Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Januari 2025, 5 (1), 187-195

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah 187

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

PERSPEKTIF MASLAHAH

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia1,2

Paisalahmad26@gmail.com1, akbarizan@uin-suska.ac.id2

Abstrak

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia.

Sebagai instrumen legal, pencatatan perkawinan tidak hanya memberikan kepastian hukum

bagi pasangan suami istri, tetapi juga melindungi hak-hak anak dan mencegah konflik

sosial. Namun, fenomena nikah sirri yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi

tantangan besar, dengan dampak negatif terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas

sosial. Dari perspektif maslahah, pencatatan perkawinan memiliki relevansi yang signifikan

dalam mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan kehormatan (ḥifẓ

al-‘ird). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di

Indonesia berdasarkan perspektif maslahah. Metode yang digunakan adalah penelitian

kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif, menganalisis data dari

peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan jurnal akademik yang relevan. Teknik

analisis data dilakukan secara deskriptif melalui pendekatan maqāṣid asy-syarī’ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki dampak positif

dalam memberikan perlindungan hukum, mendukung kebijakan pembangunan sosial, dan

mencegah konflik hukum di masyarakat. Implementasi kebijakan pencatatan perkawinan

yang sejalan dengan prinsip maslahah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya pencatatan sebagai langkah preventif untuk melindungi hak-hak keluarga.

Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga

keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan edukasi publik dan memperkuat

kebijakan terkait pencatatan perkawinan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan tidak

hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga bagian dari tanggung jawab sosial untuk

menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kata kunci: Pencatatan Perkawinan, Urgensi, Maslahah

Abstract

Marriage registration plays an important role in the legal and social system in Indonesia.

As a legal instrument, marriage registration not only provides legal certainty for married

couples, but also protects children's rights and prevents social conflict. However, the

phenomenon of unregistered unregistered marriages remains a major challenge, with

negative impacts on the protection of individual rights and social stability. From a

maslahah perspective, marriage registration has significant relevance in achieving the

goals of sharia, namely maintaining descendants (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-‘ird). This

study aims to analyze the urgency of marriage registration in Indonesia based on a

maslahah perspective. The method used is library research with a normative approach,

analyzing data from laws and regulations, scientific literature, and relevant academic

journals. The data analysis technique is carried out descriptively through the maqāṣid asy-

syarī'ah approach. The results of the study indicate that marriage registration has a positive

impact in providing legal protection, supporting social development policies, and

preventing legal conflicts in society. The implementation of a marriage registration policy

that is in line with the principle of maslahah can increase public awareness of the

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

188

importance of registration as a preventive measure to protect family rights. The implication

of this study is the need for synergy between the government, religious institutions, and the

community in improving public education and strengthening policies related to marriage

registration. Thus, marriage registration is not only a legal obligation, but also a part.

Keywords: Marriage Registration; Urgency; Maslahah

*Correspondence Author:

Email:

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah institusi fundamental yang tidak hanya menjadi dasar

pembentukan keluarga, tetapi juga memiliki dampak signifikan pada tatanan sosial

dan hukum suatu negara. Di tingkat global, isu pencatatan perkawinan menjadi

perhatian karena keterkaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia, khususnya

hak perempuan dan anak. Sebagaimana diungkapkan oleh (Billah, 2024),

pencatatan perkawinan merupakan instrumen kebijakan negara yang bertujuan

untuk menjamin keadilan sosial dan melindungi hak-hak keluarga, terutama dalam

konteks perkawinan yang tidak terdaftar. Dalam dunia yang semakin terhubung,

fenomena perkawinan tanpa pencatatan formal kerap menimbulkan berbagai

implikasi hukum, seperti ketidakpastian status hukum anak dan kurangnya

perlindungan bagi pasangan perempuan (Dunggio et al., 2021).

