Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Juni 2022, 2 (6), 630-637

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

DOI : 10.36418/cerdika.xxx 630

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

Retno Ambarsari

, Rosanti Kurnia Dewi

, Sobar Darmadja

Universitas Indonesia Maju

1, 2, 3

[email protected]

, [email protected]

Abstrak

Received:

Revised :

Accepted:

03-06-2022

20-06-2022

25-06-2022

Pemberdayaan masyarakat yakni bagaimana membuat masyarakat

mempunyai kemampuan serta kemandirian dalam memanfaatkan potensi

yang ada. Penelitian ini bertujuan guna menggali strategi pemberdayaan

masyarakat berbasis kegiatan komunitas serta guna mengetahui faktor-

faktor penghambat pemberdayaan masyarakat Jenis penelitian ini yakni

deskriptif kualitatif dengan kerangka studi kasus. Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi

serta dianalisis secara kualitatif Temuan menunjukkan bahwasanya

beberapa strategi telah dilaksanakan dalam pemberdayaan masyaraka

terdiri dari membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya kelompok

ataupun komunitas. beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat

pemberdayaan masyarakat, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat,

kurangnya pengetahuan serta permodalan, minimnya pendampingan dan

penyuluhan, serta kurangnya keterlibatan pemerintah desa Kajian ini

merekomendasikan beberapa alternatif tindakan untuk pelaksanaan

pemberdayaan masyarakat yang lebih baik dan mempraktikkan

pengetahuan serta keterampilan anggota kelompok. dalam pelaksanaan

strategi tersebut, ditemukan beberapa kendala yang menjadi faktor

penghambat pemberdayaan masyarakat, yaitu kurangnya partisipasi

masyarakat, kurangnya pengetahuan serta permodalan, minimnya

pendampingan dan penyuluhan, serta kurangnya keterlibatan pemerintah

desa. dan menjelaskan pada dasarnya pemberdayaan desa mempunyai

dimensi strategi guna mengeksplore potensi serta kapasita pembangunan

dan memberikan peran dari formulasi, implementasi, monitoring, evaluasi

dari tema aktivitas daerah setempat. Hal ini menunjukkan fungsi dari

komunitas serta kesejahteraan dari komunitas desa itu sendiri.

Kata kunci: Pemberdayaan Desa; Masyarakat; Komunitas.

Abstract

Community empowerment is the process of giving individuals the capacity

and autonomy to realize their inherent potential. The purpose of this

research is to investigate community empowerment tactics based on

community activities and to identify variables that limit community

empowerment. This form of research is qualitatively descriptive and

employs a case study design. Through in-depth interviews, observation,

and recording, qualitative data was gathered and evaluated. The findings

indicate that several strategies have been implemented in community

empowerment, including increasing public awareness of the significance

of groups and communities and addressing several obstacles that impede

community empowerment, such as a lack of community participation, a

lack of knowledge and capital, a lack of assistance and counseling, and

the absence of the village government. This research suggests numerous

alternate activities for enhancing the application of community

empowerment and group members' knowledge and abilities. During the

execution of this plan, numerous impediments to community empowerment

were identified, notably a lack of community engagement, a lack of

expertise and capital, a lack of support and counseling, and a lack of

village government involvement. And highlighted that, in essence, village

empowerment has a strategic component to explore the potential and

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

631

capability of development and to offer the creation, execution, monitoring,

and evaluation of the topic of local activities. This demonstrates the

function and well-being of the village community itself.

Keywords: Empowerment village; Society; Community.

*Correspondence Author: Retno Ambarsari

Email: [email protected]

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang jika diolah serta

dikembangkan untuk industri pariwisata sangat menjanjikan. Saat ini, industri pariwisata

berpotensi meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Namun demikian, masih

banyak daerah dengan potensi wisata yang belum dikelola secara optimal serta seringkali

terbengkalai. Jelas, pertumbuhan industri pariwisata terkait erat dengan peningkatan serta

perluasan kesejahteraan masyarakat setempat (Murdiastuti & Rohman, 2014).

Ketimpangan serta kemiskinan sering diidentifikasi sebagai hambatan utama bagi

kemajuan kesejahteraan sosial. sedangkan tujuan pembangunan yakni guna mewujudkan

keadilan serta pemerataan.

