Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari 2020, 1 (1), 1-8

DOI:

p-ISSN: xxxx-xxxx e-ISSN: xxxx-xxxx

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

- 1 -

KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

Abdullah dan Royyan Hafizi

Syntax Corporation Indonesia, Universitas Muhamadiyah Cirebon (UMC)

abdullahkhudori62@gmail.com, royyanhafizi18@gmail.com

Received : 07-12-2020

Revised : 15-12-2020

Accepted : 30-12-2020

Abstract

The role of law as a protector is reflected in neglect of the

function of law as a means of social control, social change

(social engineering) and law as an integrative means. The

purpose of this research is to find out how to analyze the

formulation of government policies in handling corruption

criminal behavior. This type of research is a normative

research study or uses a doctrinal approach with literature

study. The results of this study indicate that the criminal law

formulation policy, especially regarding the current

formulation of corruption, has a number of fundamental

weaknesses a) the criminal law policy in terms of the current

corruption crime, the offense includes the qualification of the

offense whether as a "violation" or "crime. ". b) the current

criminal law policy in the case of criminal acts of corruption

does not provide a juridical definition or limitations

regarding "malicious consensus", c) criminal law policy in

the case of non-criminal corruption, is still spread in several

laws and uses sanctions based on law -different invitations.

Keywords: policy; criminal act; corruption.

Abstrak

Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai fungsi

hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control),

perubahan sosial (social engineering) dan hukum sebagai

sarana integrative. Tujuan penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana analisis formulasi kebijkan

pemeriintah dalam penanganan prilaku tindak pidana korupsi.

Jenis penelitian merupkan kajian penelitian normatif atau

menggunakan pendekatan doctrinal dengan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan formulasi

hukum pidana khususnya mengenai formulasi tindak pidana

korupsi saat ini, memiliki sejumlah kelemahan yang mendasar

a) kebijakan hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi

yang berlaku saat ini, tindak mencantumkan kualifikasi delik

apakah sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”. b) kebijakan

Hukum pidana dalam hal tindak pidana korupsi saat ini tidak

memberikan pengertian atau batasan-batasan yuridis

mengenai “permufakatan jahat”, c) kebijakan hukum pidana

dalam hal pemberantasan tidak pidana korupsi, masih tersebar

di beberapa perundang-undangan dan menggunakan sanksi

berdasarkan undang-undang yang berbeda.

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 2 -

Kata kunci: Kebijakan; Tindak Pidana; Korupsi.

CC BY

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang bukan saja dapat merugikan

keuangan negara akan tetapi juga dapat menimbulkan kerugian perekonomian rakyat.

Menurut Barda Nawawi Arief tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang sangat

tercela, terkutuk dan sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; tidak hanya oleh

masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga oleh masyarakat bangsa-bangsa di dunia

(Muladi & Arief, 1992).

Dalam kerangka dan ruang lingkup reformasi yang telah berlangsung di Negara

ini, orang makin disadarkan pada peran penting hukum sebagai sarana pengayoman (social

defence) dalam mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam berbagai aspek

kehidupan seperti politik dan ekonomi. Peran hukum sebagai pengayom tercermin melalai

fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial (social control), perubahan sosial (social

engineering) dan hukum sebagai sarana integrative (Halim, 2015). Bagi bangsa Indonesia

secara konstitusional, hukum berfungsi sebagai sarana untuk menegakan kehidupan yang

demokratis, menegakkan kehidupan yang berkeadilan social dan menegakkan kehidupan

yang berperikemanusiaan.

