Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Desember 2021, 1 (12), 1632-1646

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

DOI : 10.36418/cerdika.v1i12.217 http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika

LEGAL DELEGASI (PELIMPAHAN WEWENANG MEDIS) DOKTER

KEPADA PERAWAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM

Yana Sylvana1, Yohanes Firmansyah2*, Imam Haryanto3

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta1, 2, 3

sylvanavana@gmail.com1, yohanesfirmansah28@gmail.com2,

imam.upns2@gmail.com3

Abstrak

Received:

Revised :

Accepted:

09-07-2021

29-11-2021

21-11-2021

Latar Belakang: Pelimpahan wewenang oleh dokter kepada

perawat dapat dilakukan secara delegasi ataupun mandat.

Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat

seharusnya dilakukan dengan cara tertulis karena hal ini

berkaitan dengan hubungan hukum yang terkait dengan hak

dan kewajiban ners dan dokter dalam menjalani

kewenangannya.

Tujuan: Menelaah secara yuridis pelimpahan wewenang dan

tanggung jawab hukum pelimpahan wewenang dokter ke

perawat

Metode: Pendekatan penelitian ini merupakan yuridis

normatif, dengan waktu penelitian dari Mei 2021 – Agustus

2021. Sampel penelitian ini berupa sumber hukum primer

(regulasi dan hukum positif), sumber hukum sekunder (buku),

serta sumber hukum tersier (website). Seluruh materi daring

diambil dari berbagai literatur terindeks Google Scholar

Hasil: Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang

Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam Pasal

23 Ayat (1) menyatakan: segala pelimpahan wewenang wajib

tertulis, bilamana hal ini tidak dilakukan maka terdapat

konsekuensi hukum

Kesimpulan: Dokter dapat mendelegasikan wewenang kepada

perawat melalui pendelegasian atau mandat. Pendelegasian

wewenang seringkali diikuti dengan pendelegasian kewajiban,

sedangkan mandat tidak.

Kata kunci: pelimpahan wewenang; kepentingan publik;

kolaborasi pelayanan kesehatan; hukum yang

berlaku.

Abstract

Background: Delegation of authority by doctors to nurses can

be done by delegation or mandate. Delegation of authority by

way of delegation or mandate should be done in writing

because this is related to legal relations related to the rights

and obligations of nurses and doctors in carrying out their

authority.

Objective: To examine juridically the delegation of authority

and legal responsibility for the delegation of authority from

doctors to nurses

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1633

Methods: This study uses a research methodology that reviews

juridical normative which is carried out by synthesizing

deductive conclusions from secondary sources.

Result: Permenkes Number 2052/Menkes/Per/X/2011

concerning Practice License and Implementation of Medical

Practice, in Article 23 Paragraph (1) states: all delegation of

authority must be in writing, if this is not done then there will

be legal consequences

Conclusion: Doctors can delegate authority to nurses

through delegation or mandate. Delegation of authority is

often followed by delegation of obligations, whereas mandate

is not.

Keywords: delegation of authority; public interest; health

service collaboration; applicable law.

*Correspondent Author: Yohanes Firmansyah

Email: yohanesfirmansah28@gmail.com

PENDAHULUAN

Kesehariannya seorang dokter menjalankan praktik di dunia kedokteran seringkali

berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya (Mohamad, 2019). Setiap orang memiliki

hak untuk sehat secara jasmani serta hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik

yang disebut Hak dasar manusia (Astuti, 2020). Kesehatan adalah cita-cita bangsa

Indonesia yang termasuk salah satu unsur penilaian kesejahteraan warga negara Indonesia

yang harus diwujudkan, dikarenakan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang

prioritas dan utama yang mendasar bagi manusia (Ardinata, 2020).

UUD 1945 Pasal 28H ayat 1 mencantumkan, manusia memiliki hak kesejahteraan

secara lahir dan batin termasuk salah satunya hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

(Pemerintah Republik Indonesia, 2002). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan yang menyatakan bahwa “setiap individu berhak untuk atas kesehatan”, Oleh

sebab itu masyarakat berhak menerima pelayanan atas kesehatannya dan pemerintah

berperan dalam mengatur penyelenggaraannya (Firmansyah, 2021).

Tenaga medis adalah orang yang berhak untuk melakukan tindakan medis. Bangsa

Indonesia tercantum peraturan yang membahas mengenai perbedaan antara petugas

kesehatan dan petugas medis. Peraturan Pemerintah RI No.32 Tahun 1996 tentang Tenaga

Kesehatan, yaitu setiap individu dengan pendidikan di bidang kesehatan dan memiliki

wewenang untuk melakukan upaya kesehatan. Guna mewujudkan kesejahteraan, tenaga

kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang

maksimal terhadap masyarakat (Nomor, 1996).

Setiap tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah, oleh karena itu setiap

pelayanan kesehatan wajib dilakukan dengan keahlian dan keilmuan yang diperoleh dari

pendidikan. Tenaga kesehatan yang memiliki dua kewenangan adalah perawat kewenangan

perawat yaitu kewenangan untuk melakukan tindakan keperawatan dan tindakan medis.

Perawat yang mendapatkan pelimpahan wewenang dari seorang dokter selaku tenaga

medis dapat melakukan tindakan medis, hal tersebut tertuang dalam Pasal 32 Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan jika memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan maka perawat diberi kesempatan untuk melakukan tindakan medik

(Presiden, 2014). Pernyataan mengenai : “Dokter atau dokter gigi dapat memberikan

pelimpahan tindakan kedokteran kepada perawat, bidan dan tenaga Kesehatan lainnya

wajib dilakukan secara tertulis” tertuang dalam Permenkes Nomor

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12), 
1632-1646 
Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari 
Perspektif Hukum 
 