Menurut (Anwas, 2013), masyarakat didorong guna mengembangkan

keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhannya agar bisa berdiri sendiri,

berdaya saing, dan mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan. Sebagai warga

negara, masyarakat adat yang terisolir mempunyai hak atas kehidupan yang berkembang,

hak atas pelayanan sosial dasar, hak guna berpartisipasi dalam pembangunan, serta

beberapa hak lainnya (El Maghviroh, 2020) . Pemerintah federal mempunyai tugas guna

membantu masyarakat adat dalam mengatasi masalah mereka, termasuk melalui inisiatif

pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat termasuk konsep pembangunan

ekonomi yang mencakup nilai-nilai masyarakat guna menciptakan paradigma baru dalam

pembangunan yang berpusat pada masyarakat, partisipatif, memberdayakan, serta

berkelanjutan (Noor, 2011).

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat berupaya meningkatkan keterlibatan

masyarakat dalam kegiatan mandiri. Oleh sebab itu, menjadi tanggung jawab penting dari

manajemen pembangunan guna mengatur, mengarahkan, serta menumbuhkan lingkungan

yang kondusif untuk inisiatif pembangunan yang dipimpin masyarakat. Kebijakan

pemerintah, undang-undang, dan kegiatan pembangunan digunakan guna mendukung,

merangsang, serta membuka jalan bagi pertumbuhan masyarakat.

Topik tersebut sesuai dengan pengertian partisipasi masyarakat, satu dari

contohnya yakni penegasan Mikkelsen (I. R. Adi, 2015) bahwasanya partisipasi yakni

keterlibatan masyarakat dalam upaya meningkatkan lingkungan, kehidupan, serta diri

mereka sendiri. (Kristiniati & Choiriyah, 2014) menyatakan bahwasanya kerja masyarakat

termasuk satu dari dari banyak variabel yang mempengaruhi masyarakat dalam proses

partisipasi. Biasanya, individu dengan tingkat pekerjaan tertentu bisa mencurahkan lebih

banyak waktu untuk atau menolak partisipasi dalam inisiatif tertentu. Perjuangan antara

dedikasi untuk bekerja serta keinginan untuk berpartisipasi sering kali menjadi penyebab

mendasar masyarakat. guna meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan,

masyarakat atau pihak ketiga bisa mengadakan kegiatan lain. Mahasiswa yang tergabung

dalam komunitas juga harus berkontribusi guna meningkatkan keterlibatan komunitas.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan

pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

632

Menurut (Statistik, 2020), tidak ada pemerataan serta keadilan dalam

pembangunan di Indonesia, sehingga terjadi perbedaan kekayaan yang signifikan.

Disparitas ini disebabkan oleh fakta bahwasanya kemajuan ekonomi tidak sebanding

dengan pembangunan sosial. Masalahnya bukanlah kurangnya pertumbuhan ekonomi,

melainkan ketidakmampuan guna mengintegrasikan tujuan pembangunan ekonomi dengan

tujuan pembangunan sosial serta guna memperluas manfaat kemajuan ekonomi kepada

seluruh penduduk.

Menurut (Chasani & Izzaty, 2019), pemberdayaan yakni upaya guna meningkatkan

daya, kesempatan, pengetahuan, serta kompetensi dalam rangka meningkatkan kapasitas

diri, memilih masa depan, terlibat dalam kehidupan masyarakat, serta memberikan

pengaruh pada kehidupan komunitas mereka sendiri. . Secara sederhana, tujuan

pemberdayaan yakni guna mendorong pemberdayaan kelompok-kelompok yang kurang

beruntung, seperti kelompok ras/entitas (suku minoritas adat dan budaya), kelompok kelas,

serta kelompok gender (miskin dan pengangguran).

Dalam penelitiannya, Barbara A. Israel et al. mendefinisikan komunitas sebagai

perasaan emosional bersama yang menghubungkan orang-orang dengan keyakinan,

konvensi, serta minat yang sama guna memenuhi kebutuhan bersama (Firman, 2021).

Namun, penting juga untuk ditegaskan bahwasanya hubungan antar manusia, atau yang

sering disebut dengan komunitas ini, berkaitan dengan proses pencapaian tujuan

pemberdayaan (Tengland, 2012). Komunitas-komunitas ini terdiri dari individu-individu

dengan energi, waktu, serta dorongan untuk terlibat dalam kegiatan program. Ada

kemungkinan bahwasanya anggota masyarakat tidak mendukung individu-individu ini,

atau bahwasanya mereka yakni anggota elit. Oleh sebab itu, upaya yang optimal harus

dilakukan guna memperluas peluang organisasi masyarakat saat ini.