Indonesia negara yang berlandaskan pada Pancasila sebagai Dasar Negara, dengan

salah satu sila yang terutama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa (Hendri, 2014) sebagai

negara yang mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan Pribadi dan kehidupan

Bermasyarakat dan Bernegara, menjadi bertolak belakang dengan kondisi obyektif

merupakan negara yang cukup terkenal dengan istilah budaya korupsi. Fakta ini tentulah

dirasakan sebagai hal menyedihkan yang dapat mencoreng nama, harkat dan martabat

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Bila dilihat dari berbagai kasus di Indonesia (Korupsi yang melibatkan Anggota

Komisi Yudisial RI Irwady Joenoes, Korupsi Urip Tri Gunawan Penyidik kasus BLBI

Kejagung RI, Putusan PN Medan Pembalakan liar Adelian Lis, serta kasus Prita Mulya

Sari dan banyak lagi yang lain), yang menggambarkan prilaku aparat penegak hukum yang

bergerak kearah degradasi hukum, sehingga Satjipto Rahardjo mengungkapkan (Faizal,

2010, pp. 14–49):

“Bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau

sapunya sendiri sebuah sapu yang kotor. Dan apakah bisa penegakan hukum itu

dijalankan, dengan berbekal penegak hukum yang korup.”

Perwujudan tujuan nasional tersebut akan tentu berdasarkan atas hukum sebagai

konsekuensi dari Negara Hukum (Usman, 2015), maka suatu Negara memerlukan politik

hukum, merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang

akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai nilai yang berlaku dimasyarakat

untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan (Thohari & Syaukani, 2007).

Demikian

juga dalam penegakan hukum pidana, perlu politik hukum pidana, sebagai bagian dari

suatu legal planning reform perencanaan pembangunan hukum yang dirancang secara

matang dengan memperhatikan aspek-aspek yang menyertainya (Najih, 2014).

METODE PENELITIAN

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 3 -

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau diktrinal. Penelitian

hukum normatif merupakan jenis penelitian yang menggunakan bahan Literatur (data

sekunder) atau penelitian Hukum Perpustakaan (Supratman, Ediwarman, Hamdan, &

Yunara, 2017).

Studi normatif Termasuk penelitian prinsip Hukum, sistem hukum, daftar Hukum

positif, fondasi filsafat (dogma atau dotrin) penegasan 8 Plus untuk Pemerasan Penduduk

desa menyediakan layanan publik bagi masyarakat.

Ditinjau dari sifatnya, penelitian ini merupakan analisis deskriptif, yaitu mengkaji

tujuan hukum, nilai keadilan, akibat hukum, konsep hukum dan norma hukum (Marzuki,

2008).

Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data pembantu. Data bekas Diperoleh dari

hasil penelitian Penelitian pustaka berupa bahan hukum, meliputi:

a. Bahan hukum primer, yaitu: UndangUndang Dasar 1945. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang relevan

Bahan hukum utama, seperti Draf hukum, hasil Penelitian, karya ilmiah, buku, dll.

c. Jenis bahan hukum ketiga yaitu bahan Hukum yang memberikan pedoman dan

deskripsi bahan Hukum primer dan sekunder, seperti Kamus, ensiklopedia, dll.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Korupsi

Kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin "dedecorio" atau "decorateus", dan

dikatakan bahwa kata "korupsi" berasal dari bahasa Latin kuno "corrumpe". Diterjemahkan

dari bahasa Latin ke bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris, menjadi korup dan korup; dalam

bahasa Prancis ada korupsi; dalam bahasa Belanda menjadi korup (destruktif) (Hamzah,

2005).

Menurut zaenal dalam Eksiklopedia Indonesia, ada yang mengatakan bahwa

korupsi berasal dari kata korupsi yang artinya suap, dan korupsi berasal dari kata korupsi

yang artinya destruktif. Oleh karena itu, korupsi merupakan gejala penyalahgunaan

kekuasaan oleh pejabat instansi pemerintah yang berujung pada penyuapan, pemalsuan,

dan konsekuensi lain yang tidak diinginkan (Zainal, 2016). Secara harfiah, kata korupsi

dapat berarti kejahatan, kekejaman, penyuapan, maksiat, korupsi dan ketidakjujuran,

perilaku buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya;

perbuatan yang kenyataannya dapat menimbulkan keadaan yang bersifat buruk (Soekanto