Di Indonesia, pencatatan perkawinan memiliki dimensi yang kompleks,

karena beririsan dengan tradisi keagamaan dan budaya lokal. Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur kewajiban pencatatan

perkawinan sebagai syarat legalitas di mata hukum. Namun, realitas menunjukkan

bahwa fenomena nikah sirri, atau perkawinan yang tidak dicatatkan, masih marak

terjadi (Ichsan, 2023). Hal ini tidak hanya menimbulkan masalah hukum, tetapi juga

berdampak pada perlindungan sosial bagi individu yang terlibat. Penelitian Marsal

et al. (2015) mengungkapkan bahwa meskipun nikah sirri memenuhi rukun nikah

menurut syariat Islam, ketiadaan pencatatan menciptakan celah hukum yang

berpotensi merugikan pihak-pihak terkait.

Urgensi pencatatan perkawinan dapat dipahami melalui perspektif maslahah,

yaitu prinsip dalam hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan atau

kebaikan umat. (Taufik et al., 2023) menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan

memiliki relevansi kuat dengan maqāṣid asy-syarī’ah, khususnya dalam menjaga

keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-māl). Dalam konteks ini, pencatatan

perkawinan tidak hanya menjadi prosedur administratif, tetapi juga sarana untuk

mencapai tujuan syariat, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam

masyarakat.

Kajian pustaka menunjukkan bahwa berbagai pandangan ulama dan pemikir

hukum Islam memberikan dasar teoretis yang kuat terhadap pentingnya pencatatan

perkawinan. Al-Ghazali dalam teorinya tentang maslahah mursalah menekankan

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

189

bahwa kebijakan hukum harus diarahkan untuk mencegah kerusakan (mafsadah)

dan mencapai kebaikan (maslahah) (Suratmaputra, 2018). Hal ini sejalan dengan

pandangan Sa’id Ramadhan Al-Bouti yang menempatkan maslahah sebagai

landasan utama dalam pembaruan hukum Islam, sebagaimana dibahas oleh

(Awaliya S, 2019).

Di sisi lain, perkembangan hukum positif di Indonesia juga mencerminkan

adanya upaya pembaruan untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat modern.

Misalnya, reaktualisasi batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa aspek maslahah telah

menjadi pertimbangan utama dalam perubahan kebijakan (Mariani, 2022). Namun,

implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, terutama

terkait kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan (Setyawan et

al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pencatatan perkawinan di

Indonesia dari perspektif maslahah dengan menyoroti kontribusi kebijakan hukum

terhadap perlindungan hak individu dan stabilitas sosial. Studi ini juga bertujuan

untuk memberikan rekomendasi praktis bagi penguatan regulasi dan edukasi

masyarakat terkait pentingnya pencatatan perkawinan. Sebagai contoh, penelitian

(Muhammad Mustain Nasoha et al., 2024) menyoroti pentingnya pendekatan

multidimensi dalam menyelesaikan masalah perkawinan yang tidak dicatat,

termasuk melalui penyelarasan antara hukum Islam, Pancasila, dan hukum

konstitusi.

Pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan perspektif hukum Islam dan

hukum positif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam

mendorong pembaruan hukum yang lebih inklusif dan berorientasi pada

kemaslahatan umat. Referensi seperti Mubarok & Hidayati, (2023) menunjukkan

bahwa integrasi maqāṣid syarī’ah dengan kebijakan hukum modern dapat menjadi

langkah strategis untuk memperkuat regulasi pencatatan perkawinan. Dengan

demikian, studi ini tidak hanya relevan bagi pengembangan teori hukum Islam,

tetapi juga memberikan implikasi praktis bagi pembentukan kebijakan yang lebih

responsif terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan

(library research) yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis urgensi pencatatan

perkawinan di Indonesia dari perspektif maslahah. Pendekatan penelitian yang digunakan

adalah normatif, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan

berbagai literatur yang relevan dalam memahami fenomena pencatatan perkawinan.

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh dokumen hukum dan literatur

terkait, baik dalam bentuk undang-undang, jurnal ilmiah, maupun buku yang membahas

pencatatan perkawinan dan prinsip maslahah. Sampel penelitian diambil secara purposive,

meliputi dokumen-dokumen utama seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, jurnal-jurnal akademik, dan referensi yang relevan dengan kajian maslahah.

