masalah dilemma etika yang menyangkut perawat ataupun dokter dan tenaga kesehatan

lainnya yang terlibat. Perintah ini dibuat dalam keadaan belum sakit atau sadar penuh,

untuk mengantisipasi suatu saat dia berada dalam kondisi kegawatdaruratan. Di Negara

barat Do Not Resucitate (DNR) dianggap sebagai pseudo-euthanasia dikenal dengan

istilah Againts Medical Advice, yakni pasien menolak rekomendasi tenaga kesehatan

mengenai rencana perawatan terhadap dirinya. Pasien mempunyai hak untuk

mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhan medis namun ada benturan terhadap hak pasien

untuk menolak menolak tindakan medis (Indonesia, 2004).

Terdapat beberapa pro dan kontra perihal DNR. Beberapa pertimbangan yang

digunakan kelompok pro terhadap DNR adalah pertimbangan legal dan etis.

Pertimbangan legal misalnya, bahwa rekomendasi American Heart Association (AHA),

sebagai salah satu panduan yang banyak digunakan di seluruh dunia, menyatakan bahwa

RJP tidak diindikasikan pada semua pasien. Pasien dengan kondisi terminal, penyakit

yang tidak reversibel, dan penyakit dengan prognosis kematian hampir dapat dipastikan,

tidak perlu dilakukan RJP (Sa’id & Mrayyan, 2015). Pelaksanaan DNR kerapkali terjadi

pada pasien yang ditempatkan ruang perawatan intensif. Untuk pasien-pasien dengan

fungsi otak yang tetap ada atau dengan harapan pemulihan otak yang mengalami

kegagalan jantung paru atau organ multipel lain atau dalam tingkat akhir penyakit yang

tidak dapat disembuhkan, dimasukkan dalam kriteria yang tidak perlu mendapat

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 517

resusitasi/ DNR. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk kenyamanan pasien atau

dalam istilahnya “patient first”.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan

Penelitian ini terutama menggunakan suatu metode pendekatan yuridis normatif,

artinya penelitian ini berbasis analisis terhadap norma hukum, yaitu dalam arti law as it is

written in the books ( dalam peraturan perundang – undangan ). Pendekatan perundang-

undangan (Statue Approach). Yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan

perundang-undangan yang berkaita dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian aturan hukum yang

berlaku.

Dalam penelitian kualitatif ini bersifat kontekstual dan lebih berupaya menelaah

fenomena sosial pada level mikro , dan tidak dimaksudkan melakukan generalisasi.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan pemaparan fakta – fakta

hukum yang didapat melalui penelitian selanjutnya dianalisis secara sistematis, oleh

karena hal tersebut penelitian ini dinamakan Penelitian Hukum. Hukum yang dijadikan

sebagai objek penelitian yaitu sebgai suatu norma kaidah yang mempedomani atau

sebagai patokan dalam perilaku manusia dalam mengambil hukum sebagai obyeknya.

C. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber – sumber data penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber

penelitian berupa bahan – bahan hukum primer, bahan – bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa perundang – undangan, putusan

putusan hakim , sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang

bukan dokumen resmi

Karena penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum

normatif, data diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan dari berbagai literatur

(library research) dan peraturan peraturan yang berhubungan masalah pengelolaan

sumber daya manusia kesehatan. Bahan hukum sekunder yaitu berupa yang memberikan

penjelasan bahan hukum primer yang berupa rancangan undang-undang, hasil penelitian.

Karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya. Bahan hukum tersier yang memberikan

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

D. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih

mudah untuk dibaca dan diintrepetasikan. Dari data hasil penelitian ini selanjutnya

dinalisis secara kualitatif, artinya data – data yang ada dianalisis secara mendalam dan

komprehensif dengan melakukan langkah – langkah :

a. Mengumpulkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang –

undangan yang relevan dan berhubungan dengan pengelolaan sumber daya

manusia kesehatan.

b. Mencari doktrin – doktrin, asas – asas atau prinsip ilmu hukum dalam

perundang – undangan.

c. Membuat kategori dari bahan – bahan yang dikumpulkan dan konsep –

konsep yang lebih umum

d. Mencari hubungan katagori – katagori tersebut dan menjelaskan

hubungannya antara satu dengan yang lain

e. Membuat simpulan dari hasil analisis

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 518

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Etik DNR sebagai Pseudo-Euthanasia

DNR dianggap sebagai bagian dari upaya resusitasi pasien sehingga prinsip etik

yang dikaji haruslah pengkajian terhadap keseluruhan upaya RJP. Prinsip etik yang

dilakukan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, orang Asia

sangat menekankan pada keputusan kelompok akan keputusan yang ingin di ambil.

