Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, November 2021, 1 (11), 1468-1475

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

DOI : 10.36418/cerdika.v1i11.224 http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika

KELENGKAPAN PENGISIAN FORMULIR PERSETUJUAN TINDAKAN

OPERASI (INFORMED CONSENT) PADA PASIEN BEDAH RAWAT

INAP DI RUMAH SAKIT X BANDUNG

Diah Indah Amelia1, Leni Herfiyanti2

Politeknik Piksi Ganesha Bandung, Indonesia1, 2

diahindahlia28@gmail.com1, leniherfiyanti@gmail.com2

Abstrak

Received:

Revised :

Accepted:

18-07-2021

18-11-2021

17-11-2021

Latar Belakang: Informed consent adalah penyampaian

informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum

suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan

karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat

dari tindakan medis yang akan dijalankan.

Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi

(informed consent) pada pasien bedah rawat inap di Rumah

Sakit X Bandung.

Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah metode

penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun

metode pengumpulan data yaitu dengan observasi dan

wawancara. Sampel diambil dengan menggunakan teknik

sampel random sederhana dengan total 80 berkas rekam

medis.

Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa kelengkapan

pengisian formulir persetujuan tindakan operasi (informed

consent) berjumlah 11 berkas dan yang tidak lengkap

berjumlah 69 berkas. Ketidaklengkapan pengisian formulir

persetujuan tindakan operasi (informed consent) disebabkan

oleh kurangnya pemahaman dari dokter, perawat maupun

pasien mengenai informed consent dan kurangnya

implementasi dari dokter, perawat maupun pasien mengenai

informed consent.

Kesimpulan: Dari hasil penelitian yang telah dilakukan

berdasarkan data yang telah diperoleh selama peneliti

menemukan beberapa ketidaklengkapan pengisian informed

consent dari bulan Oktober, November dan Desember tahun

2020 dari operasi 409 populasi dan 80 sampel berkas

informed consent tindakan operasi yang digunakan. Terdapat

informed consent dengan pengisian data yang terisi lengkap

sebesar 17% dan pengisian informed consent tidak terisi

lengkap sebanyak 83%.

Kata kunci: kelengkapan informed consent; pasien bedah.

Abstract

Background: Informed consent is the delivery of

information from a doctor or nurse to a patient before a

medical action is taken. This is important because every

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475

Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent)

Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung

1469

patient has the right to know the risks and benefits of the

medical procedure that will be carried out.

Objective: The purpose of this study was to determine the

completeness of filling out an informed consent form for

inpatient surgery at Hospital X Bandung.

Methods: The research method used is a quantitative

research method with a descriptive approach. The data

collection method is by observation and interviews.

Samples were taken using a simple random sampling

technique with a total of 80 medical record files.

Results: The results showed that the completeness of filling

out the informed consent form was 11 files and the

incomplete ones were 69 files. The incompleteness of filling

out the informed consent form is caused by the lack of

understanding of doctors, nurses and patients regarding

informed consent and the lack of implementation of doctors,

nurses and patients regarding informed consent.

Conclusion: From the results of the research that has been

carried out based on the data that has been obtained during

the research, the researchers found some incomplete

informed consent from October, November and December

2020 from the operation of 409 populations and 80 samples

of the informed consent file for surgery used. There is

informed consent by filling in completely filled data by 17%

and filling in incomplete informed consent by 83%.

Keywords: completeness of informed consent; surgical

Patient.

*Correspondent Author: Diah Indah Amelia

Email: diahindahlia28@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu wujud dari kesejahteraan nasional dimana

kesehatan mempunyai andil yang besar dalam pembangunan sumber daya manusia yang

berkualitas. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan nasional yang tertuang dalam

pembukaan Undang- Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yaitu memajukan kesejahteraan

umum dan pasal 28 H ayat (1) yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,

bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan (Zulfandi, 2017). Pelayanan kesehatan merupakan salah

satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perorangan,

maupun kelompok masyarakat secara keseluruhan (Setyawan, 2018).