Pemberdayaan yakni proses pembinaan pengembangan potensi masyarakat

melalui keterlibatan dalam masyarakat. Konsep ini didasarkan pada premis bahwasanya

baik orang maupun masyarakat tidak lemah. Atas dasar gagasan ini, pemberdayaan bisa

dilakukan tidak hanya bagi orang-orang yang tidak mempunyai kapasitas guna mencapai

kemandirian, tetapi juga bagi mereka yang mempunyai kapasitas tetapi terkendala dalam

kemampuannya guna melakukannya. Namun, pembicaraan tentang bagaimana

mengembangkan aspek pemberdayaan masyarakat di tingkat operasional masih lemah,

serta beberapa upaya telah dilakukan guna menggunakan pendekatan desain sambil

membangun serta mengembangkan potensi masyarakat.

Upaya pengembangan serta pemberdayaan masyarakat di tingkat desa sangat

penting guna mengurangi kendala masyarakat serta kurangnya akses pembangunan negara

(Badaruddin et al., 2021). Masyarakat desa mempunyai budaya serta ragam budaya yang

masih mengakar kuat, memungkinkan dilakukannya kegiatan pemberdayaan melalui

pelibatan masyarakat. Mengingat konteks kegiatan pengembangan masyarakat yang luas,

khususnya di tingkat desa, maka pemberdayaan desa berbasis masyarakat menjadi sangat

penting untuk dipahami. Jurnal ini membahas kajian serta ruang lingkup pengertian

pemberdayaan masyarakat di desa berbasis masyarakat untuk itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif di mana temuan akhir dilaporkan

menggunakan kata-kata atau frase yang menyampaikan hasil akhir dari penyelidikan.

(Creswell & Creswell, 2017) mengklaim bahwasanya (2014:4). Dengan menggunakan

jurnal, buku, serta tesis, pendekatan pengumpulan data yang disarankan dilakukan melalui

studi kepustakaan. Purposive sampling digunakan guna mengidentifikasi individu

penelitian. Menurut (Suharto, 2005), dalam purposive sampling atau pengambilan sampel

berdasarkan tujuan, informan yang diambil sebagai anggota sampel dijadikan subjek

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

633

penelitian peneliti terhadap data sesuai dengan maksud serta tujuan penelitian.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Studi dokumentasi, dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan dokumentasi berupa

foto-foto keadaan lapangan, sumber internet meliputi artikel jurnal ilmiah, artikel online

sebagai sumber data pendukung, serta buku, 2) Dengan menggunakan instrumen pedoman

wawancara dilakukan studi lapangan, artinya dilakukan prosedur pengumpulan data yang

berkaitan dengan kenyataan lapangan secara langsung yaitu wawancara. dalam analisis

penelitian ini, penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan pengertian

pemberdayaan masyarakat desa berbasis masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kredibilitas ciri nilai kebenaran yang

implementasinya dibuktikan melalui observasi, peningkatan literasi dalam penelitian, serta

triangulasi data yang ada dalam pengujian validitas data metode kualitatif (Puttileihalat,

2020). Metode analisis data yang digunakan penulis yakni analisis kualitatif. (Firman,

2021) memisahkan analisis data menjadi tiga aliran, antara lain kondensasi data, yang

mengacu pada proses memilih, memusatkan, kemudian menyederhanakan serta

mengabstraksi atau mengubah data yang datang melalui penelitian kepustakaan.

Kemudian, tunjukkan buktinya, lalu simpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam konteks desa, Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang desa memuat komponen pemberdayaan. Meningkatkan sikap, perilaku,

pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya yang

ada melalui pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

disesuaikan dengan tantangan serta kebutuhan desa yang paling mendesak. Kesadaran

masyarakat termasuk teknik awal pemberdayaan masyarakat, yang dirancang guna

membantu masyarakat dalam mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan pembangunan

di lingkungan desa (Astuti, 2015).

Pada tahap ini dibahas analisis kekuatan serta kelemahan potensi tersebut melalui

kegiatan pemetaan. Dimulai dengan diskusi serta sosialisasi tentang bagaimana

menginisiasi pemberdayaan masyarakat desa dalam pengelolaan potensi desa yang ada,

Prosesnya dimulai dari berkumpulnya masyarakat guna berdiskusi serta mensosialisasikan

pentingnya keberadaan kelompok dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Pentingnya

pembentukan kelompok ini sejalan dengan (Mudege et al., 2015) yang menyatakan

bahwasanya kelompok tani sebagai bagian dari masyarakat sipil mampu memberikan

peluang untuk aksi kolektif dan berpotensi guna memberdayakan serta mendemokratisasi

masyarakat.