Berbeda dengan orang di Amerika Serikat yang sangat menekankan pada prinsip otonomi

individual.

Pandangan etis terhadap DNR juga dipakai sebagai alasan pembenaran tindakan

tersebut. Melakukan resusitasi jantung paru tidak hanya dibatasi oleh kaidah legal dan

teknis namun juga mempertimbangan 4 kaidah bioetika, asas manfaat (beneficence),

prinsip do no harm (nonmaleficence), perlakuan yang adil (justice), dan hak otonomi

pasien (autonomy). Selain itu, beberapa pandangan agama juga membenarkan

dilakukannya DNR terutama bila RJP tidak akan memberikan hasil yang terbaik dan

justru menambah beban pasien dan keluarga. Prinsip Beneficience adalah prinsip yang

menjadi keuntungan upaya pemulihan yang dilakukan pasien. Pada prinsip ini RJP

dipandang sebagai upaya pemulihan kesehatan dan fungsi organ yang bertujuan untuk

meringankan kesakitan dan penderitaan pasien. RJP berdasarkan prinsip ini dokter harus

memikirkan kebermanfaatan RJP pada pasien. RJP dianggap sebagai upaya yang sangat

efektif pada pasien dengan henti jantung yang disebabkan oleh gangguan jantung. Jarang

sekali ditemukan pasien yang mengalami perbaikan pasca RJP bila henti jantung terjadi

akibat penyebab lain misalnya gagal ginjal, kanker, atau penyakit kronis lain. Penyebab

yang irreversibel seperti syok bekerpanjangan merupakan indikasi untuk tidak melakukan

RJP atau perintah DNR. Namun, perlu diingat bahwa penuaan bukanlah kontraindikasi

dilakukannya RJP (Hazinski & Field, 2010).

Prinsip non maleficence (do no harm) adalah prinsip yang mencegah tindakan

yang diberikan oleh tenaga kesehatan meningkatkan kesakitan pada pasien. Pemberian

RJP berkepanjangan atau RJP yang diberikan terlambat pada dasarnya memberikan

kesakitan lebih lanjut pada pasien. Pasien dapat bertahan hidup tetapi berada dalam

kondisi koma persisten atau status vegetatif. Berdasarkan prinsip ini, RJP dikatakan tidak

memberikan kesusahan lebih lanjut bila keuntungan akibat tindakan ini dianggap lebih

besar dibanding kerugiannya (Association, 2000).

Prinsip otonomi pasien harus dihormati secara etik, bahkan secara legal. Dalam

mengambil keputusan, pasien menggunakan hak otonominya, harus dipastikan pasien

secara cakap memberikan keputusan untuk menyetujui atau menolak tindakan medis,

termasuk RJP. Pasien dianggap dewasa sesuai dengan peraturan negara yakni berusia 18

tahun. Pasien juga harus dinilai kapasitasnya dalam mengambil keputusan. Sebelum

keputusan diambil pasien, diperlukan komunikasi yang baik antara dokter dan pasien.

Dokter wajib memberikan informed consent yang mensyaratkan pasien mampu menerima

dan memahami informasi yang akan diberikan berkaitan dengan kondisi penyakit,

prognosis, tindakan medis yang diusulkan, tindakan alternatif, risiko dan manfaat dari

masing-masing pilihan. Pasien yang kapasitasnya menurun akibat obat-obatan atau

penyakit penyerta, harus dikembalikan dulu pada kondisi semula sampai pasien mampu

memberikan keputusan medis. Bila terjadi kondisi gawat darurat sebelum pasien belum

mengambil keputusan dengan waktu yang terbatas untuk mengambil keputusan, pilihan

yang bijaksana adalah memberikan perawatan medis sesuai standar (Association, 2000).