Sarana kesehatan yang paling disoroti yaitu rumah sakit karena di rumah sakit

terdiri dari beberapa jenis pelayanan kesehatan baik rawat inap, rawat jalan, maupun

pelayanan gawat darurat. Pelayanan Rumah Sakit dikatakan berkualitas jika dalam

penyelenggaraan dilaksanakan secara baik dan optimal (Putri, Dewi Pascarani,

Wismayanti, & Wiwin, 2016). Dalam hal ini, untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang

mengikuti kaidah administrasi yang baik, maka rumah sakit perlu didukung dengan

pengelolaan rekam medis yang tepat dan akurat. Seperti yang disebutkan dalam

PERMENKES RI Nomor. 269/MENKES/PER/III/2008 Bab 1 Pasal 1 bahwa rekam medis

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475 
Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent) 
Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung       
         
                                                                                                                            1470 
adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, 
pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan 
(Permenkes,  2008b).  Selain  unit  rekam  medis  untuk  menunjang  kegiatan  pelayanan 
kesehatan pasien khususnya pada tindakan bedah yang dilakukan pada pasien rawat inap 
diperlukan tenaga kesehatan lainnya yang berhubungan langsung maupun tidak langsung 
menangani tindakan operasi pada pasien rawat inap (Ulina, 2008).  
Tindakan  Medis  harus  disertai  dengan  lembar  Persetujuan  Tindakan  Operasi 
(Informed Consent) sebagai bukti bahwa adanya persetujuan dilakukan tindakan. Seperti 
yang disebutkan dalam PERMENKES No. 290/Menkes/ Per/ III/ 2008 Pasal 3 Persetujuan 
tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat 
setelah  mendapat  penjelasan  secara  lengkap  mengenai  tindakan  kedokteran  atau 
kedokteran  gigi  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  (Permenkes,  2008).  Lembar 
persetujuan tindakan operasi (Informed consent) berguna untuk memberikan perlindungan 
hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan yang bisa saja terjadi di kemudian hari. 
Pada  pasal  2  ayat  (1)  dan  pasal  4  ayat  (2)  peraturan  Menteri  Kesehatan 
No.585/MENKES/PER/IX/1989,  dokter  diwajibkan  mendapatkan  persetujuan  untuk 
semua  tindakan  medik  yang  akan  dilakukan  terhadap  pasien  dan  harus  memberikan 
informasi kepada pasien (Irfan, 2018). Menurut Undang-Undang praktik kedokteran No.29 
pasal  6  ayat  (1)  menyatakan bahwa setiap dokter atau  dokter gigi dalam  menjalankan 
praktik kedokteran wajib membuat rekam medis. Tanggung jawab utama atas kelengkapan 
pengisian rekam medis terletak pada dokter atau dokter gigi yang merawat. Dokter atau 
dokter gigi yang merawat bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi rekam 
medis (Simbolon, 2015). 
Guna  menunjang  pelayanan  kesehatan  yang  berkualitas  serta  menghasilkan 
informasi yang tepat dan akurat, tentunya harus didukung oleh adanya kelengkapan data 
pada setiap formulir rekam medis termasuk formulir informed consent. Menurut (Hatta, 
2013)  berpendapat  “semakin  lengkap  tenaga  kesehatan  memberikan  data  tindak  lanjut 
dalam pelayanan kesehatan yang diberikan semakin dapat terbukti kebenarannya sesuai 
dengan  peraturan”.  Adapun  tujuan  dari  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  secara 
umum bertujuan untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan 
operasi (informed consent) pada pasien bedah rawat inap di Rumah Sakit X. 
Informasi dalam review isi informasi menunjukan informasi yang vital mengenai 
tindakan apa yang dilakukan  sehingga dalam  pengisiannya haruslah  lengkap  karena  
informasi    yang  didalamnya    mempunyai    nilai    legal    dalam  aspek  hukum. 
Ketidaklengkapan pengisian dalam review isi informasi tentu  dapat  merugikan  dokter  
atau  pun rumah  sakit  karena  formulir  persetujuan tindakan  kedokteran  akan  lemah  
dalam aspek hukum (Choyrina, Jauhari, & Rouf, 2018). 
Dokter wajib memberikan informed consent yang mensyaratkan pasien mampu 
menerima  dan  memahami  informasi  yang  akan  diberikan  berkaitan  dengan  kondisi 
penyakit, prognosis, tindakan medis yang diusulkan, tindakan alternatif, risiko dan manfaat 
dari masing-masing berkas rekam medis (Adriana, 2021). 
Berdasarkan  uraian  di  atas,  pentingnya  penelitian  yang  dilakukan  pada  pasien 
bedah  rawat  inap  di  Rumah  Sakit  X  di  bagian  instalasi  rekam  medis  dan  informasi 
kesehatan  khususnya  mengenai  pengisian  kelengkapan  formulir  persetujuan  tindakan 
kedokteran yang belum lengkap, karena masih banyak ditemukan data yang kosong yang 
seharusnya diisi dalam formulir persetujuan tindakan kedokteran. 
 