& Mamudji, 2006). Oleh karena itu definisi korupsi begitu luas, dan banyaknya

permasalahan yang muncul dari perilaku tersebut juga menyebabkan rendahnya moralitas

sosial, dan definisi korupsi pun semakin diperkuat. Justru karena pemerasan (pungutan

liar), manipulasi, penyuapan, penindasan dan intimidasi yang membuat masyarakat merasa

sengsara, yang menunjukkan ciri-ciri korupsi. Situasi ini sangat serius dan telah merembet

ke seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Dalam rumusan Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 21 sampai dengan Pasal

24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, maka yang dimaksudkan dengan pelaku ialah “setiap orang”, yang berarti orang

perseorangan atau korporasi.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 pelaku itu dirumuskan

sebagai “barang siapa”, yakni siapa saja atau orang perseorangan saja. Dengan demikian

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 4 -

penjelasan tentang pelaku dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih luas dari

pengertian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan

pelaku tindak pidana korupsi diperluas lagi yang meliputi penyelenggara negara,

pemborong, ahli bangunan, orang yang menjalankan jabatan umum terus menerus atau

sementara waktu, hakim atau advokat.

Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif,

legislatif atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

Perilaku korupsi seseorang biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk

faktor pribadi yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Dari sudut pandang seorang

aktor korup, penyebab korupsi bisa berupa dorongan batinnya, dengan kata lain keinginan,

niat atau kesadaran untuk melaksanakan perilaku korup. Secara internal, alasan seseorang

melakukan perilaku korup antara lain: keserakahan, semangat tidak kuat menghadapi

godaan, pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang

mendasar dan wajar, kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, dan

kurangnya penggunaan ajaran agama. . Selain faktor pribadi, faktor penyebab terjadinya

korupsi juga dapat berasal dari lingkungan, organisasi dan masyarakat tempat orang

tersebut tinggal.

2. Kebijakan Hukum Pidana Korupsi

Apakah korupsi merupakan tindak pidana? Sesuai dengan asas legalitas

(Wiharyangti, 2011) alam beberapa undang-undang selain "Hukum Pidana" tersebut di

atas, korupsi dianggap sebagai kejahatan. Secara politik, kejahatan telah diatur dalam

beberapa undang-undang sejak Indonesia merdeka hingga masa reformasi. Tindak pidana

korupsi telah dibicarakan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam lingkupnya “crime as

bussines, dalam kongres PBB ke lima di Jenewa tahun 1975.

Secara etimologis, korupsi berasal dari istilah latin “korupsi” yang berarti

kerusakan, kebejatan, dan juga digunakan untuk maksud negara atau kejahatan. Di

Indonesia, istilah korupsi selalu dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan

seseorang di sektor keuangan yang formal secara hukum.

Sejauh menyangkut definisi korupsi, terdapat banyak batasan dalam berbagai

dokumen. Menurut Henry Campbell Black (Henry Campbell Black), korupsi mengacu

pada tindakan yang dirancang untuk memberikan manfaat yang tidak sesuai dengan tugas

dan hak resmi pihak lain. Selain itu, Black memberikan batasan bahwa korupsi adalah

tindakan pejabat yang menggunakan jabatannya secara ilegal untuk mendapatkan

keuntungan yang bertentangan dengan kewajibannya. Dalam websters new American

Dictionary kata corruption diartikan sebagai decay (lapuk), contamination (kemasukan

sesuatu yg merusak), impurity (tidak murni) sedang kata corrupt dengan menjadi busuk,

lapuk atau buruk, atau memasukkan sesuatu yg busuk atau yg lapuk kedalam sesuatu yg

semula bersih dan bagus. Dalam kamus besar BI korupsi diartikan sebagai perbuatan yg

buruk seperti penggelapan uang,penerimaan uang sogok dan sebagainya. Dengan

Beranekaragamnya konsep korupsi menimbulkan kesulitan merumuskan batasan yang

lengkap tentang korupsi sehingga Klitgaard keberatan mebuat defenisi koupsi karena

buang-buang waktu, lebih baik membahas cara-cara utk membrantas korupsi itu sendiri.