Prinsip keadilan menjamin terpenuhinya hak-hak pasien dengan

menyeimbangkan tercapainya tujuan social. Prinsip keadilan diperlukan untuk

mengurangi ketidaksamaan perlakuan pada pasien. Namun, diperlukan nilai moral untuk

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 519

menjustifikasi perawatan medis yang diberikan pada pasien. Prinsip keadilan menjamin

semua pasien yang mengalami henti jantung harus mendapat RJP, tetapi nilai moral akan

menentukan pada pasien mana RJP akan memberikan manfaat yang paling baik. Dalam

menjamin terjadinya keadilan, penyedia layanan kesehatan harus mempertimbangkan

apakah sebuah tindakan medis: 1) mengobati, mencegah dan memberikan harapan hidup

yang tinggi, 2) menghasilkan lebih sedikit efek samping dan kesakitan, 3) memberikan

manfaat dan 4) secara nyata memberikan dampak positif dibanding dampak negatif.

Terdapat beberapa Negara yang telah mengeluarkan guidelines nasional perihal

euthanasia, namun sebagian besar Negara di dunia belum memiliki egulasi perihal

euthanasia. Di Indonesia sendiri, konsep DNR belum secara luas diketahui dan dipahami

secara hukum di Fasilitas Kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit. Sebagian besar

Rumah sakit di Indonesia belum memilki regulasi tentang DNR, diantaranya tentang

pemberian label pasien DNR dengan kode gelang ungu sebagai penanda, saat ini regulasi

tersebut mayoritas baru dijalankan di RS atas dasar pemenuhan akreditasi, dan peraturan

dan/atau hukum yang mengatur tentang tindakan ini masih belum jelas, sehingga sebagian

besar perintah DNR di Indonesia belum terdokumentasi secara legal.

Pengaturan tentang pelaksanaan DNR dari perspektif civil law ini harus

diperjelas, karena prinsip-prinsip dalam euthanasia, pseudoeuthanasia dan pembunuhan

mempunyai unsur-unsur yang berbeda dan juga mengkaji lebih dalam mengenai DNR

(Do Not Resucitate) yang termasuk dalam salah satu bentuk tindakan penolakan tindakan

dan perawatan medis. (Againts Medical Advice). Hal ini sangat penting untuk dikaji

secara terfokus dan mendalam mengingat adanya polemik mengenai pelaksanaan DNR,

tidak adanya hukum positif Indonesia mengatur pelaksanaan DNR secara jelas.

(Do Not Resucitate) dalam Perspektif Hukum Pidana

Perdebatan mengenai aspek hukum DNR (Do Not Resucitate) masih terus

berlaku. Beberapa negara melakukan pelarangan DNR atas beberapa pertimbangan. Di

Cina dan Korea Selatan misalnya, DNR dilarang dengan asas keadilan bahwa tindakan

pengobatan seperti resusitasi jantung paru (RJP) harus dilakukan sama pada setiap orang

dalam kondisi dan tempat yang sama. Contoh lain, di Inggris, mengemukakan bahwa

orang yang diberikan label DNR memiliki kemungkinan untuk ditelantarkan dan tidak

mendapat penatalaksanaan yang layak. Dokter juga harus dapat menggali apakah ada

kemungkinan keinginan euthanasia, terutama pada pasien dewasa yang kompeten namun

menolak resusitasi jantung paru secara irasional (Makino et al., 2014).

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, masalah euthanasia maupun

pseudoeuthanasia belum diatur secara khusus sehingga pelaksanaanya di fasilitas

kesehatan belum memiliki titik terang dalam pelaksanannya. Pelaksanaan diserahkan

sepenuhnya kepada regulasi/ kebijakan yang dibuat masing-masing fasilitas kesehatan

mengacu pada standar akreditasi rumah sakit secara nasional, padahal belum ada hukum

yang mengatur mengenai batasan-batasan perbuatan mana yang termasuk kategori

euthanasia dan mana yang kategori pseudoeuthanasia. Dalam praktiknya digunakan

peraturan yang mendekati yang dapat digunakan sebagai acuan pertanggung jawaban atau

penyelesaian masalah apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau tindakan

melawan hukum. Euthanasia dan Pseudoeuthanasia (Do Not Resucitate) dapat dikaji dari

aspek Hukum Pidana, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) seseorang dapat

dipidana atau dihukum jika menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja atau

kelalaian. Penerapan Euthanasia dan Pseudoeuthanasia (Do Not Resucitate) diatur dalam