 
METODE PENELITIAN  
 
Metode Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan 
dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2013). Setelah melakukan praktek kerja lapangan di RSU 

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475

Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent)

Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung

1471

X mengenai kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan operasi (informed

consent) pada pasien bedah rawat inap di Rumah Sakit Umum X, maka metode penelitian

yang digunakan oleh penulis yaitu kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode

Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan

untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu (Sugiyono, 2016a). Metode ini disebut

metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan

statistika dan metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yang konkrit, empiris,

objektif, terukur, rasional dan sistematis.

Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono,

2016b). Peneliti dalam meneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan populasi

dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini

sebanyak berkas rekam medis pada triwulan 4 2020 yaitu bulan oktober,November, dan

desember yang terdapat formulir persetujuan tindakan operasi (informed consent) di

Rumah Sakit Umum X (Sugiyono, 2020).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi

tersebut (Sugiyono, 2015). Sampel yang peneliti ambil yaitu menggunakan teknik

Stratified Random Sampling, karena pada penelitian melibatkan jumlah tingkatan atau

strata. Analisis data yang dipakai oleh penulis pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif,

sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif yang menggambarkan,

mencatat, menjumlahkan, dan merumuskan data dengan mempresentasikannya ke dalam

bentuk tabel terhadap hal-hal yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, serta

fenomena yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, serta menyajikan sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya.

n= N

1+ N (e)₂

Keterangan :

N : Besar Populasi

n : Besar Sampel

e : Tingkat Kepercayaan 10%

n= 409

1+ 409 (0,01) ₂

= 409

1 + 409 (0,01)

= 409

1 + 4,09

= 409

5,09

= 80,353

Jadi, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 berkas rekam medis.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti adalah teknik sampel

random sederhana (sample random sampling). Instrumen atau alat yang digunakan dalam

penelitian ini adalah check list, pedoman wawancara, teknik pengumpulan data yang

digunakan oleh peneliti adalah observasi dan wawancara. Observasi dilakukan peneliti

secara langsung terhadap dokumentasi rekam medis yang terdapat formulir persetujuan

tindakan operasi untuk mengetahui kelengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan

operasi, serta wawancara dilakukan secara langsung terhadap petugas assembling di

Rumah Sakit Umum X Bandung.

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475

Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent)

Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung

1472

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Ketentuan mengenai prosedur pengisian formulir informed consent sudah ada, ini

terbukti dengan adanya Standar Prosedur Operasional (SPO) informed consent yang

ditetapkan oleh Rumah Sakit Umum X Bandung dan telah diterbitkan pada tanggal 14

agustus 2017. SPO ini sudah sesuai dan memenuhi ketentuan akreditasi Rumah Sakit.

Tetapi dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan

yang ada.

Proses dari pelaksanaan informed consent di RSU X Bandung masih belum

berjalan dengan baik sesuai dengan SPO yang sudah ada. Hal ini terlihat dengan masih

banyaknya formulir informed consent yang tidak terisi dengan lengkap.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel

Definisi

Indikator

Kualitas Rekam Medis

Informasi yang secara

lengkap sesuai dengan

pedoman yang tertulis

(KARS: 7, Dirjen

Yanmed: 2006)

1. Lengkap

2. Akurat ,cermat

dan objektif

3. Terintegrasi

(Hatta 2002)

Sumber : Hasil Data Pengolahan Penulis

Berdasarkan pada tabel 1 di atas merupakan hasil penelitian mengenai kelengkapan

pengisian formulir informed consent tindakan bedah pada definisi operasional variabel.

