INTRODUCTION
Dalam era globalisasi
dan digitalisasi, dunia perbankan
menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk pengelolaan risiko kredit dan mekanisme penyelesaian utang. Salah satu mekanisme yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah kredit macet adalah
pengalihan piutang atau cessie. Secara
global, cessie menjadi isu penting dalam
hukum perbankan karena memberikan alternatif bagi bank untuk memitigasi risiko kredit. Dalam konteks Indonesia, pengalihan piutang ini sering
kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama terkait perlindungan debitur dan kepastian hukum. Perlindungan konsumen di sektor keuangan menjadi salah satu prioritas dalam peraturan, sebagaimana diatur dalam POJK No.6/POJK.07/2022
tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Keuangan.
Isu spesifik yang muncul dari pengalihan
piutang melalui cessie adalah kurangnya
pemberitahuan kepada debitur, yang menyebabkan potensi pelanggaran hak-hak debitur. Hal ini ditekankan oleh Hamler, (2022) yang menyatakan
bahwa perlindungan hukum terhadap debitur sering kali terabaikan dalam pengalihan piutang tanpa pemberitahuan. Dalam konteks global, praktik ini menimbulkan pertanyaan terkait standar perlindungan konsumen, sebagaimana diuraikan oleh Ahmad M & Sutarman
Y, (2023) yang menyoroti pentingnya prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen.
Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank sebagai kreditur dan hak-hak debitur. Dalam tinjauan pustaka, Hermansyah, (2009) menjelaskan
bahwa pengalihan piutang melalui cessie merupakan instrumen penting dalam hukum perbankan
nasional, tetapi pelaksanaannya sering kali menyisakan celah hukum. (J.Satrio. C.
1999) menegaskan bahwa
cessie harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan transparansi
agar tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama debitur.
Sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya, studi ini akan memfokuskan
pada analisis perlindungan hukum debitur dalam
praktik cessie yang diterapkan di perbankan Indonesia
berdasarkan kerangka hukum terkini, termasuk Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998 dan Peraturan Bank Indonesia No.3 Tahun
2023. Studi ini juga mengacu
pada tinjauan empiris mengenai kasus-kasus pengalihan piutang yang telah menimbulkan sengketa hukum, seperti yang dibahas oleh Rani Apriani, (2022)
dan (Muhammad I, 2019).
Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengeksplorasi langkah-langkah hukum yang dapat memberikan perlindungan optimal kepada debitur serta memastikan
kepastian hukum dalam pengalihan piutang melalui cessie. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis dan teoretis dalam memperbaiki sistem hukum perbankan di Indonesia.
Secara global, pengalihan
piutang telah lama menjadi bagian dari praktik bisnis
dan perbankan. Di berbagai
negara, cessie diatur dengan ketat untuk
melindungi kepentingan debitur dan kreditur. Namun, praktik ini sering kali menjadi tantangan ketika hak debitur
diabaikan dalam proses pengalihan. Miru, (2019) menyoroti
bahwa perlindungan konsumen, termasuk debitur, menjadi isu global yang harus diintegrasikan dalam regulasi keuangan untuk mencegah ketidakadilan.
Dalam konteks hukum perbankan internasional, pengalihan piutang sering kali melibatkan aspek lintas batas yang kompleks. Hermansyah, (2009) menjelaskan
bahwa meskipun cessie memberikan fleksibilitas kepada bank dalam pengelolaan aset, proses ini harus dilakukan dengan transparansi untuk mencegah konflik hukum. Dalam praktik perbankan Indonesia, pengalihan piutang sering kali dilakukan tanpa pemberitahuan kepada debitur, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur.
Hal ini sejalan dengan temuan Hamler, (2022) yang menyatakan
bahwa perlindungan hukum terhadap debitur sering kali diabaikan.
Di Indonesia, cessie diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan berbagai peraturan perbankan. Namun, praktiknya sering kali menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait hak-hak debitur. (Dadang H, 2016) menyatakan
bahwa salah satu kelemahan dalam praktik cessie di Indonesia adalah kurangnya transparansi dan pemberitahuan kepada debitur. Akibatnya, debitur sering kali tidak menyadari bahwa piutangnya telah dialihkan kepada pihak ketiga.