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tercantum dalam Pasal 338 KUHPidana dan

pasal 340 KUHPidana. Dalam hal Euthanasia dan Pseudoeuthanasia (Do Not Resucitate)

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 520

dimana permintaannya oleh karena sesuatu hal misalnya karena pasien tidak sadar dalam

jangka waktu lama, dilakukan oleh keluarga pasien, ataupun tindakan yang dilakukan

oleh dokter tanpa diminta oleh keluarga pasien, maka Pasal 338 KUHPidana atau bahkan

Pasal 340 KUHPidana dapat diancamkan kepada dokter yang melakukannya (Chazawi,

2001).

Selain dua pasal tersebut terhadap dokter yang melakukan euthanasia terhadap

pasien yang dengan sadar memintanyapun dapat dikenakan ancaman hukuman pidana,

karena diatur dalam KUHPidana pada pasal 344. Dalam mengkaji Euthanasia pasif, maka

analisa euthanasia pasif dalam perpektif hukum pidana dibagi menjadi tiga kelompok

(Karyadi, 2001): Euthanasia pasif atas permintaan pasien. Euthanasia atas permintaan

pasien berkaitan erat dengan hak-hak pasien seperti yang terdapat dalam Undang-undang

Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 52

1. Euthanasia Pasif Tanpa Permintaan Pasien , berarti dokter sendirilah yang

berinisiatif untuk berbuat euthanasia pasif, tanpa melakukanpengobatan. Biasanya

dokter dalam melakukan euthanasia pasif terdoromg karena anggapan dokter

bahwa tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasiennya sudah tidak ada

gunanya lagi. Apabila dokter dapat membuktikan bahwa tindakan medis yang

akan dilakukan itu sudah tidak ada gunanya lagi, maka dokter tidak mendapatkan

tuntutan hukum., sebaliknya bila yang dilakukannya tidak dapat dibuktikan maka

dokter dapat dijerat Pasal 304 dan Pasal 306 ayat (2) KUHPidana (Karyadi,

2001).

2. Euthanasia Pasif Tanpa Sikap Pasien, biasanya berdasarkan pertimbangan bahwa

pengobatan sudah tidak ada gunanya. Adapun tanpa sikap pasien adalah apabila

keadaan pasien sudah dalam tidak sadarkan diri. Hal ini berarti tanpa diketahui

apa kehendak pasien yang sebenarnya. Dengan demikian pengertian “tanpa

permintaan” dengan “tanpa sikap” pasien hampir sama, akibat hukum yang

ditimbulkan antara keduanya tidak ada perbedaan yang prinsipil pula.

Euthanasia dan Pseudoeuthanasia dalam Hukum Perdata

Pada Hakikatnya ada dua bentuk pertanggung jawaban dokter dibidang hukum

perdata, yaitu pertama hubungan hukum disebabkan oleh suatu kesepakatan dan apabila

kesepakatan ini dilanggar akan menyebabkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam

Pasal 1239 KUHPerdata dan yang kedua berdasarkan perbuatan melanggar hukum

(onrechtmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Umumnya dalam

persetujuan secara tertulis, setelah dokter memberikan penjelasan, selanjutnya dokter

akan memberikan formulir yang akan ditanda tangani oleh pasien jika pasien memberikan

persetujuan (Etika, 2007).

Dalam kasus Euthanasia pasif jelas harus ada informed consent. Menurut Sutarno

persetujuan ini diperlukan pada euthanasia pasif, untuk euthanasia aktif tenaga kesehatan

belum berani karena belum ada payung hukumnya sehingga dapat terancam pidana.