Sosialisasi dilakukan guna memberikan semangat serta kesadaran kepada

masyarakat tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat serta mengajak masyarakat

guna memikirkan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan masyarakat guna meningkatkan

kesejahteraan hidup melalui peningkatan potensi yang ada di desa. Pada kegiatan

sosialisasi ini diadakan sesi tanya jawab interaktif antara tim Penyuluh Lapangan dengan

warga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwasanya warga cukup antusias mengikuti

sosialisasi. Hal ini ditegaskan oleh (Basuki et al., 2020) yang mempertahankan bahwasanya

manfaat dari sosialisasi tersebut yakni munculnya kesadaran masyarakat guna

memberdayakan diri serta lingkungan alam yang ditandai dengan semakin banyaknya

masyarakat Setelah sosialisasi serta diskusi dilakukan, sebagian warga setuju serta sangat

mendukung. Tahap selanjutnya yakni perencanaan struktur kepengurusan pembentukannya

dan pembagian tugas serta wewenang pengurus kelompok serta perencanaan kegiatan

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

634

kelompok. Setelah kelompok itu terbentuk, banyak orang yang tertarik untuk bergabung

agar mereka bisa memberdayakan diri di sana dalam meningkatkan kesejahteraan mereka.

Sedangkan dilema teknologi menyangkut bagaimana organisasi bisa menyerap

arus teknologi informasi serta menggunakannya guna mendongkrak produktivitas. Hal ini

membuktikan pernyataan bahwasanya diskusi kelompok melibatkan tawar-menawar

kolektif antara dua individu atau lebih guna mendapatkan kesimpulan yang optimal. dalam

menyelesaikan suatu masalah, itu yakni pengambilan keputusan kooperatif berbasis

konsensus. Ketika sebuah pilihan mempengaruhi kepentingan terbaik komunitas,

pendekatan pengambilan keputusan bersama digunakan.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa Basis Komunitas

Tujuan keseluruhan dari keterlibatan masyarakat dalam masyarakat pedesaan

yakni guna membangun proses aktif di masyarakat desa yang tidak hanya bisa menikmati

sebagian dari manfaat dari kegiatan tersebut, tetapi juga berdampak pada pelaksanaan

pembangunan. Akibatnya, pelibatan masyarakat termasuk proses berkelanjutan yang

mencakup pemberdayaan, pengembangan kapasitas penerima, meningkatkan efektivitas,

meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya program serta kegiatan (S. Adi et al., 2020).

Apalagi, pertumbuhan kota wisata tak lepas dari keberadaan komunitas penduduk

serta komunitasnya yang banyak. Hal ini disebabkan sebab model pemberdayaan

masyarakat desa berbasis masyarakat pariwisata memungkinkan masyarakat pedesaan

guna mengelola pengembangan wisata serta terlibat dalam manajemen pengembangan

pariwisata. Pengelolaan pariwisata tidak hanya menguntungkan pihak yang terlibat

langsung, tetapi juga pihak yang tidak terlibat langsung. Sebaliknya, pemberdayaan

menghasilkan pemberian keuntungan bagi daerah pedesaan yang miskin (SARI, 2019).

Bahkan, semakin banyak masyarakat yang menjadi objek mereka tidak

diperlakukan sebagai subjek yang bisa memberikan arahan dalam pemberdayaan

masyarakat pedesaan. masih terlalu dominan dalam menentukan arah pemberdayaan

masyarakat ke depan. Padahal pemerintah desa serta masyarakat berharap mampu terlibat

aktif dalam program pengembangan masyarakat sehingga mengetahui apa yang dirasakan

serta diinginkan dalam jangka panjang, dan mengetahui hambatan, tantangan serta peluang

yang bisa dicapai. Tentunya hal ini bisa berjalan lancar jika ada sumber daya unggulan

yang benar-benar diberdayakan secara optimal. Dibutuhkan sinergi antara seluruh

pemangku kepentingan dalam program pemberdayaan masyarakat di Desa.