Menurut (Rida H, 2020), pengalihan
piutang secara cessie sering kali digunakan sebagai alternatif penyelesaian kredit macet. Namun,
kurangnya pengaturan yang jelas mengenai kewajiban pemberitahuan kepada debitur membuat proses ini rentan terhadap sengketa hukum. Dalam beberapa kasus, debitur merasa dirugikan karena tidak diberi kesempatan
untuk memberikan persetujuan atau mengetahui pihak baru yang akan menagih piutang.
Urgensi penelitian ini adalah untuk
mengatasi celah hukum dalam pengalihan
piutang melalui cessie di Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh (Philipus M, 1987), perlindungan hukum bagi rakyat, termasuk debitur, harus menjadi prioritas utama dalam sistem
hukum. Dalam konteks cessie, perlindungan hukum ini mencakup
hak debitur untuk diberitahu tentang pengalihan piutang dan kepastian mengenai pihak yang berwenang menagih utang.
Menurut Suharnoko
(2012), praktik cessie yang
tidak transparan dapat merusak kepercayaan
masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, penelitian
ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, seperti POJK
No.6/POJK.07/2022, dalam memberikan
perlindungan hukum kepada debitur. Selain itu, studi ini
akan mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh bank untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengalihan piutang.
Tinjauan pustaka ini mengacu pada berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. J. Satrio
(1999; 2012) memberikan penjelasan
mendalam mengenai konsep cessie dan implikasinya dalam hukum perdata. Menurut Satrio, cessie adalah bentuk pengalihan
hak yang membutuhkan pemberitahuan kepada debitur agar sah secara hukum. Hal ini sejalan dengan
pandangan (I Ketut, 2019), yang menekankan
pentingnya kepastian hukum dalam proses pengalihan hak atas tanah dan hak tanggungan.
Dalam konteks perbankan, Hermansyah (2009) menjelaskan
bahwa cessie merupakan instrumen penting dalam pengelolaan
aset bank. Namun, praktik ini harus
dilakukan dengan memperhatikan hak-hak debitur untuk mencegah
potensi sengketa. Pandangan ini diperkuat
oleh (Peter M, 2011), yang menyatakan
bahwa penelitian hukum harus dilakukan
untuk mengidentifikasi masalah hukum yang timbul dari pengalihan
piutang.
Sebagai pembaruan dari penelitian sebelumnya, studi ini akan mengintegrasikan
pendekatan empiris dan normatif untuk mengevaluasi efektivitas regulasi terkini dalam memberikan perlindungan kepada debitur. Misalnya, penelitian ini akan menganalisis kasus-kasus terbaru yang melibatkan pengalihan piutang melalui cessie, seperti yang dibahas oleh Rina M, (2021) dan Dian P, (2021). Selain itu,
penelitian ini akan mengeksplorasi peran teknologi dalam meningkatkan transparansi proses cessie, seperti penggunaan sistem digital untuk pemberitahuan kepada debitur.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi
langkah-langkah hukum yang dapat memberikan perlindungan optimal kepada debitur dalam pengalihan
piutang melalui cessie. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, seperti POJK No.6/POJK.07/2022, dalam
melindungi hak-hak debitur. Menganalisis implikasi hukum dari praktik pengalihan
piutang tanpa pemberitahuan kepada debitur. Memberikan rekomendasi praktis bagi bank dan regulator untuk meningkatkan kepastian hukum dalam pengalihan
piutang.
METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif berfokus pada studi pustaka yang
menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, dokumen hukum,
dan teori-teori hukum yang relevan dengan pengalihan piutang (cessie) dalam
praktik perbankan di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan
mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, seperti yang diatur dalam KUH
Perdata, Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, dan POJK No. 6 Tahun 2022.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach), Mengkaji peraturan
hukum yang mengatur pengalihan piutang (cessie), seperti Pasal 613 KUH Perdata,
POJK No. 6 Tahun 2022, dan peraturan perbankan lainnya. Pendekatan Konseptual
(Conceptual Approach), Menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan, seperti
perlindungan hukum debitur dan kepastian hukum dalam pengalihan piutang.