Namun menurut Akhmad Budi Cahyono, euthanasia dalam hal ini dinilai bukan

merupakan suatu bentuk perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ha ini karena kegiatan tersebut merupan

tindakan melawan hukum yang berlaku di Indonesia, antara lain KUHPidana, Undang-

Undang Praktik Kedokteran, Kode Etik Kedokteran Indonesia, dll, sehingga kesepakatan

untuk dilakukannya tindakan euthanasia tidak memenuhi poin ke-empat syarat sah

perjanjian yakni sebab yang halal (Irmanti, 2016).

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 521

Di Rumah Sakit saat ini berlaku Dokter perlu mempraktekkan komunikasi dokter

pasien dalam hal diskusi DNR. Kemampuan berkomunikasi dokter adalah kemampuan

yang perlu dilatihkan terutama dalam setting yang sebenarnya. Observasi dan simulasi

adalah bentuk pelatihan komunikasi yang dapat dilakukan oleh dokter, terutama dokter

muda.

DNR harus dituliskan dengan jelas pada status pasien. Dokumentasi yang

dituliskan termasuk diskusi yang terjadi dan kesimpulan yang diambil. Penjelasan yang

diberikan dokter, termasuk pertanyaan yang dikeluarkan pasien serta jawabannya harus

dituliskan dalam catatan. Pendokumentasian tersebut harus diikuti dengan pemberian

tanda khusus yang dapat dikenali oleh semua petugas kesehatan. Keputusan DNR bukan

merupakan keputusan yang kaku. Bila dalam perjalanan penyakitnya pasien berkeinginan

mengubah keputusan DNRnya, harus dilakukan pendokumentasian yang baik. Keputusan

DNR harus dapat direvisi dan revisi tersebut harus diketahui oleh semua petugas

kesehatan yang mungkin bersinggungan dengan pasien, misalnya dengan menarik tanda

yang sudah dibuat sebelumnya.

Dokumen DNR harus memuat kondisi yang ditolak oleh pasien, tindakan dan

obat yang ditolaknya dan hal-hal pengecualian. Misalnya, pasien menolak untuk

dilakukan RJP dan pemberian bantuan obat pada pasien yang mengalami henti jantung,

kecuali henti jantung akibat komplikasi prosedur, misalnya syok anafilaktik akibat

penggunaan obat, bahan kontras dan komplikasi pada tindakan kateterisasi jantung.

Berdasarkan uraian diatas jelas, saat ini belum ada kepastian hukum yang

mengatur DNR sehingga abu-abu untuk pelaksanaanya di fasilitas kesehatan. Bila

mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan no. 37 tahun 2014 mengenai penentuan

kematian dan pemanfaatan organ dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa praktik

kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi

dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit,

peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan. Dalam pandangan

ini, DNR dapat dianggap sebagai bagian eutanasia. Eutanasia, walaupun belum jelas

kedudukan hukumnya, dapat dikenakan KHUP pasal 344 bab XIX tentang kejahatan

terhadap nyawa.

Saat ini juga belum diatur bagaimana apabila keputusan DNR dilakukan oleh

pasien, bahkan sebelum masuk dalam perawatan. Dalam hal ini, pasien yang pernah

mengambil keputusan DNR di perawatan sebelumnya atau fasilitas kesehatan lain tidak

dapat melakukan penuntutan pada dokter apabila atasnya dilakukan tindakan

penyelamatan nyawa.

Dalam pertimbangan hukum, pengambilan keputusan DNR harus dilakukan

dengan pertimbangan yang matang. Kesepakatan mengenai kondisi pasien dan bagaimana

kualitas hidup pasien menjadi penting. Pendokumentasian keputusan ini dalam form

khusus juga penting sebagai pembuktian bila ada permasalahan hukum di kemudian hari.

KESIMPULAN

DNR dianggap sebagai bagian dari upaya resusitasi pasien sehingga prinsip etik

yang dikaji haruslah pengkajian terhadap keseluruhan upaya RJP. Prinsip etik yang

dilakukan harus mempertimbangkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya, orang Asia

sangat menekankan pada keputusan kelompok akan keputusan yang ingin di ambil.