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

190

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap sumber-sumber

hukum primer dan sekunder. Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan dan

dokumen hukum lainnya, sementara sumber sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, dan

kajian terdahulu yang relevan. Data-data ini dianalisis secara deskriptif dengan

menggunakan pendekatan kualitatif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) untuk

mengidentifikasi dan memahami urgensi pencatatan perkawinan dalam konteks hukum

Islam dan hukum positif Indonesia. Pendekatan maslahah digunakan sebagai kerangka

analisis utama untuk mengevaluasi kebijakan hukum terkait pencatatan perkawinan dan

dampaknya terhadap masyarakat. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman

yang mendalam mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dalam menjamin hak-hak

individu dan kemaslahatan sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maslahah Dalam Hukum Islam

1.Pengertian Masalahat

Menurut Bahasa kata “masalahat” berasal dari bahasa arab: )ةحلصم maslahah)

yang berarti: manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna, atau kegunaan (Ahmad,

2018. Dalam terminologi syari’at, ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai batasan

dan definisi mashlahah. Namun pada tataran substansi, bisa dibilang sampai pada suatu

kesimpulan bahwa mashlahah adalah suatu kondisi dari upaya untuk mendatangkan sesuatu

yang berdampak positif (manfaat) serta menghindarkan diri dari hal-hal yang berdimensi

negative (madharat).

At-Tufi (657-716 H) merumuskan maslahah sebagai berikut:

“Defenisi maslahah menurut ‘urf (pemahaman umum yang berlaku di Masyarakat)

adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat). Menurut pandangan hukum

islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar’I

(pembuat hukum islam yakni Allah), baik dalam bentuk ibadat maupun adat/muamalah.

Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua: 1) maslahat yang dikehendaki oleh syar’I

sebagai hak prerogative Allah seperti ibadat. 2) maslahat yang dimaksudkan untuk

kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka” (Mustafa Zaid, 1974)

2.Relevansi maslahah dalam konteks pencatatan perkawinan

Relevansi maslahah dalam konteks pencatatan perkawinan sangat penting dalam

memastikan bahwa tujuan hukum Islam dapat tercapai, yaitu untuk mencapai kesejahteraan

dan kebaikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Pencatatan perkawinan di

Indonesia merupakan aspek penting dalam hukum keluarga yang tidak hanya berfungsi

sebagai pengakuan resmi terhadap suatu ikatan pernikahan, tetapi juga memiliki implikasi

yang lebih luas dalam konteks sosial dan hukum. Dalam perspektif maslahah, pencatatan

perkawinan dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mencapai kebaikan bersama dan

perlindungan hak-hak individu. Maslahah, dalam istilah fiqh, merujuk pada segala sesuatu

yang membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu,

pencatatan perkawinan harus dipahami sebagai upaya untuk menciptakan tatanan sosial

yang lebih baik dan melindungi keluarga sebagai unit dasar masyarakat.

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi pasangan

suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dalam konteks hukum, tanpa

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

191

pencatatan yang resmi, hak-hak anak dapat terabaikan, seperti hak waris dan hak atas

perlindungan hukum. Zubaidah, (2019) menekankan bahwa pencatatan perkawinan adalah

langkah penting dalam melindungi hak-hak individu dan keluarga. Dengan adanya

pencatatan, status hukum anak-anak dapat diakui, yang pada gilirannya akan memberikan

mereka akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial yang lebih baik.

Dalam konteks maslahah, pencatatan perkawinan juga berkontribusi pada stabilitas

sosial. Dengan adanya pencatatan yang jelas, masyarakat dapat lebih mudah

mengidentifikasi struktur keluarga dan hubungan antar individu dalam komunitas. Ini

penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis. Da-Oh & Ambarwati,

(2024) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dapat mencegah terjadinya konflik sosial

yang muncul akibat ketidakjelasan status hukum individu dalam masyarakat. Oleh karena

itu, pencatatan perkawinan harus dipandang sebagai langkah strategis untuk mencapai

maslahah yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia.

Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Positif di Indonesia

Pencatatan perkawinan di Indonesia merupakan aspek penting dalam sistem hukum

yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum. Menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan adalah suatu keharusan yang

bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak yang lahir dari

perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip maslahah, yang menekankan pada

kepentingan umum dan perlindungan hak individu dalam masyarakat (Fitri & Zakkiyatie,

2024). Pencatatan ini tidak hanya berfungsi sebagai bukti sahnya perkawinan di mata

hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menghindari konflik di kemudian hari, baik

dalam hal warisan, hak asuh anak, maupun masalah-masalah lainnya.

Adapun mengenai dasar hukum pencatatan perkawinan di Indonesia tertuang dalam

beberapa regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan

Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Menurut data dari Kementerian Agama, pada tahun 2022,

sekitar 80% dari total perkawinan yang terjadi di Indonesia telah tercatat secara resmi,

namun masih terdapat sejumlah perkawinan yang tidak terdaftar, terutama di daerah

pedesaan (Safithri, 2019). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pemahaman

masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan. Pencatatan yang tidak dilakukan

dapat menyebabkan masalah hukum di masa mendatang, seperti ketidakpastian status anak

dan hak-hak pasangan.

Namun, masih ada sebagian dari masyarakat yang masih menganggap pencatatan

perkawinan sebagai hal yang sepele dan tidak penting. Fenomena ini sering kali disebabkan

oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

Contoh kasus di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember, menunjukkan bahwa hanya 60%

dari pasangan yang menikah di tahun 2019 yang melakukan pencatatan resmi (Safithri,

2019). Hal ini menciptakan situasi di mana banyak anak yang lahir dari perkawinan tidak

tercatat, sehingga hak-hak mereka dapat terabaikan. Dalam perspektif maslahah, pencatatan

perkawinan sangat penting untuk melindungi hak anak dan pasangan, serta untuk menjaga

stabilitas sosial dalam masyarakat.

Pencatatan perkawinan memiliki keuntungan-keuntungan, baik bagi individu

maupun masyarakat. Pertama, pencatatan memberikan kepastian hukum mengenai status

perkawinan, yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa di masa depan. Kedua,

pencatatan ini juga berfungsi sebagai alat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

192

Misalnya, dalam kasus perceraian, pencatatan yang sah akan memudahkan proses

pembagian harta dan hak asuh anak (Zubaidah, 2019).

Urgensi Pencatatan perkawinan

Ada beberapa urgensi dalam pencatatan perkawinan:

1.Maslahah dalam Perspektif Keluarga: Perlindungan Hak-Hak Perempuan dan Anak

Salah satu dimensi maslahah yang paling jelas terlihat dalam pencatatan perkawinan

adalah perlindungan hak-hak perempuan dan anak (Roni, 2020). Dalam banyak kasus,

terutama di daerah-daerah dengan praktik budaya yang masih kental, perkawinan yang tidak

tercatat secara resmi dapat menyebabkan ketidakpastian hukum terkait hak-hak perempuan

dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal ini bertentangan dengan prinsip

maslahah, yang menuntut agar hak-hak individu terlindungi dengan baik dalam tatanan

hukum yang jelas.

Bagi perempuan, pencatatan perkawinan memastikan bahwa hak-hak mereka diakui

dan dilindungi, termasuk hak atas nafkah, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum

dalam kasus perceraian, serta hak untuk mewarisi properti bersama. Tanpa pencatatan

perkawinan, perempuan dapat terjerat dalam situasi yang sangat rawan eksploitasi, seperti

ketidakjelasan status hukum dan ketidakadilan dalam pembagian harta atau hak waris (Haq,

Izzul, 2020).

Bagi anak, pencatatan perkawinan memiliki dampak yang sangat besar. Anak yang

lahir dari perkawinan yang sah akan memiliki status hukum yang jelas (Dunggio, 2021),

yang memudahkan mereka dalam mendapatkan hak-hak mereka, seperti hak waris, hak

untuk mendapatkan pengakuan ayah biologis, serta akses kepada layanan pendidikan dan

kesehatan. Dari sudut pandang maslahah, pencatatan perkawinan memastikan bahwa anak-

anak mendapatkan hak mereka tanpa ada keraguan atau kesulitan administratif yang

mungkin timbul akibat ketidakjelasan status hukum.