Pendekatan Kasus (Case Approach), Menggunakan studi kasus dari sengketa hukum terkait
cessie yang telah diputuskan di pengadilan untuk memahami implikasi hukum dari
praktik tersebut.
Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh
peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum yang relevan dengan
topik pengalihan piutang (cessie). Sampel penelitian dipilih berdasarkan
kriteria relevansi dengan fokus studi, yaitu dokumen hukum yang menjelaskan
tentang: Proses dan prosedur pengalihan piutang melalui cessie. Perlindungan
hukum terhadap debitur dalam praktik perbankan. Sengketa hukum yang timbul dari
pengalihan piutang. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui: Studi Literatur,
Mengacu pada literatur seperti karya Ahmad Miru & Sutarman Yodo (2023) dan
Dadang Husen Sobana (2016), yang membahas perlindungan konsumen dan hukum
perbankan. Studi Dokumen, Menggunakan dokumen peraturan seperti KUH Perdata,
POJK No. 6 Tahun 2022, dan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Analisis
Kasus, Mengkaji putusan pengadilan terkait sengketa cessie, seperti yang
diuraikan dalam jurnal-jurnal hukum yang relevan.
Data dianalisis dengan pendekatan deskriptif
kualitatif, yang melibatkan langkah-langkah berikut: Identifikasi,
Mengidentifikasi aturan hukum dan literatur yang relevan. Interpretasi,
Menafsirkan ketentuan hukum berdasarkan teori dan konsep yang ada. Evaluasi,
Mengevaluasi efektivitas regulasi dalam memberikan perlindungan kepada debitur.
Kesimpulan, Menarik kesimpulan berdasarkan logika deduktif untuk menjawab
pertanyaan penelitian. Dengan menggunakan metode ini, penelitian diharapkan
dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum terkait pengalihan piutang
melalui cessie serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat meningkatkan
perlindungan hukum bagi debitur.
�������� �HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisa Pengaturan Hukum
Mengenai� Pengalihan Piutang Secara
Cessie Dalam Praktek Perbankan Di Indonesia
Piutang / tagihan yang merupakan objek
dalam cessie adalah jenis tagihan atas nama yang berarti tagihan-tagihan dimana
krediturnya adalah orang tertentu. Kredit adalah persetujuan atau kesepakatan
pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan
atau pembagian hasil keuntungan. Dalam praktek perbankan, piutang/tagihan
secara umum digunakan untuk hal-hal sebagai berikut: a. Piutang/tagihan sebagai
jaminan kredit bank, b. Piutang/tagihan sebagai objek pembiayaan kredit, c.
Piutang yang telah dialihkan (cessie) sebagai jaminan kredit bank, d.
Piutang/tagihan yang timbul dari pemberian kredit dialihkan (cessie)� sebagai alternatif penyelesaian kredit macet.
Dalam penelitian ini penulis
menitikberatkan pada piutang/tagihan yang dialihkan (cessie) sebagai
alternative penyelesaian kredit macet. Pada perjanjian kredit yang mengatur
terkait pengalihan piutang, dalam hal ini bank selaku kreditur dapat
mengalihkan piutangnya yang timbul berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat
antara kreditur dengan debitur kepada pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh
pihak kreditur dan hak-hak atas jaminan kredit kepada pihak lain yang
ditetapkan sendiri setiap saat apabila dibutuhkan oleh bank. Dengan demikian
terkait dengan pengalihan piutang yang dilakukan secara cessie apabila
diperjanjikan dalam perjanjian kredit yang telah dibuat oleh bank selaku
kreditur, dalam hal ini mengikat debitur apabila perjanjian kredit telah disetujui
dan ditandatangani oleh debitur. Pengalihan piutang secara cessie dapat terjadi
di dunia perbankan. Penyaluran fasilitas kredit yang dirasa tidak efektif atau
kebijakan internal bank untuk melakukan restrukturisasi di dalam kegiatan
perkreditannya, atau pertimbangan lain untuk mengalihkan piutangnya dengan
jalan menjual piutang kreditnya itu kepada pihak ketiga. Namun selain
alasan-alasan tersebut, ada beberapa alasan lain yang dapat membuat Bank
melakukan penjualan atau pengalihan atas piutangnya, alasan-alasan tersebut
adalah :
a. Bank bermaksud untuk meningkatkan
Capital Adequacy Ratio (CAR).