            1634 
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, dalam 
Pasal 23 Ayat (1) (RI, 2014). 
Pasal  1313  KUH  Perdata:  “suatu  perbuatan  yang  berkaitan  dengan  hubungan 
antara dokter dan pasien dimulai secara keperdataan, untuk melihat apakah ada landasan 
hukum jika terjadi sesuatu. Pelimpahan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh seorang 
dokter  ke  perawat  dapat  menjadi  petaka  bagi  perawat  ketika  tindakan  tersebut 
menimbulkan dampak tidak baik kepada pasien (Ahmad Supriyadi, 2012). Permasalahan 
hukum dapat timbul jika kesalahan tersebut berdampak fatal bagi pasien, khususnya di 
bagian  hukum  perdata  yang  berbunyi  “setiap  tindakan  yang  melanggar  hukum  dan 
menimbulkan dampak tidak baik pada orang lain maka ia diharuskan untuk mengganti 
kerugian tersebut” tercantum dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan 
melawan hukum (Subekti & Tjitrosudibio, 2003).  
Secara hukum pengalihan tanggung jawab dalam tindakan medis terjadi ketika 
tindakan tersebut dilimpahkan ke perawat (Istikomah, Erawantini, & Putra, 2020). Artinya 
jika pelimpahan tanggung jawab tersebut menimbulkan kerugian bagi pasien, perawat juga 
turut menjadi pihak yang bertanggungjawab atas kerugiannya (Wati & Nuraini, 2019). 
Terdapat pemahaman yang universal yaitu surat tertulis untuk melimpahkan tugas seorang 
dokter kepada perawat diperlukan agar tidak terjadi kekeliruan antara dokter dan perawat 
dalam pembuktian hukumnya (Gunawan & Christianto, 2020). Bidang dunia kesehatan 
saat ini rekam medis merupakan catatan-catatan medis yang berkaitan dengan bagaimana 
tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien yang khususnya dituliskan oleh dokter dan 
perawat . Rekam medis hanya dapat dilihat dan diketahui isinya oleh dokter dan perawat 
yang berkaitan dengan rekam medis pasien yang terkait, inilah yang merupakan kelemahan 
dari rekam medis (Susanto, 2018).  
Pelimpahan wewenang oleh dokter kepada perawat dapat dilakukan secara delegasi 
ataupun mandate (MerdekawatiI, 2021). Pelimpahan wewenang secara delegasi disertai 
pelimpahan tanggung jawab sedangkan pada mandat tidak disertai dengan pelimpahan 
tanggung jawab (Pramesti, 2013). Pelimpahan tugas wewenang seringkali terjadi secara 
lisan dengan berbicara langsung atau melalui sambungan telepon dengan alasan dokter 
sedang tidak ada di tempat dan berbeda lokasi dengan tempat dimana sedang berlangsung 
pelayanan kesehatan. Hal tersebut belum diatur dalam perundang-undangan secara jelas 
namun hal tersebut tidak menjadi masalah jika hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
dan tidak timbul kerugian bagi pasien (Anam, 2018).  
Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  melihat  dan  menjabarkan  mengenai 
delegasi wewenang dari dokter kepada perawat. Adapun pembahasan lebih lanjut secara 
praktis, dibahas pula mengenai penyelesaian sengketa medis bilamana terjadi kesalahan 
atau masalah dalam pelimpahan wewenang. 
 
 
METODE PENELITIAN  
 
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  multidisiplin,  yang  mengelaborasi  bidang 
kesehatan  dengan  disiplin  ilmu  hukum.  Jenis  penelitian  yang  akan  digunakan  dalam 
penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif (Ariawan, 2013). Metode pendekatan yang 
digunakan  adalah  deskriptif-analitis-eksplanatoris  yang  menggunakan  tipe  penelitian 
hukum yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang 
ditujukan  untuk  mempelajari  kesesuaian  dan  konsistensi  antara  satu  undang-undang 
dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan undang-undang dasar, 
atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan bahan 
hukum yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang melingkupi 
seluruh regulasi dan peraturan di Indonesia, bahan hukum sekunder yang berupa buku dan 

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1635

jurnal, serta bahan hukum tersier yang berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik

pengumpulan data dari seluruh literature berupa studi kepustakaan (library research),

dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka berupa buku-buku perundang-undangan

dan sumber-sumber tertulis lainnya, yang terkait atau berhubungan dengan penelitian ini.

Metode berpikir yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah

dengan menggunakan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang

sifatnya umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus (Ibrahim, 2006).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat

Menurut (Fakih & Yulia Kusuma Wardani, 2018), kewenangan dianggap sah jika

ditinjau dari sumber dari mana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga

kategori kewenangan, yaitu atributif, delegatif dan mandat, yang dapat dijelaskan sebagai

berikut:

a. Kewenangan Atributif

Kewenangan Atributif yang berdasarkan Undang-Undang terdapat pembagian

kekuasaan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan

sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya terhadap

kewenangan atributif mengenai tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada

pejabat atau badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya.

b. Kewenangan Delegatif

Kewenangan yang berdasarkan undang-undang melemparkan sebuah tugas

dari bagian pemerintah ke bagian yang lainnya. Dalam hal ini tanggung jawab dan

tanggung gugat beralih kepada yang diberi wewenang tersebut dan beralih pada

delegataris.

Delegasi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan sendiri

wewenang yang telah dilimpahkan itu

2) Delegasi hanya dimungkinkan jika ada ketentuan yang memungkinkan untuk itu

dalam peraturan perundang-undangan

3) Delegasi tidak dapat diberikan kepada bawahan, artinya dalam hierarki

kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi

4) Kewajiban memberi keterangan (penjelasan), artinya delegans dapat untuk

meminta penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan wewenang tersebut

5) Peraturan kebijakan (beleidsregel), artinya delegans memberikan instruksi

(petunjuk) tentang penggunaan wewenang tersebut.

c. Kewenangan Mandat

Menurut (Ngadiarti, Jauhari, El Jannah, Sulistyo, & Dwirahmadi, 2020),

kewenangan mandat adalah pelimpahan yang dilakukan dari jabatan yang lebih tinggi

kepada jabatan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat hubungan rutin atasan dan

bawahan, kecuali bila dilarang secara tegas. Pelimpahan kewenangan kepada tenaga

kesehatan diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan pasal 65 ayat yang menyatakan bahwa (Republik Indonesia, 2014):

1) Tenaga Kesehatan dapat menerima pelimpahan tindakan medis dari tenaga medis

dalam melakukan pelayanan medis.

2) Dalam melakukan pekerjaan kefarmasian, tenaga teknis kefarmasian dapat

menerima pelimpahan pekerjaan kefarmasian dari tenaga apoteker.

3) Pelimpahan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan

dengan ketentuan:

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1636

a) Penerima pelimpahan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam

melakukan Tindakan yang dilimpahkan.

b) Pemberi limpahan wewenang melakukan pengawasan.

c) Tindakan yang dilakukan orang yang melaksanakan tetap merupakan

tanggung jawab pemberi kewenangan.

d) Pengambilan keputusan merupakan tugas dari pemberi wewenang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mandat adalah penyerahan

kewenangan lebih tinggi yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat

tetap berada pada pemberi mandat, sedangkan delegasi merupakan penyerahan

kewenangan dari lebih tinggi kepada yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi (Ngadiarti et al., 2020).

Menurut (Amir & Purnama, 2021), adapun dalam hal pelimpahan wewenang yang

dilakukan dokter kepada ners harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Dokter yang memutuskan dalam melakukan penegakan diagnosa, penentuan terapi

serta penentuan indikasi. Pengambilan keputusan oleh dokter tidak dapat limpahkan.

b. Pelimpahan tindakan medis hanya dapat dilakukan jika dokter tersebut sudah yakin

bahwa perawat yang menerima pelimpahan itu sudah mampu melaksanakan tugas

dengan baik.

c. Pelimpahan wewenang itu harus dilakukan secara tertulis termasuk instruksi yang

jelas mengenai pelaksanaannya, bagaimana bertindak jika timbul komplikasi dan

sebagainya.

d. Dalam pelaksanaannya pelimpahan secara mandate harus ada bimbingan dan

pengawasan secara medis.

e. Penolakan pelimpahan dapat dilakukan jika yang dilimpahkan merasa tidak mampu

melakukan Tindakan medis tersebut.

Penyerahan wewenang menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang

keperawatan dalam pasal 29 ayat (1) huruf e pelimpahan tindakan dapat dilakukan secara

tertulis kepada tenaga Kesehatan lainnya dan melakukan evaluasi tindakannya. Perawat

yang memiliki kompetensi yang berhak diberikan pelimpahan tindakan medis tersebut

(Kemenkumham, 2014).