2.Pencatatan Perkawinan dan Pencegahan Kerusakan Sosial

Adanya pernikahan yang tidak dicatatkan terhadap negara banyak menimbulkan

permaslahan yang komplek dalam kehidupan keluarga yang menjalani, masyarakat

ataupun permasalahan dalam negara. Padahal adanya pencatatan pernikahan di

Indonesia berimplikasi kemaslahatandalam pernikahan, seperti: pencatatan pernikahan

dapat digunakan sebagai bukti autentik yang sah dan perlindungan hukum apabila

terjadi hal –hal yang tidak diharapkan, hak dan kepentingan anak terjamin, karena

anak hasil dari pernikahan yang dicatatkan sebagai anak yang sah secara hukum

dan juga mempunyai hak untuk mendapatkan warisan (Mubarok, 2022).

Selain itu, ketidakjelasan status perkawinan dapat menyebabkan terjadinya

penyalahgunaan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga, seperti pemaksaan dalam

pernikahan atau kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terdeteksi. Dengan pencatatan

perkawinan yang sah, negara dapat lebih mudah mengawasi dan menangani masalah-

masalah semacam ini, yang berimplikasi pada terciptanya masyarakat yang lebih tertib dan

damai—sesuai dengan prinsip maslahah yang mendorong terciptanya kebaikan bersama.

3.Pencatatan Perkawinan dalam Memastikan Keadilan Sosial dan Status Hukum

Dr. Rina Hartati, seorang sosiolog, menyatakan bahwa dalam Islam,

kesejahteraan sosial sangat dihargai. Nikah sirri seringkali menimbulkan masalah sosial dan

kesejahteraan keluarga, terutama bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, untuk

mencegah ketidakadilan dan ketidakpastian, Islam menganjurkan agar pernikahan

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

193

didaftarkan agar perlindungan hukum dapat diberikan kepada seluruh pihak yang terlibat

(Nasoha,et al, 2024).

Di sisi lain, pencatatan perkawinan juga penting untuk memastikan bahwa setiap

pasangan suami istri memahami dan mematuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan

hukum yang berlaku. Sebagai contoh, pasangan yang menikah secara sah menurut hukum

negara akan secara otomatis mendapatkan perlindungan hukum terkait hak nafkah,

kewajiban memberikan perlindungan, serta hak-hak lain yang bersifat administratif, seperti

pengurusan dokumen kependudukan. Hal ini sejalan dengan tujuan maslahah, yaitu

memastikan tercapainya keadilan sosial bagi setiap individu dalam perkawinan.

4.Pencatatan Perkawinan sebagai Instrumen Pengawasan dan Penegakan Hukum

Akta nikah juga menjadi salah satu bukti hukum. Ini bisa dikatakan bahwa

keberadaan akta nikah secara hukum memainkan peran yang sangat penting, terutama

dalam upaya untuk memelihara dan melindungi hak-hak seseorang dan untuk membuktikan

bahwa suatu peristiwa hukum telah berkomitmen. Oleh karena itu, ketika ada klaim atau

gugatan dari pihak lain terkait keabsahan suatu perbuatan hukum, peran pembuktian dalam

hal ini akta nikah menjadi sangat penting (Dian, 2011).

Aturan mengenai pencatatan adalah kegiatan sipil yang keberadaannya tentu tidak

dapat dipisahkan dari situasi dan kondisi masyarakat yang menuntut keberadaan ini Aturan.