Capital
Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang sangat mempengaruhi
kemampuan Bank di dalam menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang perbankan.
Berkenaan dengan hal tersebut maka Bank sangat memperhatikan hal-hal yang dapat
mempengaruhi besaran CAR yang dimilikinya, maka demi meningkatkan rasio
kecukupan modalnya, bank akan menjual piutang yang dianggapnya memiliki bobot
resiko yang tinggi dengan tujuan untuk mengurangi resiko aset tidak lancar pada
neraca bank.
b. Bank hendak meningkatkan rasio
profitabilitasnya
c. Salah satu ukuran dari profitabilitas
suatu bank adalah besarnya rasio dari keuntungannya dibanding dengan aset bank,
yang disebut dengan istilah Return On Asset ( ROA ).
d. Pemberian fasilitas kredit yang
dilakukan oleh Bank telah melampai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi
debitur yang bersangkutan.
e. Bank mengalami kekurangan likuiditas
akibat dari terlalu besarnya loan portofolio (portepel kredit) bank.
f.
Bank menilai berdasarkan pertimbangan
resiko bahwa loan portofolio di sector industry tertentu atau di wilayah
ytertentu terlalu besar, sehingga bank bermaksud untuk menguranginya.
g. Bank bermaksud untuk melakukan
restrukturisasi terhadap loan portofolionya.
Dari uraian diatas, maka terdapat pokok-pokok hal yang
menjadi perhatian dalam pengaturan pengalihan piutang (cessie) dalam praktek perbankan
di Indonesia yakni terkait pengaturan pengalihan piutang (cessie) telah� diatur namun kurang spesifik dalam
Undang-Undang KUH Perdata maupun�
ketentuan hukum perbankan dalam hal ini POJK No.6 tahun 2022 pasal 34
pasal 1 yakni �Dalam hal penyedia usaha jasa keuangan (PUJK) melaksanakan
pengalihan hak tagih kepada pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau
pembiayaan dengan konsumen, PUJK wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih
kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan�. Pada
pasal ini tidak memberikan kriteria atas piutang/tagihan yang kondisi apa yang
boleh dilakukan pengalihan piutang (cessie) oleh penyedia usaha jasa keuangan
(PUJK). Sehingga memungkinkan pihak PUJK dapat melakukan cessie tersebut dengan
semena-mena yang pada akhirnya dapat merugikan konsumen dalam hal ini debitur.
Dengan aturan yang kurang spesifik penyelesaian piutang
secara cessie ini secara tegas dan adil maka menimbulkan ketidakpastian hukum
di masyarakat,� Hal ini tidak sesuai
dengan asas Pancasila terutama sila kelima �Keadilan sosial bagi seluruh
masyarakat Indonesia�,�� serta pasal 33
Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan filosofis bagi sistem ekonomi
Indonesia. Pasal ini menekankan pada pentingnya kesejahteraan bersama,
keadilan, dan peran aktif negara dalam mengatur perekonomian. Dimana salah tujuan
besarnya yakni mencapai kesejahteraan umum melalui pengaturan ekonomi yang
berkeadilan dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan
seluruh rakyat Indonesia.
Serta tidak sesuai dengan teori perlindungan hukum dimana
salah satu tujuan dari perlindungan hukum yakni memperkuat kestabilan sosial
dengan� hukum berperan penting dalam
menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat. Menurut Setiono,
perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari� perbuatan�
sewenang-wenang� oleh� penguasa�
yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk�� menikmati��
martabatnya�� sebagai
manusia.�
Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan yang lebih tegas
dan spesifik untuk mengatur praktik cessie dalam hal menetapkan kriteria dari
piutang/tagihan yang dapat dilakukan pengalihan (cessie), termasuk
batasan-batasan mengenai cara penagihan, perlindungan data pribadi, dan maupun
transparansi informasi.