Tabel 2 Data Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi

(informed consent) Pada Pasien Rawat Inap Bedah Triwulan ke 4 tahun 2020

Rumah Sakit X Bandung

Klasifikasi

IC lengkap

IC tidak lengkap

Jumlah

Identifikasi

80 = 100%

0 = 0%

Autentifikasi

51 = 64%

29 = 36%

Laporan Penting

40 = 50%

Verifikasi awal

80 = 100%

0 = 0%

Verifikasi akhir

80 = 100%

0 = 0%

Jumlah

66 = 83%

14 = 17%

Sumber data : data ketidaklengkapan informed consent Rumah Sakit X Bandung

a. Identifikasi :

1. No. Rekam Medis

2. Nama

3. Jenis Kelamin

4. Tanggal lahir

5. Umur

6. Alamat

7. Pendidikan

8. Agama

b. Laporan yang penting

1. Diagnosa Sementara

2. Diagnosa Utama

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475

Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent)

Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung

1473

3. Keadaan Keluar

4. Tanggal Masuk & Keluar

5. Jenis Operasi

6. Laporan Operasi

c. Laporan Anesthesia

1. Keadaan Keluar

2. Tanggal Masuk & Keluar

3. Jenis Operasi

4. Laporan Operasi

5. Laporan Anesthesia

d. Autentifikasi

1. Nama terang dan tanda tangan penanggung jawab

2. Nama terang dan tanda tangan dokter

e. Pendokumentasian

Identifikasi, diagnosis, pembetulan kesalahan

B. Pembahasan

Permasalahan yang ditemukan oleh penulis dari Hasil Kerja Praktek Lapangan

menemukan masalah dalam Pengisian Formulir informed consent Tindakan Operasi pada

pasien bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung yaitu :

1. Kurangnya pemahaman dari dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya mengenai

pentingnya pengisian formulir persetujuan tindakan operasi (informed consent)

sehingga mengakibatkan kelalaian yang menimbulkan kendala dalam pengisian

formulir informed consent yang berdampak buruk bagi dokter maupun tindakan

medis yang sebagai penanggung jawab dalam semua tindakan yang diberikan kepada

pasien.

2. Kurangnya implementasi dari dokter, perawat dan tenaga medis lainnya mengenai

kelengkapan pengisian formulir informed consent sehingga masih banyak ditemukan

formulir yang tidak lengkap dalam pengisiannya.

Dengan adanya ketidaklengkapan tersebut, selain berdampak pada menurunnya

kualitas rekam medis, hal ini berpengaruh pada jaminan kepastian hukum bagi pasien,

tenaga rekam medis dan rumah sakit. Indikator informed consent yang lengkap adalah

kelengkapan nama dan tanda tangan dokter dan keluarga pasien. Kendala yang

menyebabkan ketidaklengkapan pengisian formulir tersebut adalah kelalaian dokter,

dimana alat bukti berupa formulir informed consent menjadi kurang kuat akibat tidak

jelasnya identitas yang bertanggung jawab atas tindakan operasi tersebut dan yang

menandatangani informed consent dari pihak keluarga, hal ini mengakibatkan lemahnya

dokter dan rumah sakit apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Pasal–pasal yang mengatur mengenai pelanggaran pengisian informed consent

dikenai sanksi administratif seperti terdapat pada pasal 13 PERMENKES No.

269/MENKES/PER/III/2008 tentang informed consent mengatur tentang sanksi

administratif yang berbunyi terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa

persetujuan pasien atau keluarganya,dapat dikenakan sanksi administratif berupa

pencabutan izin praktek (Permenkes, 2008a).

Penelitian di atas sesuai sebagaimana dalam penelitian (Marsum, Garmelia,

Susanto, & Nugroho, 2018) yang menjelaskan bahwa persetujuan tindakan kedokteran

merupakan formulir yang dianggap penting sebagai bukti/landasan dalam perkara hukum

sehingga dalam pengisiannya formulir informed consent haruslah diisi lengkap dan tepat.