Berbeda dengan orang di Amerika Serikat yang sangat menekankan pada prinsip otonomi

individual. Perdebatan mengenai aspek hukum DNR (Do Not Resucitate) masih terus

berlaku. Beberapa negara melakukan pelarangan DNR atas beberapa pertimbangan. Di

Cina dan Korea Selatan misalnya, DNR dilarang dengan asas keadilan bahwa tindakan

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515  - 523 
Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia                                                522 
pengobatan seperti resusitasi jantung paru (RJP) harus dilakukan sama pada setiap orang 
dalam  kondisi  dan tempat  yang  sama.  Contoh  lain,  di  Inggris,  mengemukakan  bahwa 
orang yang diberikan label  DNR memiliki kemungkinan untuk ditelantarkan dan tidak 
mendapat  penatalaksanaan  yang  layak.  Dokter  juga  harus  dapat  menggali  apakah  ada 
kemungkinan keinginan euthanasia, terutama pada pasien dewasa yang kompeten namun 
menolak resusitasi jantung paru secara irasional. Berdasarkan hukum positif di Indonesia, 
masalah  euthanasia  maupun  pseudoeuthanasia  belum  diatur  secara  khusus  sehingga 
pelaksanaanya di  fasilitas kesehatan belum memiliki  titik terang dalam pelaksanannya. 
Pelaksanaan  diserahkan  sepenuhnya  kepada  regulasi/  kebijakan  yang  dibuat  masing-
masing fasilitas kesehatan mengacu pada standar akreditasi rumah sakit secara nasional, 
padahal  belum  ada  hukum  yang  mengatur  mengenai  batasan-batasan  perbuatan  mana 
yang  termasuk  kategori  euthanasia  dan  mana  yang  kategori  pseudoeuthanasia.  Dalam 
praktiknya  digunakan  peraturan  yang  mendekati  yang  dapat  digunakan  sebagai  acuan 
pertanggung jawaban atau penyelesaian masalah apabila terbukti melakukan pelanggaran 
hukum atau tindakan melawan hukum. 
 
 
BIBLIOGRAPHY 
 
Association, A. H. (2000). Part 2: Ethical aspects of CPR and ECC. Resuscitation, 46, 
17–27. 
 
Chazawi, A. (2001). Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa. Jakarta: PT. Raja Grafindo 
Persada. 
 
Etika, S. A. (2007). Hukum kesehatan. Hasanuddin University Press. 
 
Hazinski, M. F., & Field, J. M. (2010). 2010 American Heart Association guidelines for 
cardiopulmonary  resuscitation  and  emergency  cardiovascular  care  science. 
Circulation, 122(Suppl), S639–S946. 
 
Indonesia,  R.  (2004).  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  32  Tahun  2004 
Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta (ID): RI. 
 
Irmanti, R. (2016). Analisis perintah. 
 
Karyadi, P. Y. (2001). Euthanasia dalam perspektif hak azasi manusia. Media Pressindo. 
 
Makino,  J.,  Fujitani,  S.,  Twohig,  B.,  Krasnica,  S.,  &  Oropello,  J.  (2014).  End-of-life 
considerations  in  the  ICU  in  Japan:  ethical  and  legal  perspectives.  Journal  of 
Intensive Care, 2(1), 1–7. 
 
McCormick, A. J. (2011). Self-determination, the right to die, and culture: A literature 
review. Social Work, 56(2), 119–128. 
 
Rifai,  A.,  &  Ilyas,  M.  (2018).  Penatalaksanaan  Bantuan  Hidup  Dasar  (BHD)  Pada 
Masyarakat Awam (Santri Ponpes Yambuul Hikmah) Di Andong Boyolali. (JKG) 
Jurnal Keperawatan Global, 3(2), 115–118. 
 
 
 

Gina Adriana. /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(5), 515 - 523

Do Not Resucitate (DNR) dalam Sistem Hukum Indonesia 523

Sa’id, A. N., & Mrayyan, M. (2015). Do Not Resuscitate: An Argumentative Essay.

Palliat Med Care, 2(1), 1–5.

Shatri, H., Faisal, E., Putranto, R., & Sampurna, B. (2020). Advanced Directives pada

Perawatan Paliatif. Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, 7(2), 125–132.

under the terms and conditions of the Creative Commons

Attribution (CC BY ND) license

(https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).