Berdasarkan yang sangat baik sumber daya, perangkat desa serta harapan

masyarakat setempat maka bisa diidentifikasi beberapa program pemberdayaan masyarakat

yang diharapkan bisa memenuhi keinginan semua pihak, serta dalam jangka panjang bisa

membuat masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Berikut beberapa usulan program

pemberdayaan masyarakat seperti kelompok sasaran industri rumah tangga dan pemilik

usaha serta kelompok sasaran petani serta kelompok tani guna menentukan prioritas

program pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan akan menggunakan model

Analytical Hierarchy Process (AHP). Struktur model AHP yang akan digunakan

membutuhkan tujuan (purpose), kriteria, serta alternatif program pemberdayaan yang akan

dipilih sebagai prioritas.

Prospek pertumbuhan desa berbasis masyarakat akan lebih efektif jika berfokus

pada komponen kearifan lokal serta atraksi menarik yang membedakan desa dan

masyarakat lokal itu sendiri. Pengembangan potensi desa yang optimal melibatkan bantuan

dari pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, serta pemangku kepentingan

lainnya. Efektivitas pelaksanaan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bergantung pada

pemerintah kota, tetapi juga pada pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya sebagai

promotor pemberdayaan masyarakat.

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

635

C. Faktor Penghambat Pemberdayaan Masyarakat

Kurangnya Partisipasi Masyarakat Berdasarkan temuan lapangan, diketahui

bahwasanya kendala utama dalam mengembangkan usaha budidaya perikanan yakni

kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kelompok. Hal ini terjadi sebab

kurangnya kesadaran masyarakat guna meningkatkan kualitas diri melalui kegiatan

kelompok, misalnya diskusi kelompok. Beberapa anggota mengatakan ketidakaktifan

mereka sebab aktivitas di pekerjaan utama mereka sehingga mereka jarang menghadiri

pertemuan kelompok. Hal ini terlihat dari minimnya persentase kehadiran masyarakat

dalam kegiatan pertemuan kelompok.

Kurangnya Pengetahuan serta Modal Tujuan pendidikan yakni guna memperoleh

pengetahuan. Namun, guna mendapatkan pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui

pendidikan formal tetapi juga informal, seperti melalui buku, pengalaman orang lain, serta

media teknologi. Anggota kelompok pembudidaya ikan di desa tersebut masih belum

mempunyai keinginan guna mencari ilmu atau wawasan dari sumber lain. Mereka hanya

mengandalkan informasi yang diperoleh melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan serta

sosialisasi yang dilakukan, sehingga informasi yang diperoleh hanya dari satu sumber yang

menyebabkan mereka kurang berkembang.

Hal senada juga dikemukakan oleh (Tabalong, 2017) bahwasanya keterbatasan

kapasitas sumber daya masyarakat pada kenyataannya di lapangan mengakibatkan tidak

efektifnya setiap tahapan kegiatan, kesulitan dalam mengkomunikasikan serta

mensosialisasikan program. Temuan ini memperkuat (Dianti & Effendi, 2019) yang

berpendapat bahwasanya kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas berarti banyak

peluang yang tidak bisa dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat sebab terbatasnya

pengetahuan serta keterampilan.

KESIMPULAN

Pada hakekatnya metode pemberdayaan masyarakat desa berbasis masyarakat

termasuk strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa serta

didukung oleh pihak eksternal. Proses pemberdayaan juga membutuhkan pemahaman yang

komprehensif tentang keterkaitan antara masyarakat desa serta potensinya, termasuk

komponen sosial politik, ekonomi, serta arifnya. Metode yang digunakan guna

meningkatkan masyarakat desa yakni paradigma partisipatif yang menggali potensi desa.

dalam konsep pemberdayaan ini, pelibatan masyarakat desa menjadi penting.

Mulai dari peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya anggota kelompok

mendayagunakan pengetahuan dan keterampilannya, serta faktor penghambat

pemberdayaan masyarakat yaitu kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya

pengetahuan serta modal, kurangnya pendampingan dan penyuluhan, serta kurangnya

keterlibatan pemerintah. di desa. Keterbatasan sehingga bisa dikembangkan paradigma

yang lebih efektif serta efisien untuk penciptaan strategi pemberdayaan. dalam upaya

memotivasi masyarakat untuk aktif mendukung pembangunan daerah, khususnya

pembangunan masyarakat pedesaan, diharapkan penelitian ini bisa memberikan solusi

yang strategis. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menginspirasi pengembangan

model pemberdayaan masyarakat pedesaan yang lebih efektif untuk penelitian masa depan.