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475 
Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent) 
Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung       
         
                                                                                                                            1474 
KESIMPULAN 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan  data  yang telah 
diperoleh  selama  peneliti  menemukan  beberapa  ketidaklengkapan  pengisian  informed 
consent dari bulan Oktober, November dan Desember tahun 2020 dari operasi 409 populasi 
dan  80  sampel  berkas  informed  consent  tindakan  operasi  yang  digunakan.  Terdapat 
informed consent dengan pengisian data yang terisi lengkap sebesar 83% dan pengisian 
informed consent tidak terisi lengkap sebanyak 17% 
Prosedur pengisian informed consent di unit rekam medis Rumah Sakit X Bandung 
sudah ada, tapi dalam kenyataannya pengisian formulir informed consent masih belum 
sesuai dengan standar prosedur operasional. Contohnya dokter yang kurang memberikan 
informasi kepada pasien, perawat yang  kurang memberikan penyuluhan kepada pasien 
mengenai tata cara pengisian formulir informed consent, dan kurangnya tingkat kesadaran 
pada petugas kesehatan mengenai pentingnya suatu kelengkapan pada formulir informed 
consent. 
 
 
BIBLIOGRAFI 
 
Adriana,  Gina.  (2021).  Do  Not  Resucitate  (DNR)  dalam  Sistem  Hukum  Indonesia. 
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(5), 515–523. 
Choyrina,  Anita,  Jauhari,  Adibah,  &  Rouf,  Abdul.  (2018).  Peran  Pondok  Pesantren 
Gadingmangu Terhadap Kesejahteraan Dan Akhlak Masyarakat Desa Gadingmangu 
Kecamatan Perak Kabupaten Jombang. Arsy: Jurnal Studi Islam, 2(1), 11–20. 
Hatta, Gemala R. (2013). Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan Disarana Pelayanan 
Kesehatan (Revisi 2). Jakarta: Universitas Indonesia. 
Irfan, Irfan. (2018). Kedudukan Informed Consent Dalam Hubungan Dokter Dan Pasien. 
DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 3(2), 154–165. 
Marsum,  Marsum,  Garmelia,  Elise,  Susanto,  Edy,  &  Nugroho,  Rizky  Febri.  (2018). 
Analisis  Kuantitatif  Kelengkapan  Pengisian  Formulir  Persetujuan  Tindakan 
Kedokteran Kasus Bedah. Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan, 1(2), 67–
74. 
Permenkes. (2008). 290/Menkes/Per/III/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 
2008. Jakarta: Menkes RI. 
Permenkes. (2008a). Peraturan Menteri Kesehatan No.269/MENKES/PER/III/2008. 
Permenkes, R. I. (2008b). Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 Tentang Rekam 
Medis. Jakarta: Kemenkes RI. 
Putri, Ayut Dewantari, Dewi Pascarani, Ni Nyoman, Wismayanti, Dwi, & Wiwin, Kadek. 
(2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Kepuasan Pasien Peserta 
BPJS di Rumah Sakit Tingkat II Udayana Denpasar. Citizen Charter, 1(1), 28629. 
Setyawan, Febri Endra Budi. (2018). Sistem Pembiayaan Kesehatan. Jurnal Berkala Ilmiah 
Kedokteran Dan Kesehatan, 2(4). 
Simbolon,  Suzeth  Agustien.  (2015).  Kajian  yuridis  terhadap  kedudukan  rekam  medis 
elektronik dalam pembuktian perkara pidana malpraktek oleh dokter. Lex Crimen, 
4(6). 
Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan 
R&D. In Bandung: Alfabeta. 
Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Manajemen. Bandung: Bandung : Alfabeta. 
Sugiyono.  (2016a).  Metode  Penelitian  Kuantitatif,  Kualitatif  dan  R&D.  Bandung:  PT 
Alfabet. 
Sugiyono. (2020). Metode penelitian pendekatan kuantitatif kualitatif dan R&D. Bandung: 
Alfabeta. 

Diah Indah Amelia, Leni Herfiyanti /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(11), 1468-1475

Kelengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Operasi (Informed Consent)

Pada Pasien Bedah Rawat Inap di Rumah Sakit X Bandung

1475

Sugiyono, Prof. (2016b). Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif,

Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, dan

Penelitian Evaluasi). Bandung: Alfabeta Cv.

Ulina, Sari. (2008). Pertanggungjawaban Hukum Rekam Medls Bagi Medls Dan Para

Medls Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dl Rumah Saklt Umum

Daerah Tembilahan. Universitas Islam Indonesia.

Zulfandi, Ahmad. (2017). Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Oleh Pemerintah Melalui

Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Sebagai Bentuk

Kewajiban Pemerintah dalam Memenuhi Hak Warga Negara Untuk Mendapatkan

Pelayanan Kesehatan di Kota Padang. Universitas Andalas.

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).