Menurut Syed Husssein Alatas, ruang lingkup korupsi sangat luas, termasuk

penyuapan (penyuapan), pemerasan (pemerasan), dan nepotisme, tetapi ada kesamaan yang

menghubungkan ketiga faktor tersebut, yaitu menempatkan kepentingan publik di bawah

tujuan pribadi dengan melanggar kewajiban berikutnya dan standar

kesejahteraan.Kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pengabaian yang kejam atas

segala konsekuensi yang diderita oleh public (Waluyo, 2017).

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 5 -

Kebijakan pemerintah republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana

sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca

kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana

Korupsi di Indonesia, Produk perundang-undangan tersebut meliputi: Peraturan Penguasa

Peran Pusat Kepala Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikelurkan

lagi UU No.24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak

Pidana Korupsi, kemudian UU no.3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana

korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

dan direvisi dengan UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 Tahun 1999

tentang pemberabtasan Tindak Pidana Korupsi

3. Upaya Penanggulangan Pidana Korupsi

Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi terutama dari segi substansi

merupakan langkah yang sangat penting dan strategis, artinya pencegahan tindak pidana

korupsi harus dimulai dengan perumusan kebijakan pembenahan hukum pidana. Mengenai

rumusan kebijakan Barda Nawawi Arief dalam penanggulangan kejahatan (termasuk

korupsi), dari segi kebijakan, reformasi hukum pidana memiliki implikasi sebagai berikut:

a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial (bagian dari upaya untuk mengatasi masalah

sosial, dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional);

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal (bagian dari upaya perlindungan masyarakat,

khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum (bagian dari upaya memperbaharui

substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (Barda Nawawi

Arief, 2018)

Menurut Barda Nawawi Arief, usaha penanggulangan dengan hukum pidana pada

hakikatnya merupakan bagian dari usaha penegakan hukum pidana. Sering dikatakan

bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law

enforcement policy) (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 24). Barda Nawawi Arief

menyebutkan, proses legislasi/formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan pada

hakikatnya merupakan proses penegakan hukum “in abstracto”. Proses legislasi/formulasi

ini merupakan tahap awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum”in

concreto”. Oleh karena itu kesalahan/kelemahan pada tahap kebijakan legislasi/formulasi

merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penegakan hukum

“in concreto”(Barda Nawawi Arief, 2018, p. 25).

Penegakan hukum itu sendiri menurut Nyoman Serikat Putra Jaya dapat diartikan

sebagai “perhatian dan penggarapan”, baik perbuatan-perbuatan melawan hukum yang

sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang

mungkin akan terjadi (onrecht in potentie). Dengan demikian, penegakan hukum tidak

hanya diartikan sebagai penerapan hukum positif, tetapi juga penciptaan hukum positif

(Jaya, 2008). Hal ini berarti juga bahwa penal policy merupakan bagian dari kebijakan

penegakan hukum pidana. Dalam melakukan pembaharuan tersebut, tentu harus dilihat

masalah pokok hukum pidana yaitu “tindak pidana” (strafbaarfeit/criminal act/actus

rebus), “kesalahan” (schuld/guit/mens rea), dan “pidana” (straf/punishment/poena) (Barda

Nawawi Arief, 2018, p. 5). Dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan

masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai

tindak pidana atau bukan (Barda Nawawi Arief, 2018, p. 49). Tindak pidana tersebut dalam

KUHP tidak dirumuskan secara tegas tetapi hanya menyebutkan unsur-unsur tindak

pidananya saja, tetapi dalam konsep hal tersebut telah dirumuskan atau diformulasikan,

misalnya dalam konsep KUHP dirumuskan dalam Pasal 11 yang menyatakan bahwa:

a. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh

peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan pidana.

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 6 -

b. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan

diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan

hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.

c. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan

pembenar.