Penyerahan secara mandat adalah pelimpahan tindakan yang dimana perawat

berhak melakukan tindakan atas pengawasan dan tanggung jawab untuk tindakan tersebut

tetap pada orang yang memberikan delegasi, sedangkan penyerahan wewenang secara

delegatif adalah pelimpahan suatu tindakan kepada perawat dan tanggung jawab atas

tindakan tersebut juga diberikan ke perawat tersebut, hanya bisa dilakukan oleh perawat

yang memiliki kompetensi yang bersangkutan (Amir & Purnama, 2021).

Penyerahan wewenang dalam kepada perawat berhubungan dengan jumlah

personil yang ada. Penurunan wewenang ini terkait dengan peran, fungsi dan tugas tenaga

kesehatan serta hubungan hukum satu sama yang lain. Pendelegasian kewenangan harus

dilakukan secara tertulis beserta dengan langkah-langkah dan tata cara yang lengkap

sehingga jika terjadi komplikasi bisa dilakukan pengambilan tindakan. Dalam tahap

pelaksanaannya diperlukan bimbingan. Penerima pendelegasian itu berhak untuk menolak

apabila dia merasa tidak mampu untuk melakukan tindakan medis tersebut (Wahyudian,

2020). Pelimpahan wewenang dengan cara delegasi atau mandat seharusnya dilakukan

dengan cara tertulis karena hal ini berkaitan dengan hubungan hukum yang terkait dengan

hak dan kewajiban ners dan dokter dalam menjalani kewenangannya. Apabila timbul

kerugian dan kelalaian dalam melakukan tindakan yang dilimpahkan secara mandat, maka

dampak buruk yang ditimbulkan oleh ners yang diberikan wewenang dibebankan kepada

dokter yang didelegasikan. Hal tersebut disebabkan karena tanggung jawab pelimpahan

wewenang tindakan medis tetap berada pada orang yang mendelegasikan, sedangkan yang

bertanggung jawab sebagai pelaksana adalah perawat. Berbeda dengan pelimpahan

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1637

wewenang melalui delegasi, dampak buruk yang timbul akibat tindakan pemberian

delegasi tersebut ditanggung oleh perawat selaku penerima pelimpahan wewenang (Suci

Hawa, 2018).

2. Pelimpahan Wewenang dari Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari Aspek

Hukum

Hukum pidana adalah suatu hukum yang berlaku bagi setiap orang dan setiap orang

wajib menaatinya serta pelaksanaannya dapat dipaksakan, sehingga setiap anggota

masyarakat dan termasuk orang asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Negara

Republik Indonesia wajib menaatinya. Dalam pelimpahan wewenang yang dilakukan oleh

tenaga medis dalam hal ini dokter kepada ners harus sesuai dengan peraturan perundang-

undangan (Vitrianingsih & Budiarsih, 2019) .

Dalam melimpahkan tindakan medis kepada ners, dokter berpegangan pada

Permenkes Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik

Kedokteran, dalam Pasal 23 Ayat (1) menyatakan: “Dokter atau dokter gigi dapat

memberikan pelimpahan suatu tindakan kedokteran kepada perawat wajib dilakukan secara

tertulis dan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaannya (Budaya Hukum Dokter Gigi dalam

Pelimpahan Wewenang dan Konsekuensi Hukumnya, 2017).

Bagi perawat, dalam menerima pelimpahan tugas dari dokter kepadanya,

a. Eksekusi tugas yang wewenangnya dilimpahkan hanya dapat diberikan secara tertulis

oleh tenaga medis kepada perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan

melakukan evaluasi pelaksanaannya.

b. Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat di atas dilakukan secara delegatif

atau mandat.

Sesuai dengan kedua paraturan perundang-undangan mengacu pada adanya syarat

berupa pelimpahan secara tertulis, sehingga pelimpahan wewenang secara tertulis tentunya

memilki kekuatan dalam hukum dikarenakan pelimpahan wewenang yang dilakukan

dokter kepada ners dengan menulis pada rekam medik dapat dijadikan sebagai alat bukti

yang sah menurut macam alat bukti pada hukum acara pidana yang dianut di Indonesia.

Oleh karena itu pelimpahan secara lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah dikarenakan

tidak diatur secara jelas dalam Undang-Undang. Menurut macam alat bukti acara pidana

pelimpahan wewenang secara lisan yang sering terjadi di ruangan yang dilengkapi dengan

CCTV maupun pelimpahan lewat telepon yang terdapat bukti pembicaraannya belum

cukup sebagai alat bukti sehingga hal tersebut tidak menjamin pelimpahan wewenang

secara lisan memiliki kekuatan hukum yang kuat (Pertanggungjawaban Pidana Tindakan

Malpraktek Kedokteran Dalam Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian, 2019).

Sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tercantum alat bukti yang sah

dalam hukum acara pidana di Indonesia, yaitu : keterangan saksi; keterangan ahli; surat-

surat; petunjuk dan keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) tersebut, bukti

elektronik seperti rekaman CCTV dan rekaman telepon tidak masuk dalam alat bukti yang

sah. Alat bukti elektronik tersebut bisa dimasukkan dalam bagian dari alat bukti yang sah

berupa petunjuk menurut pendapat lain. Namun Sumber yang dapat dipergunakan untuk

mengkonstruksi alat bukti petunjuk, terbatas dari alat-alat bukti yang secara “limitatif”

ditentukan dalam Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi,

surat, dan keterangan terdakwa, sehingga secara otomatis, bukti elektronik tidak dapat

menjadi bagian dari alat bukti petunjuk (Soerodibroto, 2002).

Sepakat merupakan salah satu syarat sahnya suatu perjanjian menurut hukum

perdata, dalam pelimpahan wewenang ini, perawat sepakat untuk menerima wewenang dan

melakukan tindakan medis yang sebelumnya dokter telah sepakat untuk diberikan kepada

perawat tersebut. Kecakapan dalam bertindak dan kewenangan harus dimiliki oleh kedua

subyek hukum tersebut. Selaku penerima pelimpahan wewenang, perawat harus cukup

usia, sehat secara lahir dan batin menurut hukum. Pelimpahan wewenang secara atribusi

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1638

artinya penerimaan wewenang karena paksaan undang-undang, sedangkan perawat dalam

pelimpahan wewenang baik secara delegasi atau mandat merupakan wewenang yang

didapatkan atas kehendak kita dan persetujuan kita atas pelimpahan sebuah tugas tersebut,

hal ini sesuai dengan Pasal 1233 BW bahwa perikatan lahir karena persetujuan dan karena

undang-undang (Agustina, 2015).

Jika ditinjau secara perdata, hubungan hukum antar subyek hukum tidak selalu

berpatokan pada adanya syarat tertulis atau tidak tertulis. Secara hukum perdata, hubungan

hukum bisa terjadi karena peraturan perundang-undangan dan karena adanya perjanjian

yang dibuat oleh subyek yang bersangkutan yang mempunyai kepentingan, dan sahnya

suatu perjanjian tertuang dalam Pasal 1320 BW, yaitu:

a. Adanya kesepakatan para pihak

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

c. Adanya sesuatu yang diperjanjikan

d. Ada kausa yang halal.