Terkait perjanjian kredit yang mengikat antara kreditur
dan debitur harus dengan jelas memuat pasal tentang pengalihan piutang (cessie)
beserta syarat-syarat yang mendasari pengalihan piutang tersebut, atas hal ini
debitur dan kreditur harus saling sepakat secara tertulis, dan kedua belah
pihak mendapatkan asli dari perjanjian kredit tersebut. Walaupun secara
pengaturan hukum KUH Perdata pasal 613�
tidak mengatur secara spesifik kriteria atas syarat pengalihan piutang
tersebut. sehingga hal ini menimbulkan pelaksanaan yang multi tafsir dan dapat
disalahgunakan untuk kepentingan tertentu yang merugikan salah satu pihak.
Pihak Perbankan (kreditur) seharusnya dalam segala tindakannya mengacu pada
pasal-pasal perjanjian kredit yang telah disepakati kedua belah pihak, dan
menghindarkan melakukan upaya lain diluar kesepakatan yang telah disepakati
oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata pasal 1320 tentang
syarat sahnya suatu perjanjian.
Analisa Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Bagi
Debitur Atas Pengalihan Piutang (Cessie).
Pada bagian� ini
penulis� ingin meletakkan� dasar pemahaman� mengapa perlunya ada perlindungan dan kepastian
hukum terhadap debitur terkait�
pengalihan piutang� (cessie).
a.
Kepastian hukum terkait
pihak-pihak yang berlibat dalam cessie
Pengalihan piutang atau cessie adalah suatu tindakan
hukum di mana seorang kreditur (cedent) melimpahkan hak tagihnya terhadap
seorang debitur (cessus) kepada pihak ketiga (cessionaris). Dasar hukum mengenai cessie di Indonesia diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 613 yang� berbunyi � Penyerahan piutang-piutang atas
nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat
akta otentik atau di bawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang
itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang
sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara
tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan
dengan memberikannya; penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan
memberikannya bersama endosemen surat itu�.
Berdasarkan Pasal 613 KUH Perdata, cessie bisa
dilaksanakan tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari debitur. Cessie cukup
dilaksanakan oleh kreditur asal dan kreditur baru, dan cessie sudah selesai
dengan ditanda-tanganinya akta cessie. Artinya hak milik atas tagihan atas nama
diserahkan sudah pindah kepemilikannya dari kreditur asal kepada kreditur baru.
Hal ini kontradiksi dengan dengan pasal 1320 KUH Perdata yakni Pasal 1320 ayat
(1) menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan
adanya �sepakat mereka yang mengikatkan dirinya�. Pasal 1338 ayat (1)
menentukan bahwa �semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi yang membuatnya�. Dan dalam POJK No.6 tahun 2022 pasal 34
juga menyebutkan pengalihan hak tagih wajib termuat dalam perjanjian kredit
atau pembiayaan dan diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh konsumen.
Dalam teori kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo,
yang� menjelaskan tentang kepastian
hukum� yang� mengkehendaki�
adanya� upaya� pengaturan�
hukum� dalam� perundang- undangan yang dibuat oleh para
pihak yang berwenang.�� Sehingga
aturan-aturan itu memiliki� aspek� yuridis�
yang� dapat� menjamin�
adanya� kepastian� hukum�
yang berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Karenanya� dalam�
hal� ini penulis� merasa pengaturan� hukum�
di dalam permasalahan�
perlindungan� hukum� terhadap debitur dalam hal pengalihan piutang
(cessie)� kurang dapat� terlihat jelas� kepastian�
hukumnya.
Menurut penulis, perlu ada� penambahan peraturan pelaksanaan terkait
pengalihan piutang ini, dimana tidak hanya kewajiban para pihak menuangkan
pengalihan piutang ini dalam perjanjian awal terbentuknya objek cessie yakni
piutang/tagihan. Namun juga pada saat dilakukannya cessie juga sekaligus
dilakukan novasi atas perjanjian kredit tersebut. Sehingga ada kepastian hukum
dan perlindungan hukum bagi para pihak terutama pihak debitur.
b.