Penempatan kesadaran hukum masyarakat sebagai salah satu sifat melawan

hukum, yaitu hukum tak tertulis, merupakan jembatan hukum agar penggunaan hukum

pidana dalam penanggulangan kejahatan dapat menjangkau keadilan substantif atau

keadilan materil. Terlebih hal tersebut jika dikaitkan dengan tindak pidana korupsi sebagai

perbuatan yang sangat dicela oleh masyarakat. Penempatan sifat melawan hukum materiel

tersebut juga untuk menjangkau keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Muladi

berpendapat, tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan

keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan gangguan individual ataupun

masyarakat (Waworundeng, 2018).

Sebagai suatu sistem, dalam peraturan perundang-undangan khusus perlu

disebutkan atau ditetapkan kualifikasi tindak pidana sebagai “pidana” atau “pelanggaran”.

Oleh karena itu, secara hukum tidak akan mengangkat masalah penerapan aturan umum

KUHP. Undang-undang khusus selain KUHP tidak ada ketentuan khusus untuk ini, karena

menurut aturan pokok (KUHP), hanya persidangan atas tindak pidana yang dapat

ditetapkan. Di sisi lain, perlu juga dijabarkan secara hukum istilah-istilah tertentu yang

merupakan tindak pidana, seperti "persekongkolan", agar penerapan KUHP lebih mungkin

menjembatani aturan-aturan umum yang tidak diatur dalam undang-undang tertentu.

Menurut Barda Nawawi Arief, "konsensus jahat" adalah istilah hukum dan istilah hukum

yuridis lainnya seperti “percobaan” “pembantuan”, ”pengulangan”.

Menurut Barda Nawawi Arief (Barda Nawawi Arief), di Belanda, jika undang-

undang khusus selain KUHP menetapkan bahwa "persekongkolan jahat" harus dihukum,

maka undang-undang khusus itu akan memasukkan Arti "konsensus jahat" disertakan.

Oleh karena itu, pengertian istilah hukum dalam undang-undang khusus antikorupsi harus

dirumuskan agar undang-undang khusus tersebut tetap sinkron dengan "Undang-Undang

Pidana" sebagai sistem utamanya.

4. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Penanggulangan Korupsi

Menurut Hendarman Supandji, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, ruang lingkup korupsi sangat luas, antara lain: (a)

Kelompok kriminal yang terkait dengan kerugian keuangan negara. (B) Kejahatan yang

terkait dengan suap dan remunerasi. (C) Jenis kejahatan yang terkait dengan penggelapan.

(D) Kelompok kriminal terkait pemerasan. (E) Jenis kejahatan yang terkait dengan leasing,

pemasok, dan mitra (Supandji, 2009).

Namun, undang-undang tersebut masih memiliki kendala hukum dalam

merumuskan tindak pidana korupsi, yang dapat menyulitkan penerapan UU Pidana sebagai

sistem utama pemberantasan korupsi. Hal-hal tersebut: (a) Tidak ada batasan hukum atau

batasan hukum bagi tindak pidana korupsi dalam perkara persekongkolan pidana, dan

kesepakatan pidana yang termaktub dalam Pasal 88 KUHP adalah istilah yang diatur dalam

Bab IX, dengan memperhatikan Hukum Pidana. Menurut Pasal 103, istilah tersebut tidak

dapat diterapkan.Ketentuan pasal 1 sampai 8 berlaku untuk tindakan yang harus dihukum

oleh undang-undang lain.

Demikian pula, undang-undang tidak mengatur istilah "bantuan" sebagai istilah

hukum. (B) Tidak mencantumkan definisi kejahatan seperti “pelanggaran” atau

“kejahatan”, sehingga UU Pidana tidak dapat digunakan untuk memberantas kejahatan

korupsi. Padahal, kebijakan hukum pidana dirumuskan dalam rangka penanggulangan

tindak pidana korupsi di masa mendatang, yakni melalui rumusan "Pemberantasan UU

Korupsi" (naskah Agustus 2008) (Gani, 2017).

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 7 -

Rancangan RUU tersebut mengacu pada "Konvensi PBB Melawan Korupsi" tahun

2003, yang menekankan selama peninjauan: "Setelah meratifikasi" Konvensi PBB

Melawan Korupsi "tahun 2003 (tahun 2003" Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Melawan

Korupsi "), No. 7 tahun 2006 Undang-undang, "Penghapusan Kejahatan Korupsi" yang

direvisi sesuai dengan UU No. 20 tahun 2001 perlu disesuaikan dengan "Konvensi PBB

Melawan Korupsi" tahun 2003.