Pelimpahan secara tertulis memiliki kekuatan hukum yang kuat sedangkan secara

lisan memiliki kekuatan hukum yang lemah dikarenakan tidak memenuhi salah satu dari

keempat unsur sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 BW yaitu tidak memiliki kausa

yang halal yaitu tidak sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh undang-undang yaitu

adanya ketentuan syarat tertulis dalam pelimpahan wewenang baik secara mandat maupun

delegasi. Terlepas dari segi pidana maupun perdata, sebenarnya terkait pelimpahan

wewenang dalam dunia medis merupakan ranah dari hukum administrasi karena berkaitan

dengan perizinan suatu tindakan medis dapat dilakukan atau tidak (Agustina, 2015).

3. Pertanggungjawaban Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Perawat

Jika terjadi malpraktik dalam pelimpahan wewenang baik yang diberikan secara

delegasi ataupun mandat, tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada seorang individu

saja namun diperlukan penulusuran dengan membuka rekam medis guna melihat kesalahan

yang terjadi ada dimana. Kesalahan yang dapat terjadi dalam pelaksaan tugas oleh perawat

sehingga timbul dampak buruk terhadap pasien atau kesalahan yang terjadi saat pelimpahan

tindakan yang salah. Tanggung jawab (Responsibility) merupakan sebauh bentuk

penerapan hukum bagi perawat dalam menjalankan kewajiban dan peran agar tetap sesuai

dengan kompetensi dan kode etik perawat. Tanggung jawab berarti perawat dipercayai

untuk melakukan suatu tindakan medis yang tentunya sesuai dengan peran dan kompetensi

yang ia miliki, tanggung jawab ini jika terjadi kesalahan makan memiliki konsekuensi yaitu

hukuman jika terbukti perawat bersangkutan salah secara hukum (Putra, 2020).

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan setiap perawat memiliki tanggung jawab

dalam melaksanakan kewajiban pada praktik keperawatan. Tindakan yang menunjukkan

contoh tanggungjawab perawat seperti mengindentifikasi keadaan pasien, memberikan

perawatan yang diperlukan, mencatat serta mengawasi keadaan pasien. Selain itu, dalam

menjalani tugasnya seorang perawat memiliki standar operasional, standar keperawatan

dan standar profesi serta beberapa ketentuan undang-undang yang harus dipatuhi. Perawat

berhak mendapatkan haknya setelah melaksanakan kewajibannya. Namun, apabila dalam

menjalankan tugasnya tersebut terjadi kesalahan yang berdampak tibak baik kepada pasien

maka perawat harus bertanggungjawab atas hal tersebut (Widiastuti et al., 2020).

Dapat ditarik sebuah benang merah bahwa apabila terjadi sebuah kesalahan dalam

tindakan medis maka tanggungjawab dibebankan kepada perawatnya secara mandiri

ataupun ke rumah sakit sebagai institusinya. Hal ini tercantum dalam Pasal 46 UU No.49

Tentang Rumah Sakit yang menyatakan bahwa rumah sakit juga turut menanggung resiko

atas tindakan perawat jika terjadi kesalahan dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga

medis (Republik Indonesia, 2009b).

Tidak semua kelalaian tenaga medis merupakan tanggungjawab pihak rumah sakit.

Untuk itu dilakukan penelusuran tentang bagaimana kesalahan tindakan medis tersebut

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1639

terjadi dan apakah sudah sesuai dengan standar operasional yang berlaku atau tidak, jika

sesuai dengan standar operasional maka tanggungjawabnya ditangguhkan kepada pihak

rumah sakit dan juga perawat yang bersangkutan. Perawat dituntut untuk bertanggung

jawab dalam melakukan tindakannya baik sedang dalam masa dinas ataupun bertugas di

rumah sakit, puskesmas, panti, klinik ataupun dimasyarakat. Meskipun tidak dalam rangka

tugas atau tidak sedang melaksanakan dinas, perawat dituntut untuk bertanggung jawab

dalam tugas-tugas yang melekat dalam diri perawat. Mengenai perawat bertanggungjawab

seutuhnya mengenai kelalaian atau kesalahan dalam menjalakan pelimpahan tindakan tidak

dapat dibenarkan seutuhnya.

Jika dalam sebuah kolaborasi, maka ketua timlah yang memiliki tanggungjawab

terhadap kesalahan dalam tindakan (Rahmawati et al., 2016). Tercantum dalam Pasal 32

Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 bahwa pelimpahan wewenang dapat diselenggarakan

secara mandat dan delegative. Pelimpahan wewenang secara mandat adalah pelimpahan

yang hanya memberikan tugas dalam pelaksanannnya namun tanggung jawabnya tetap

berada pada pihak yang mendelgasikan sedangkan pelimpahan secara delegati berarti

memberikan wewenang serta tanggung jawab kepada perawat itu sendiri (Muhammad,

2014). Berdasarkan hukum perdata, penerima kuasa bertanggung jawab terhadap pemberi

kuasa, oleh karena itu jika penerima kuasa melakukan suatu kesalahan maka tanggung

jawab berada di pemberi kuasa, sehingga jika terjadi kesalahan dalam tindakannya

penerima kuasa wajib melaporkannya kepada pemberi kuasa serta melaporkan keadaan

pasiennya. Hal ini akan berbeda jika penerima kuasa melakukan kesalahn tindakan medis

namun tidak melaporkannya dan mengabaikan kondisi pasien serta melakukannya tanpa

instruksi ataupun melenceng dari instruksi yang diberikan maka yang bertanggungjawab

adalah perawat itu sendiri (Subekti & Tjitrosudibio, 2003). Ditinjau dari kacamata hukum

perdata, pelaku kesalahan tetap akan menerima konsekuensi atas dampak buruk yang ia

timbulkan dengan melakukan ganti rugi (schaedevergoeding). Hal ini tidak menunjukkan

bahwa hukum secara perdata lebih ringan dibandingkan hukum pidana (Wirjono

Prodjodikuro, 1974).

Tuntuan untuk meminta pertanggungjawaban kepada petugas kesehatan bersumber

kepada dua dasar hukum yaitu: Pertama, berdasarkan pada wanprestasi (contractual

liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUH Perdata. Kedua, berdasarkan

perbuatan melanggar hukum (onrechmatigedaad) sesuai dengan ketentuan Pasal 1365

KUH Perdata. Menurut (Agustina, 2015) bahwa wanprestasi dalam pelayanan kesehatan

baru terjadi bila terjadi bila terpenuhinya unsur - unsur berikut ini:

a. Kontrak terapeutik merupakan dasar hubungan antara petugas kesehatan dengan

pasien terjadi.

b. Petugas Kesehatan melakukan tindakan medis yang tidak sesuai dan tidak pantas

berkenaan dengan kontrak terapeutik.

c. Adanya dampak buruk yang ditimbulkan akibat dari tindakan tersebut

Dasar hukum yang kedua untuk melakukan gugatan adalah perbuatan melawan

hukum. Kebenaran yang menunjukkan tindakan yang bertentangan dengan hukum

walaupun tidak terdapat kesepakatan yang dapat menjadi dasar suatu gugatan dibuat.