Perlindungan hukum bagi
debitur terkait pengalihan piutang (cessie).
Berdasarkan pasal 613 KUH Perdata, debitur hanya
diposisikan sebagai pihak yang pasif dalam tindakan pengalihan piutang
(cessie).�� Dimana debitur hanya
diberitahu akan proses cessie tersebut. Atas hal ini dapat menyebabkan adanya
hak dan kewajiban yang diatur dalam perjanjian hutang piutang sebelumnya tidak
dijamin dilaksanakan oleh kreditur baru (cessionaris), diantaranya:
1.
Perubahan Hubungan Hukum.
Dengan adanya kreditur baru, debitur harus berhadapan
dengan kreditur baru yang mungkin memiliki kebijakan penagihan yang berbeda.
Ini bisa menyebabkan perubahan dalam metode, frekuensi, dan tekanan penagihan.
Dan debitur mungkin kesulitan mendapatkan informasi yang jelas mengenai
pengalihan piutang ini, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
2.
Peningkatan Tekanan Penagihan.
Terhadap strategi penagihan agresif kreditur baru,
seringkali menerapkan strategi penagihan yang lebih agresif untuk segera
mendapatkan pembayaran, debitur mungkin dikenakan biaya tambahan seperti biaya
administrasi atau biaya penagihan yang tidak terdapat pada perjanjian awal.
3.
Kerumitan dalam Negosiasi
Akibat perjanjian baru, debitur mungkin perlu melakukan
negosiasi ulang mengenai syarat pembayaran dengan kreditur baru, yang bisa
memakan waktu dan tenaga. Dan ada kemungkinan kehilangan kesepakatan,
kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dengan kreditur lama mungkin tidak
berlaku lagi dengan kreditur baru.
4.
Potensi Penyalahgunaan, Terkait informasi pribadi,� ada risiko penyalahgunaan informasi pribadi
debitur oleh kreditur baru atau pihak ketiga yang tidak bertanggung jawab.
Maka atas hal ini pihak debitur harus juga melindungi
kepentingan dengan cara antara lain meminta bukti cessie. Debitur berhak
meminta bukti tertulis mengenai pengalihan piutang, seperti salinan akta
cessie. Debitur harus memastikan identitas kreditur baru, memastikan bahwa
pihak yang menagih utang adalah kreditur baru yang sah. Dan debitur diupayakan
mencatat semua komunikasi, semua komunikasi dengan kreditur baru, baik lisan
maupun tertulis, sebaiknya dicatat sebagai bukti bila terjadi ketidaksesuaian
dalam proses selanjutnya.
Dalam segi regulasi meskipun dalam POJK Nomor
6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa
Keuangan telah mengatur hak-hak konsumen dalam hal pengalihan piutang, termasuk
hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan persetujuan atas pengalihan
tersebut.
Pasal 31 ayat (1)�
tertera dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi
perjanjian mengenai produk dan / atau layanan dari PUJK, PUJK wajib
menginformasikan kepada Konsumen.�
Dalam pasal 34 dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 telah
mengatur proses pengalihan piutang khusus dalam praktek perbankan, yakni
sebagai berikut:
1.
Dalam hal PUJK melaksanakan pengalihan hak tagih kepada
pihak lain berdasarkan perjanjian kredit atau pembiayaan dengan konsumen, PUJK
wajib memenuhi tata cara pengalihan hak tagih kepada pihak lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.
Pengalihan hak tagih kepada pihak lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib: dimuat di dalam perjanjian kredit atau
pembiayaan: dan diberitahukan kepada konsumen atau disetujui oleh Konsumen.
3.
PUJK wajib memastikan pengalihan hak tagih kepada pihak
lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menimbulkan kerugian
bagi konsumen.�
Pada POJK tersebut diatas tertera dengan jelas PUJK wajib
memastikan bahwa pengalihan cessie ini tidak merugikan konsumen, namun sejauh
mana PUJK memastikan hal tersebut tidak tertera batasannya (bias). Sedangkan
dalam cessie� menurut KUH Perdata pasal
613 setelah peralihan semua hak dan kewajiban tidak melibatkan PUJK awal /
kreditur lama lagi. Dan dalam praktek perbankan umumnya pihak kreditur
lama/PUJK tidak melakukan intervensi dan tidak memastikan tidak ada kerugian
konsumen atas cessie tersebut.