KESIMPULAN

Kebijakan perumusan hukum pidana, khususnya undang-undang pidana tentang

tindak pidana korupsi, memiliki kelemahan mendasar sebagai berikut: (a) Untuk kebijakan

hukum pidana yang berlaku saat ini untuk tindak pidana korupsi, perilaku tersebut

mencakup apakah tindak pidana tersebut diartikan sebagai “pelanggaran” atau “kejahatan”

(b) Kebijakan hukum pidana saat ini untuk kasus korupsi tidak memberikan definisi hukum

atau batasan tentang "persekongkolan jahat", "perilaku kriminal dalam pembantuan atau

membantu" (kejahatan menengah) dan "kejahatan berulang" (penerimaan). (c) Kebijakan

hukum pidana tentang korupsi non-pidana masih tersebar dalam beberapa undang-undang,

dan sanksi yang digunakan menurut undang-undang yang berbeda dapat menimbulkan

masalah, terutama di bidang peradilan.

BIBLIOGRAPHY

Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum

pidana dalam penanggulangan kejahatan. Jakarta: Prenada Media.

Faizal. (2010). Menerobos Positivism Hukum. Yogyakarta: Rangkang education.

Gani, K. A. (2017). Penyalahgunaan Wewenang oleh Anggota Militer Dalam Pengadaan

Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Bandung: Fakultas Hukum

Unpas.

Halim, F. (2015). Hukum dan Perubahan Sosial. Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan

Ketatanegaraan, 4(1), 107–115.

Hamzah, A. (2005). Pemberantasan korupsi: hukum pidana nasional dan internasional.

Jakarta: Divisi Buku Perguruan Tinggi, Raja Grafindo Persada.

Hendri, W. (2014). Tinjauan Yuridis Kewenangan DKPP Menurut Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2011 terhadap Putusan DKPP Nomor: 23-25/DKPP-PKE-I/2012.

Jurnal Selat, 2(1), 188–200.

Jaya, N. S. P. (2008). Beberapa pemikiran ke arah pengembangan hukum pidana. Jakarta:

Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Jakarta: Kencana.

Muladi, & Arief, B. N. (1992). Bunga Rampai Hukum Pidana. Alumni.

Najih, M. (2014). Politik hukum pidana: konspesi pembaharuan hukum pidana dalam cita

negara hukum. Malang: Setara Press.

Abdullah dan Royyan Hafizi/Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia 1(1), 1-8

- 8 -

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif. Bandung: Raja Grafindo

Persada.

Supandji, H. (2009). Peningkatan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Pelaksanaan

Tugas Kejaksaan. Semarang: Makalah disampaikan dalam Kuliah Umum di Undip

Semarang, tanggal.

Supratman, A., Ediwarman, E., Hamdan, M., & Yunara, E. (2017). Analisis Hukum dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Psikologi Kriminal (Studi

Kasus Pengadilan Negeri Medan). USU Law Journal, 5(1), 164941.

Thohari, A. A., & Syaukani, I. (2007). Dasar-dasar Politik Hukum. Jakarta: Raja Grafindo

Persada.

Usman, A. H. (2015). Kesadaran Hukum masyarakat dan Pemerintah sebagai Faktor

Tegaknya Negara Hukum di Indonesia. Jurnal Wawasan Yuridika, 30(1), 26–53.

Waluyo, B. (2017). Optimalisasi pemberantasan korupsi di indonesia. Jurnal Yuridis, 1(2),

162–169.

Waworundeng, F. D. M. (2018). Pengaturan dan Penerapan Pidana Bersyarat Menurut

Pasal 14 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lex Crimen, 7(5).

Wiharyangti, D. (2011). Implementasi Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan dalam

Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia. Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum

(Research Law Journal), 6(1).

Zainal, A. (2016). Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan. Al-Izzah:

Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, 11(2), 19–36.