Adapun yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata dicantumkan bahwa tindakan

melanggar hukum apapun yang dilakukan dan menimbulkan dampak buruk terhadap orang

lain maka yang menjadi pelaku wajib menerima konsekuensinya berupa hukuman. Sesuai

dengan penelitian (Muhammad, 2014) Guna mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan

melawan hukum harus dipenuhi 4 syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH

Perdata yaitu:

a. terdapat kerugian yang dialami pasien

b. Ada kesalahan

c. kerugian dan kesalahan yang diperbuat memiliki hubungan kausal

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1640

d. Perbuatan yang melanggar hukum

Menurut (Republik Indonesia, 2009) tuntutan ganti rugi dapat diajukan jika pasien

dan keluarganya merasa tenaga Kesehatan telah melakukan kesalahan sehingga timbul

dampak buruk dan hal itu juga melanggar hukum maka dapat melakukan tuntutan menurut

ketentuan pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni:

1) Seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang

menimbulkan dampak buruk karena tindakan medis yang diterimanya maka dapat

menuntut ganti rugi.

2) Tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan

kecacatan seseorang dalam keadaan darurat, tuntutan ganti rugi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku.

3) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dalam keadaan perawat dan dokter yang meberikan pelimpahankuasa bekerja di

rumah sakit mak asiapa yang bertanggung jawab ? ini bergantung kepada siapa yang dapat

memberikan instruksi, jika hanya dokter yang dapat memberikan instruksi maka dokter saja

yang bertanggungjawab. Apabila pihak rumah sakit dan dokter berwenang dalam

memberikan instruksi maka keduanya bertanggungjawab atas tindakan tersebut.

4. Hukum Penyelesaian Sengketa Medis

Bangsa Indonesia, tenaga kesehatan harus menaati hukum, peraturan serta undang-

undang dan juga kode etik dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan terhadap masyarakat.

Hukum kesehatan berkaitan dengan semua aturan yang berkaitan dengan kesehatan yang

rusak. Hukum perdata umum dan hukum pidana umum yang berkaitan dengan hubungan

hukum dalam pelayanan Kesehatan juga termasuk dalam hukum kesehatan (Humaira,

2020). Tindak pidana maupun perdata sangatlah rentan dalam tindakan yang akan

dilakukan oleh tenaga kesehatan, tindakan yang sangat merugikan dan berakibat sangat

buruk terhadap pasien dapat dikategorikan sebagai kecerobohan dalam melakukan tugas

pelayanan Kesehatan pada pasien. Oleh sebab itu pemahaman tentang tatanan, serta aturan

pemberian asuhan Kesehatan wajib diketahui oleh setiap tenaga kesehatan. Dalam hal ini,

tenaga Kesehatan hanyakah seroang manusia biasa yang tidak luput akan dosa dan salah

disamping ia sebagai seorang tenaga ahli sedangkan dari pihak pasien yang menyadari

bahwa hak-hak ia atas kesehatannya juga dilindungi oleh Undang-Undang, hal inilah yang

membuat sengketa dalam dunia medis menjadi sangat rumit (Herman, 2020).

Mengenai kesalahan dalam dunia medis pada umumnya diselesaikan dengan

mediasi terlebih dahulu, jika hal itu tidak tercapai maka akan menempuh jalur hukum baik

guguatan secara perdata maupun secara pidana. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang

Nomor 23 tahun 1992 secara resmi menyebut kesalahan atau kelalaian dalam

melaksanakan profesi, dan dalam pasal 54 dan pasal 55, sedangkan dalam pasal 29 UU No.

36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dimulai

dengan mencari jalan tengah baik dengan media kedua belah pihak ataupun dengan bantuan

pihak lainnya (Sulistyani & Syamsu, 2015).

Ditinjau dari sisi pidana, suatu tindakan dianggap perbuatan pidana jika memenuhi

syarat yang telah ditentukan secara terbatas dalam suatu undang-undang pidana. Nullum

delictum noella poena sine (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih

dahulu). Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal dengan asas legalitas. Dalam beberapa pasal pada

KUHP terutama pasal undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 pengaturan

mengenai sanksi pidana secara umum. Oleh sebab itu apabila petugas kesehatan melakukan

kecerobohan ketika menjalankan tindakan pelayanan kesehatan dapat dituntut berdasarkan

undang-undang (Nurhalimah, 2018).

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1641

Terdapat 2 kaedah hukum yang bertolak belakang yaitu wanprestasi dan perbuatan

melawan hukum yang dimana perbedaannya terletak pada tanggung jawab terhadap

bawahan dan yang bukan bawahannya pada wanprestasi sedangkan perbuatan melawan

hukum hanya tanggungjawab kepada tenaga kesehatan yang merupakan bawahannya saja.

Hukum ditentukan oleh masyarakat dan jika ada yang melanggar maka masyarakatlah yang

menentukan hukuman pada oelaku dengan pemerintah sebagai wakil masyarakat dalam

mengeksekusi hukuman tersebut (Agustina, 2015).

5. Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang) Diberbagai Negara

Pada tahun 1892, Hukum Kedokteran Prancis memberi Batasan dalam ruang

lingkup untuk melakukan praktik dan melarang non-dokter menawarkan pengobatan-

pengobatan atau melakukan pembedahan. Konteks Indonesia, hal ini tertuang dalam

Undang-Undang Kesehatan 1945 dan diperluas sampai diagnosis. Konteks Mesir, hal ini

terdapat dalam Undang-Undang Praktik Profesi Medis tahun 1954 yang menetapkan para

profesional tersebut yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan dapat melakukan praktik

kedokteran yang meliputi diagnosis, advice, pengobatan, pengambilan sampel dan

pengujian, pembedahan, kebidanan dan resep pengobatan. Konteks Jordania, semua yang

disebutkan diatas dianggap sebagai praktik medis pada umumnya selama berada di bawah

pengawasan Dewan Menteri, dan ini termasuk juga kedokteran gigi, farmasi, keperawatan,

anestesi, radiologi, pengobatan pendengaran dan berbicara, pemeriksaan visual dan

kacamata, klinis psikologi, kesehatan mental, dan praktik lainnya yang dianggap medis

oleh Dewan Menteri, yang juga mengamanatkan bahwa siapa pun mengiklankan layanan

medis dan mempraktikkannya maka orang tersebut harus mendapatkan lisensi dari

Kementerian terkait, hal ini tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Masyarakat No.

47 tahun 2008 (Pemerintah Indonesia, 2008).

Usaha dalam pengaturan profesi medis di negara Mesir, Jordania serta Prancis

mungkin patut dipuji, namun usaha ini tidak mendefinisikan praktik medis secara tepat.

Sementara dari waktu ke waktu terdapat kencenderungan untuk melihat lebih banyak

aktivitas termasuk di bawah regulasi, seperti kedokteran gigi dan radiologi akan lebih

efektif untuk memasukkan lebih banyak kegiatan lainnya dan tidak terbatas. Di sini

beberapa contoh tindakan seperti : perawatan kiropraktik, pijat, program detoksifikasi, dan

praktik lain yang sering disebut sebagai “pengobatan alternatif” dimungkinkan untuk

dimasukkan dalam praktik medis .