Ini tidak berarti bahwa hukum pendaftaran perkawinan dan perceraian adalah sesuatu yang

melanggar aturan awal hukum perkawinan dan perceraian. Aturan mentah atau teks yang

mengatur hukum perkawinan tidak secara eksplisit mengaturnya, sedangkan permasalahan

yang menyertainya kehidupan masyarakat terus mengalami dinamika dan berkembang yang

cepat (Mohsi, 2019). Di Indonesia, meskipun pernikahan berdasarkan agama telah diakui,

pencatatan perkawinan oleh negara menjadi sarana untuk memastikan bahwa pernikahan

tersebut sah dan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Hal ini sejalan

dengan prinsip maslahah yang mendorong terciptanya ketertiban sosial dan kepastian

hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan.

5.Pencatatan Perkawinan dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Pencatatan perkawinan juga memiliki dimensi yang sangat penting dalam konteks

pembangunan sosial dan ekonomi. Data yang terkumpul dari pencatatan perkawinan bisa

digunakan oleh negara untuk merancang kebijakan yang lebih efektif, baik dalam bidang

kesehatan, pendidikan, maupun perlindungan sosial. Sebagai contoh, pencatatan

perkawinan yang baik memungkinkan pemerintah untuk lebih mudah mengidentifikasi tren

pernikahan, tingkat perceraian, serta dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga. Dengan

data yang valid, negara dapat merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk

mengatasi masalah sosial yang terkait dengan perkawinan, seperti kemiskinan atau angka

perceraian yang tinggi (Marsal, 2015).

Selain itu, pencatatan perkawinan yang sah memberikan legitimasi kepada pasangan

suami istri untuk mengakses berbagai fasilitas publik, seperti jaminan kesehatan, jaminan

sosial, dan fasilitas pendidikan. Semua ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup

keluarga dan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung kemajuan pembangunan

nasional (Sanjaya, 2024)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan sejalan dengan

prinsip maqāṣid asy-syarī’ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl)

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

194

dan kehormatan (ḥifẓ al-‘ird). Selain itu, pencatatan ini juga berkontribusi pada

stabilitas sosial dengan menyediakan data demografis yang penting untuk

perencanaan pembangunan nasional. Dalam konteks hukum positif, kewajiban

pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974 bertujuan untuk melindungi hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak, serta

mencegah kerugian hukum di masa depan.

Untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih luas, diperlukan sinergi antara

pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran

tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Strategi ini mencakup edukasi publik,

sosialisasi regulasi, serta penguatan kebijakan yang mendukung pelaksanaan

pencatatan perkawinan secara efektif. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan

pencatatan perkawinan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga

menjadi bagian dari tanggung jawab sosial dalam membangun keluarga yang kuat

dan masyarakat yang harmonis.

BIBLIOGRAFI

Awaliya Safithri. (2019). Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Sa’id

Ramadhan Al Bouty:(Studi Kasus Di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa

Timur).". Jurnal Mahasiswa.

Ahmad Munif Suratmaputra, 2018, Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali Maslahah Mursalah

& Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam, Jakarta: Pustaka Firdaus.

Ahmad Syukri, And Husin Bafadhal. "The Urgency Of Registering Marriages In Jambi

Province Based On The Khi Of Maqāṣid Al-Syarīah Perspective." Mutiara: Jurnal

Ilmiah Multidisiplin Indonesia 1.2 (2023): 186-200. Doi:10.61404/Jimi.V1i2.67

Billah, Mu’tashim. "The Maslahah Of State Policy In Responding To Unregistered

Marriage: Inclusion Of Unregistered Marriage On The Family Card." (2023).

Doi:10.30659/Jua.V6i2.31138

Dian Mustika, “Pencatatan Perkawinan Dalam Undang-Undang Hukum Keluarga Dunia

Islam,” Jurnal Inovatif Ilmu Hukum 4, No. 5 (2011): 52–64.

Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, And Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak

Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." As-

Syams 2.1 (2021): 12-21

Fitri, Abd Basit Misbachul, And Imilda Zakkiyatie. "Urgensi Rafa’sebagai Salah Satu

Instrument Syarat Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Al-Syatibi."

Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam 5.3 (2024): 280-289.