Pemberdayaan berbasis masyarakat mengacu pada skala kegiatan yang menjadi

unggulan di desa, antara lain pertanian, industri skala desa, pariwisata, serta pengembangan

potensi lainnya. Masyarakat desa dengan mempertimbangkan kearifan lokal serta potensi

desa saat ini.

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

636

BIBLIOGRAFI

Adi, I. R. (2015). Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya

Pemberdayaan Masyarakat.

Adi, S., Heripracoyo, S., & Irwansyah, E. (2020). Community Participation in

Development of Spatial and Tabular Villages Database in Indonesia (Case Study:

Poncol Pekalongan, Central Java). 2020 International Conference on Information

Management and Technology (ICIMTech), 783–787.

Anwas, O. M. (2013). Pemberdayaan masyarakat di era global. Alfabeta.

Astuti, L. I. (2015). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Pertanian

Berkelanjutan (Studi Pada Desa Asmorobangun Kecamatan Puncu Kabupaten

Kediri). Brawijaya University.

Badaruddin, B., Kariono, K., Ermansyah, E., & Sudarwati, L. (2021). Village community

empowerment through village owned enterprise based on social capital in North

Sumatera. Asia Pacific Journal of Social Work and Development, 31(3), 163–175.

Basuki, K. H., Rosa, N. M., & Alfin, E. (2020). Membangun Kesadaran Masyarakat Dalam

Menata Lingkungan yang Asri, Nyaman dan Sehat. JMM (Jurnal Masyarakat

Mandiri), 4(1), 1–9.

Chasani, M. F., & Izzaty, R. E. (2019). Model team teaching dalam meningkatkan

keterampilan sosial anak melalui pemanfaatan lingkungan alam. JPPM (Jurnal

Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat), 6, 76–87.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and

mixed methods approaches. Sage publications.

Dianti, F., & Effendi, N. (2019). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Sri Tajung

Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik,

5(3), 319–332. https://doi.org/10.26618/kjap.v5i3.2706

El Maghviroh, A. A. (2020). Etnobotani Tumbuhan yang Digunakan dalam Upacara

Pernikahan oleh Suku-Suku di Indonesia. Universitas Muhammadiyah Jember.

Firman, A. A. (2021). Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas: Review

Literatur. Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram, 7(1), 132–146.

https://doi.org/10.32666/tatasejuta.v7i1.196

Kristiniati, R., & Choiriyah, I. U. (2014). Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Pnpm-Mp) Di

Desa Bligo Kabupaten Sidoarjo. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik),

2(2), 205–220. https://doi.org/10.21070/jkmp.v2i2.439

Mudege, N. N., Nyekanyeka, T., Kapalasa, E., Chevo, T., & Demo, P. (2015).

Understanding collective action and women’s empowerment in potato farmer groups

in Ntcheu and Dedza in Malawi. Journal of Rural Studies, 42, 91–101.

Murdiastuti, A., & Rohman, H. (2014). Kebijakan pengembangan pariwisata berbasis

democratic governance.

Noor, M. (2011). Pemberdayaan masyarakat. Civis: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan

Pendidikan, 1 (2), 87–99.

Puttileihalat, P. M. (2020). Terpaan Media Massa Petani Minyak Kayu Putih di Dusun Tirta

Mandiri, kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku. Agrilan: Jurnal Agribisnis

Kepulauan, 8(2), 117–130. https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/

SARI, Y. P. (2019). Peranan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Meningkatkan

Nilai-Nilai Bela Negara Peserta Didik (Studi Kasus Pada Ekstrakurikuler Pramuka

di SMPN 1 Tirtamulya Kab. Karawang). FKIP UNPAS.

Statistik, B. P. (2020). Jumlah penduduk miskin menurut provinsi. Badan Pusat Statistik.

Suharto, E. (2005). Developing Society, and Empowering Society: Strategic Study of

Developing Social Welfare and Social Work (Membangun masyarakat

memberdayakan rakyat: kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan

pekerjaan sosial). Bandung: Refika Aditama.

Retno Ambarsari, Rosanti Kurnia Dewi, Sobar Darmadja /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 2(6), 630-637

Pemberdayaan Masyarakat di Desa Berbasis Komunitas

637

Tabalong, E. P. (2017). Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah di Kabupaten

Tabalong Kalimantan Selatan. DIA: Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 1–7.

https://doi.org/0.30996/dia.v15i2.1904

Tengland, P.-A. (2012). Behavior change or empowerment: on the ethics of health-

promotion strategies. Public Health Ethics, 5(2), 140–153.

https://doi.org/10.1093/phe/phs022

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).