Di Prancis, Mesir, Jordania, dan di negara lain yang mengikuti perkembangan baik

dalam pengobatan yang biasa hingga pengobatan alternatif, tidak ditemukan literatur yang

jelas dalam mendefinisikan hal tersebut. Agar dapat memperhitungkan perubahan yang

terjadi saat ini hingga masa depan, definisi yang digunakan baik dalam yurisprudensi dan

oleh badan legislatif idealnya harus cukup komprehensif. Definisi yang lebih luas dan lebih

banyak presisi juga membantu profesi medis dalam setiap tahap, dan ini termasuk kedalam

pendidikan, pelatihan, konsultasi, diagnosis, pengobatan, pembedahan, pemulihan, dan

pencegahan.

Dalam literatur ini, "delegasi" adalah proses penunjukan, penugasan, atau

menugaskan pihak ketiga yang digunakan oleh penyedia layanan kesehatan, yang

"didelegasikan", untuk melakukan kegiatan tertentu. Badan legislatif di dunia Arab

memiliki sejarah panjang dalam menangani masalah ini karena berkaitan dengan bidang

medis, sedangkan bagi badan legislatif di negara Barat masalah delegasi ini menjadi hal

baru. Di Kanada, Regulated Health Professions Act (1991) adalah badan legislatif pertama

yang menyebutkan kata "delegasi", yang mendefinisikan istilah tersebut sebagai berikut:

"Sebuah mekanisme yang memungkinkan dokter yang didelegasikan untuk melakukan

aktivitas untuk memantau, dengan memberikan otorisasi kepada orang lain (baik secara

reguler atau selain itu) yang tidak ada didelegasikan secara independen untuk melakukan

aktivitas (Optometry, 1992). Tidak dianggap sebagai proses pendelegasian, jika itu adalah

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1642

izin untuk meluncurkan kegiatan yang dipantau dalam lingkup praktik profesional untuk

kesehatan lainnya spesialis, dan juga tidak dihitung sebagai delegasi, jika merujuk pasien

ke dokter lain atau spesialis untuk tujuan perawatan.

Di kebanyakan negara, pendelegasian merupakan bagian dari Hukum Umum,

dengan dasar dan istilah yang diturunkan dari Hukum Administrasi. Delegasi administratif

tidak bersifat hukum kecuali diizinkan oleh badan legislatif, sebagai fungsi hukum atau

konstitusi, dan ini adalah langkah pertama dalam menciptakan spesialisasi tertentu. Namun,

delegasi dalam kacamata perdata berbeda dengan yang di terdapat dalam kacamata hukum

administrasi. Hal terpenting, tiga syarat harus ditaati dalam upaya memenuhi tanggung

jawab kontraktual:

a. Antara penyedia dan klien terdapat kontrak yang valid.

b. Pengakuan bahwa jika terjadi pelanggaran kontrak, penyedia tetap bertanggung jawab

dan harus memenuhinya istilah.

c. Pihak ketiga dipercaya oleh penyedia dalam memenuhi persyaratan kontrak.

Hubungan antara dokter dan pasien tidak setara karena yang pertama adalah

seorang profesional dengan tingkat pengetahuan dan spesialisasi yang tinggi, sedangkan

pasien, terlepas dari tingkat pendidikannya, cenderung tidak terbiasa dengan detail

diagnosis dan pengobatan, hal inilah yang dapat menjadi pertimbangan lain. Sumber

ketidaksetaraan lain dalam hubungan kontraktual ini adalah bahwa hanya satu pihak,

pasien, berisiko mengalami ketidakefektifan dari pengobatan yang diberikan atau

kekambuhan penyakit. Kontrak medis adalah kontrak yang berkelanjutan dan bergantung

pada elemen penting dari waktu, mengingat bahwa janji pertemuan pertama pasien ke

dokter biasanya berfokus pada diagnosis, dan diberikan bahwa kebanyakan pengobatan

tidak langsung. Biasanya, pasien melakukan beberapa kali kunjungan ke dokter dengan

janji tindak lanjut rutin setelah perawatan, untuk memantau masalah aslinya. Yang

terpenting, dokter dianggap menlanggar kontrak apabila meninggalkan pasiennya dan

menghentikan pengobatan.

Biasanya, jika pendelegasian ke pihak ketiga memenuhi syarat maka hal tersebut

tidak menjadi suatu masalah. Kontrak tersebut juga tetap berlaku jika pihak ketiga

mengawasi atau mengelola implementasinya. Selama dokter mengeluarkan instruksi dalam

mempertahankan otoritas pengawasan selama perawatan.

Delegasi adalah bidang yang dasar hukumnya berbeda di setiap negara, akan tetapi

sayangnya kebanyakan badan legislatif belum cukup jelas mengatur tentang konsep dan

penerapannya. Banyak badan legislatif di seluruh dunia, termasuk di Prancis, Mesir, dan

Jordania, telah membuat undang-undang yang membahas delegasi secara implisit daripada

istilah eksplisit. Hukum semacam itu memberikan sedikit ruang gerak kepada dokter untuk

mendelegasikan tugas kepada pihak ketiga. Pertimbangkan, misalnya, hukum di Mesir

yang disahkan 2004 dan dirinci seperti berikut ini:

1) Artikel (1/A) Klinik Swasta: “Fasilitas yang dimiliki atau disewa dan dikelola oleh

dokter atau dokter gigi, di mana ia dapat dibantu oleh satu atau lebih dokter, yang

memiliki izin untuk melakukan profesi serupa”.

2) Artikel (1/B) Klinik Khusus: “Klinik umum, dimana lebih dari satu dokter berbeda

spesialisasi bertindak di dalamnya, dan mereka mengelola bersama, di mana salah

satunya adalah direktur teknis dan bertanggung jawab untuk klinik. "

3) Artikel (1/D) Pusat Medis Khusus: “Rumah sakit swasta adalah fasilitas yang

disiapkan untuk menerima pasien, untuk pemeriksaan dan pengobatannya, asalkan

diawasi dan dikelola oleh dokter yang berwenang untuk menjalankan profesi

tersebut. "

Di AS, di mana praktik medis adalah masalah negara bagian dan bukan masalah

federal, 50 negara bagian memiliki hukum yang mirip dengan Texas. Sebagaimana terlihat

di atas, undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada dokter untuk

mendelegasikan praktik kepada orang yang berkualifikasi, terlatih, dan berlisensi dari

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1643

otoritas yang kompeten, dengan dokter tetap bertanggung jawab atas hasil pengobatan,

asalkan tidak bertentangan dengan hukum lainnya. Di Kanada, hal tersebut tercantum

dalam Undang-Undang Medis tahun 1991 bahwa melakukan 13 dari 14 tindakan yang

diatur adalah kewenangan dokter dan para profesional tersebut dapat, dalam keadaan yang

sesuai, mendelegasikan tindakan tersebut kepada pihak ketiga yang mungkin atau mungkin

tidak menjadi anggota dari profesi kesehatan yang diatur.