Haq, Noer Yadi Izzul. Asas Monogami Perkawinan Pada Izin Poligami Di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan Perspektif Gender Dan Hukum Progresif. Ms Thesis. 2020

Ichsan, Muchammad. "Urgency In Regulating Marriage Registration From The

Perspectives Of Islamic Law And Indonesian Positive Law By."

Mariani, Mariani. "Reactualization Of The Marriage Age Limit In Indonesia (In The

Perspective Of Maslahah Mursalah)." Lambung Mangkurat Law Journal 7.1 (2022):

93-107. Doi: 10.32801/Lamlaj.V7i1.309

Marsal, Arif. 2015. "Pencatatan Perkawinan: Antara Rukun Nikah Dan Syarat

Administratif." Jurnal An-Nur 4.1. Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.24014/An-

Nur.V4i1.2052

Mohsi, “Pencatatan Perkawinan Sebagai Rekonseptualisasi Sistem Saksi Perkawinan

Berbasis Maslahah,” Jurnal Al-Adalah:Syariah Dan Hukum Islam 4, No. 2 (2019),

Https://Doi.Org/Https://Doi.Org/10.31538/Adlh.V4i2.529.

Paisal Ahmad Dalimunthe1, Akbarizan2/ Cerdika : Journal Indonesian Science , 5 (1), 187-196

Urgensi Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Perspektif Maslahah

195

Muar, Muhammad Romli. "Pencatatan Perkawinan Dalam Multi Perspektif." Maqashid

Jurnal Hukum Islam 4.1 (2021): 31-42.

Mubarok, Andika, And Tri Wahyu Hidayati. "Pencatatan Pernikahan Di Indonesia Ditinjau

Dari Maqashid Syariah Jasser Auda." Adhki: Journal Of Islamic Family Law 4.2

(2022): 157-170. Https://Doi.Org/10.37876/Adhki.V4i2.128

Mustafa Zaid, 1974, Al-Masalahah Fi At-Tasyri’ Al- Islami Wa- Najm Ad-Din At-Tufi,

T.T: Dar Al- Fikr Al- ‘Arabi.

Nadiyah, Da'oh. Urgensi Pencatatan Pernikahan Bagi Masyarakat Muslim Ditinjau Dari

Prespektif Maslahah Mursalah (Studi Perbandingan Hukum Antara Thailand Selatan

Dan Indonesia). Diss. Universitas Kh Abdul Chalim, 2024.

Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Et Al. "Nikah Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam,

Pancasila, Dan Hukum Konstitusi: Menjaga Keadilan Sosial Dan Perlindungan Hak

Asasi: Sirri Marriage From The Perspective Of Islamic Law, Pancasila And

Constitutional Law: Maintaining Social Justice And Protection Of Human Rights."

Dirasah: Jurnal Kajian Islam 1.2 (2024): 197-206.

Safithri, Awaliya. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Maslahah Sa’id Ramadhan

Al Bouty:(Studi Kasus Di Kecamatan Pakusari, Kabupaten Jember Jawa Timur)."

Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa 1.3 (2019):

26-34. Doi: Https://Doi.Org/10.51903/Jurnalmahasiswa.V1i3

Sanjaya, Umar Haris, And Dita Fadillah Putri. "Konstruksi Legitimasi Dan Akibat

Perkawinan Dibawah Tangan: Mengulang Kawin Atau Itsbat Nikah?." Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum 31.3 (2024): 490-511.

Https://Doi.Org/10.20885/Iustum.Vol31.Iss3.Art1

Setyawan, Edy, Et Al. "Legal Age For Marriage: Sdgs And Maslahah Perspectives In Legal

Policy Change In Indonesia." Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam (2023): 183-

198. Doi: Https://Doi.Org/10.24090/Mnh.V17i2.9506

Wahyudani, Zulham. "Keabsahan Nikah Siri Dalam Perspektif Maslahah." Jurisprudensi:

Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan Dan Ekonomi Islam 12.1 (2020): 44-63.

Https://Doi.Org/10.32505/Jurisprudensi.V12i1.1508

Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam

Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī’ah." Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 12.1

(2019): 15-28. Doi: Https://Doi.Org/10.14421/Ahwal.2019.12102

the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY

SA) license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).