Akibatnya bila ternyata konsumen/debitur (cessus)
mengalami kerugian dalam pengalihan piutang ini, pihak PUJK/Kreditur dapat
melepaskan tanggung jawabnya dengan aturan yang masih bias batasannya tersebut.
Dengan adanya resiko-resiko diatas serta berdasarkan
uraian kasus yang menjadi objek penelitian ini,�
mencerminkan lemahnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terkait
pengalihan piutang dalam hal ini debitur. Dalam teori perlindungan hukum
menurut Satjipto Rahardjo ini terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan
Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur
perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.�� Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan
perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara
mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak
dalam rangka kepentingan tersebut.
KESIMPULAN
Pengalihan piutang (cessie) dalam praktik
perbankan di Indonesia menghadapi
tantangan terkait kepastian hukum dan perlindungan hak debitur. Pasal 613 KUH Perdata
yang menjadi dasar hukum cessie masih
kurang spesifik dalam melindungi debitur, sementara implementasi POJK No. 6 Tahun
2022 belum sepenuhnya efektif. Debitur sering kali tidak mendapatkan informasi yang cukup, menghadapi tekanan dari kreditur
baru, dan mengalami kerugian akibat kurangnya transparansi.
Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi untuk menyelaraskan KUH Perdata dengan prinsip perlindungan konsumen, peningkatan pengawasan oleh OJK, serta edukasi kepada debitur agar lebih memahami hak-haknya. Langkah-langkah ini diharapkan
dapat menciptakan praktik pengalihan piutang yang lebih adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua
pihak.
������� REFERENSI
Ahmad Miru & Sutarman Yodo. (2023). Hukum Perlindungan Konsumen. PT.
Raja Grafindo Persada.
Dadang Husen Sobana. (2016). Hukum Perbankan
di Indonesia.
Dian Purnamasari. (2021). Kepastian Hukum Pengalihan Piutang (Cessie) dalam Permohonan Kepailitan. Jurnal Ilmu Hukum
Universitas Jember, 5(2).
Hamler. (2022). Perlindungan Hukum Debitur dalam Pengalihan Piutang (Cessie) kepada Pihak Ketiga
Tanpa Pemberitahuan kepada Debitur atas Kredit Kepemilikan
Rumah (KPR). JOEL: Journal of Educational and Language Research.
Hermansyah. (2009). Hukum Perbankan
Nasional Indonesia. Kencana.
I Ketut Oka Setawan. (2019). Hukum Pendaftaran Tanah & Hak Tanggungan.
Sinar Grafika.
J.Satrio. Cessie, S. N. (1999). Kompensatie
& Pencampuran Hutang.
Miru, A. (2019). Hukum Perlindungan Konsumen. Rajawali Pers.
Muhammad Iqbal. (2019). Kepastian Hukum terkait Pengalihan Piutang (Cessie) dalam Praktik Perbankan di Indonesia. Jurnal Penelitian
Hukum Padjadjaran.
Peter Mahmud Marzuki. (2011). Penelitian
Hukum. Kencana Prenada
Media Group.
Philipus M. Hadjon. (1987). Perlindungan
Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya.
Rani Apriani. (2022). Prosedur
Pengalihan Cessie dalam Perspektif Hukum. Jurnal
Bina Mulia Hukum.
Rida Hesti Ratnasari. (2020). Pengalihan Piutang secara Cessie sebagai Alternatif Penyelesaian Kredit Macet dalam
Perbankan. Jurnal
Rechts Vinding.
Rina Marlina. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Cessionaris dalam Pengalihan Piutang secara Cessie KPR Bersubsidi. Jurnal Pagaruyuang Law Journal.
Suharnoko. Doktrin, Subrogasi, Novasi dan Cessie. Bandung: Prenada
Media/Kencana, 2012.
�
2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Desember 2024, 4 (12), 1234-1241