Setelah pembentukan hubungan antara dokter dan pasien, sumber pendelegasian

yang pertama adalah perintah langsung, lalu dokter memberikan instruksi kepada pihak

ketiga, dengan hanya satu pasien, dan dapat dikeluarkan secara lisan (secara langsung lewat

telepon atau melalui konferensi video) atau secara tertulis. Petunjuk medis, untuk pasien

bernama dan tanggal yang relevan, harus menyertakan detail yang cukup tentang diagnosis

dan perawatan yang aman, bersama dengan rekam medis pasien yang relevan, identifikasi

pihak ketiga atau pihak yang berwenang melaksanakan arahan, dan tanda tangan dan

tanggal tanggung jawab dokter yang berwenang adalah sumber delegasi kedua. Dalam

bidang medis yang menjadi poin penting adalah menyangkut sifat dari aktivitas yang

dilakukan, tanpa pertimbangan orang yang melaksanakannya. Di Prancis, ini dikonfirmasi

oleh Dewan Negara Prancis dalam keputusan Rouzet tahun 1959. Di dalam keputusan

tersebut, pendelegasian spesialisasi kepada asisten medis tetap mempertahankan kualitas

definisinya, tetap sebagai aktivitas medis terlepas dari pelakunya.

Pedoman yang dianut oleh Yurisprudensi Negara Jerman seperti berikut: “Dokter

mungkin memiliki hak untuk mengandalkan stafnya (yang telah dia latih dan diawasi

dengan hati-hati) dalam menjalankan tugasnya dengan benar, tetapi dia tidak diizinkan

untuk mendelegasikan profesionalnya kepada mereka tugasnya, dan jika dia melakukan itu,

maka dia akan bertanggung jawab langsung (secara pribadi) atas kelalaiannya dalam

melakukan itu dan untuk semua tindakan kelalaian atau kelalaian stafnya karena

melaksanakan semua kesalahan yang dilakukan tugas yang dipercayakan ”.

Dalam pendelegasian, dokter berperan sebagai pengawas sehingga sedemikian

rupa standar dan praktik medis yang berlaku tetap dipertahankan. Kementerian Kesehatan

melakukan konsultasi dengan National Academy of Physicians, membagi tugas yang

didelegasikan menjadi dua jenis. Pertama, tugas sederhana yang didelegasikan secara

default kepada asisten yang dianggap kompeten. Tugas-tugas tersebut selanjutnya dibagi

menjadi :

1) Tugas yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari seperti kebersihan, memantau

tanda-tanda vital, dan memberi informasi kepada dokter, yang merupakan tugas

sering dilakukan oleh perawat.

2) Persiapan untuk pembedahan dan pengambilan sampel darah biasanya dilakukan

tanpa pengawasan langsung yang merupakan tugas terapeutik dan keperawatan

sederhana.

Guna menghindari kesalahpahaman makan pendelegasian secara tepat dan benar

dilakukan oleh dokter, baik secara lisan maupun tulisan.

KESIMPULAN

Pendelegasian wewenang menurut pendelegasian atau mandat harus dilakukan

secara tertulis karena menyangkut hubungan hukum tentang hak dan kewajiban perawat

dan dokter dalam menjalankan kewenangannya. Jika ada kerugian atau kesalahan dalam

melaksanakan tindakan yang diamanatkan oleh perawat, maka dokter yang

mendelegasikan akan menanggung dampak negatifnya. Hal ini karena individu yang

mendelegasikan wewenang untuk intervensi medis tetap memiliki tanggung jawab untuk

itu, sedangkan perawat bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Dibandingkan dengan

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12), 
1632-1646 
Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari 
Perspektif Hukum 
 
            1644 
pendelegasian wewenang melalui pendelegasian, efek negatif dari tindakan pendelegasian 
ditanggung oleh perawat sebagai penerima pendelegasian. 
 
 
BIBLIOGRAFI 
 
Agustina, Rosa. (2015). Hukum Perdata. In Universitas Terbuka. 
Ahmad Supriyadi. (2012). Hukum Perdata. Kudus: Nora Media Enterprise. 
Amir, Nabbilah, & Purnama, Dian. (2021). Perbuatan Perawat yang Melakukan Kesalahan 
dalam  Tindakan  Medis.  KERTHA  WICAKSANA. 
https://doi.org/10.22225/kw.15.1.2821.26-36 
Anam, Khoirul. (2018). Tanggungjawab dan Kewenangan Perawat Gigi dalam Melakukan 
Tindakan  Medik  Kedokteran  Gigi.  Ajudikasi :  Jurnal  Ilmu  Hukum. 
https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.621 
Ardinata, Mikho. (2020). Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam 
Perspektif  Hak  Asasi  Manusia  (HAM).  Jurnal  HAM. 
https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.319-332 
Ariawan, I. Gusti Ketut. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. Kertha Widya, 1(1). 
Astuti, Endang Kusuma. (2020). Peran BPJS Kesehatan Dalam Mewujudkan Hak Atas 
Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Negara Indonesia. Penelitian Hukum Indonesia. 
Budaya Hukum Dokter Gigi dalam Pelimpahan Wewenang dan Konsekuensi Hukumnya. 
(2017). Kanun: Jurnal Ilmu Hukum. https://doi.org/10.24815/kanun.v19i3.8981 
Fakih, Muhammad, & Yulia Kusuma Wardani, Yulia. (2018). Tanggung jawab dokter dan 
tenaga  kesehatandalam  pelayananpasien  hemodialisis  (menurut  peraturan  menteri 
kesehatan republik indonesia no. 812/menkes/per/vii/2010). Pactum Law Journal, 
1(04), 419–433. 
Firmansyah, Yohanes. (2021). A Hospital’s Legal Responsibility For Patient Rights During 
The  Covid-19  Pandemic-A  Review  From  The  Health  Sector’s  Law  Regulations. 
Jurnal  Indonesia  Sosial  Sains,  2(8),  1392–
1406.https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.392 
Gunawan,  T.  Sintak,  &  Christianto,  Gilbert  Mayer.  (2020).  Rekam  Medis/Kesehatan 
Elektronik (RMKE): Integrasi Sistem Kesehatan. Jurnal Etika Kedokteran Indonesia. 
https://doi.org/10.26880/jeki.v4i1.43 
Herman,  Herman.  (2020).  Gagasan  Pengadilan  Khusus  Dalam  Penyelesaian  Sengketa 
Medis Sebagai  Upaya Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Medis.  Jurisprudentie : 
Jurusan  Ilmu  Hukum  Fakultas  Syariah  Dan  Hukum. 
https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v7i1.12264 
Humaira,  Rezka  Zahra.  (2020).  Pelindungan Hukum  Bagi  Pasien  Dalam  Penyelesaian 
Sengketa Medis Melalui Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan  Nomor  538/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel).  SOEPRA. 
https://doi.org/10.24167/shk.v6i1.1963 
Ibrahim,  Johnny.  (2006).  Teori  &  Metodologi  Penelitian  Hukum  Normatif.  Teori 
Metodologi Penelitian. 
Indonesia,  Pemerintah.  (2008).  Undang-Undang  No.  47  Tahun  2008  tentang  Wajib 
Belajar. DPR, MPR. Jakarta. 
Indonesia,  Pemerintah  Republik.  (2002).  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik 
Indonesia 1945. 
Indonesia, Republik. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 
tentang Kesehatan. Jakarta Republik Indones. 
Istikomah,  Futari  Ayu,  Erawantini,  Feby,  &  Putra,  Dony  Setiawan  Hendyca.  (2020). 
Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Berdasarkan Aspek Hukum Keamanan 
dan Kerahasiaan Rekam Medis untuk Pendidikan di RSUD Sleman. J-REMI : Jurnal 

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12), 
1632-1646 
Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari 
Perspektif Hukum 
 
            1645 
Rekam Medik Dan Informasi Kesehatan. https://doi.org/10.25047/jremi.v1i4.2169 
Kemenkumham, R. I. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2014 
tentang  Keperawatan.  Kementrian  Hukum  Dan  Hak  Asasi  Manusia  Republik 
Indonesia (38 Tahun 2014).https://doi.org/10.31764/jmm.v5i2.3908 
Meirawaty, Gina, & Yudianto, Kurniawan. (2019). Field Experience : Manajemen Strategis 
pada  Proses  Manajemen  Keperawatan.  Media  Karya  Kesehatan. 
https://doi.org/10.24198/mkk.v2i2.22765 
MerdekawatiI,  Yuliana.  (2021).  Tanggung  Jawab  Pidana  Perawat  dalam  Melakukan 
Tindakan Keperawatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 
Kesehatan (Studi di Rumah Sakit Umum Santo Antonius Pontianak). Jurnal Nestor 
Magister Hukum, 3(5), 10590.  
Mohamad,  Irwansyah  Reza.  (2019).  Perlindungan  Hukum  Atas  Hak  Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Akademika, 8(2), 78–
94.Mohamad, Irwansyah Reza. (2019). Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan 
Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia. Akademika, 8(2), 78–
94. 
Muhammad,  Abdul  Kadir.  (2014).  Hukum  Perdata  Indonesia.  In  Pengantar  Hukum 
Indonesia (PHI).http://dx.doi.org/10.31314/akademika.v8i2.401 
Ngadiarti, Iskari, Jauhari, Arif, El Jannah, Syarifah, Sulistyo, Joko, & Dwirahmadi, Febi. 
(2020). Quality validation of learning outcomes test instrument of core courses in 
Polytechnics Health Jakarta II, Indonesia. Annals of Tropical Medicine and Public 
Health, 23, 1259–1266. 
Nomor, Peraturan Pemerintah. (1996). Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Diakses 
Dari Www. Depkes. Go. Id. 
Nurhalimah,  Siti.  (2018).  Perlindungan  Hukum  Terhadap  Tenaga  Kerja  Indonesia. 
’ADALAH. https://doi.org/10.15408/adalah.v1i1.8200 
Optometry, Dentistry. (1992). Regulated Health Professions Act, 1991 The new benchmark 
for future health care legislation.  
Rafael, P. S. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Tindakan Malpraktek Kedokteran Dalam 
Kaitannya Dengan Masalah Pembuktian. Lex crimen, 8(8). 
Pramesti, A. (2013). Tanggung Jawab Hukum Dalam Hubungan Dokterperawat. E-Jurnal 
Medika Udayana. 
Presiden, R. I. (2014). Undang-Undang RI No. 38  Tahun 2014 Tentang Keperawatan. 
Departemen Kesehatan RI. 
Putra, Gigih Sanjaya. (2020). Implikasi Tanggungjawab Hukum Atas Tindakan Malpraktik 
yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Indonesia. Muhammadiyah Law Review. 
Rahmawati, Widya, Wirawan, Nia Novita, Wilujeng, Catur Saptaning, Fadhilah, Eriza, 
Nugroho, Fajar Ari, Habibie, Intan Yusuf, Fahmi, Ilmia, & Ventyaningsih, Agustiana 
Dwi Indiah. (2016). Gambaran Masalah Gizi pada 1000 HPK di Kota dan Kabupaten 
Malang (Illustration of Nutritional Problem in the First 1000 Days of Life in Both 
City and District of Malang, Indonesia). Indonesian Journal of Human Nutrition, 
3(1), 20–31.http://dx.doi.org/10.21776/ub.ijhn.2016.003.Suplemen.3 
Republik Indonesia. (2009). UU RI momor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit. Jakarta. 
https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga 
Kesehatan.  Presiden  Republik  Indonesia,  pp.  1–
78.https://doi.org/10.33490/jkm.v4i2.99 
RI,  Kemenkes.  (2014).  Undang–Undang  Republik  Indonesia  Nomor  38  Tahun  2014 
tentang Keperawatan. Jakarta: Lembar Negara Republik Indonesia, 307. 
Setiani,  Baiq.  (2018).  Pertanggungjawaban  Hukum  Perawat  Dalam  Hal  Pemenuhan 
Kewajiban  dan  Kode  Etik  Dalam  Praktik  Keperawatan.  Jurnal  Ilmiah  Ilmu 
Keperawatan Indonesia. https://doi.org/10.33221/jiiki.v8i04.154 

Yana Sylvana, Yohanes Firmansyah, Imam Haryanto /Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(12),

1632-1646

Legal Delegasi (Pelimpahan Wewenang Medis) Dokter Kepada Perawat Ditinjau dari

Perspektif Hukum

1646

Soerodibroto, Soenarto. (2002). KUHP & KUHAP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah

Agung dan Hoge Raad.

Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2003). Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH

Perdata). Jakarta: Pradnya Paramita.

Suci Hawa, Muhammad Fakih. (2018). Tanggung Jawab Dokter Dan Tenaga

Kesehatandalam Pelayananpasien Hemodialisis (Menurut Peraturan Menteri

Kesehatan Republik Indonesia no. 812/MENKES/PER/VII/2010). Pactum Law

Journal.

Sulistyani, Venny, & Syamsu, Zulhasmar. (2015). Pertanggungjawaban Perdata Seorang

Dokter Dalam Kasus Malpraktek Medis. Lex Jurnalica.

Susanto, Anton. (2018). Manajemen Mutu Sumber Daya Manusia Di Unit Rekam Medis

Pku Muhammadiyah Surakarta. Jurnal INFOKES Universitas Duta Bangsa

Surakarta, 8(2).

Susatyo Herlambang, Arita Murwani. (2008). Rumah Sakit. Manajemen Kesehatan Dan

RS. 10.33560/.v4i2.131

Vitrianingsih, Yeni, & Budiarsih, Budiarsih. (2019). pelimpahan wewenang dokter kepada

profesi perawat dalam tindakan medis dari perspektif hukum. Jurnal Hukum Magnum

Opus. https://doi.org/10.30996/jhmo.v2i2.2545

Wahyudian, Helen Yunanta. (2020). Pertanggungjawaban Pada Perawat yang Melakukan

Sirkmusisi. Jurist-Diction. https://doi.org/10.20473/jd.v3i3.18636

Wati, Try Ganjar, & Nuraini, Novita. (2019). Analisis Kejadian Missfile Berkas Rekam

Medis Rawat Jalan di Puskesmas Bangsalsari. Rekam Medik Dan Informasi

Kesehatan.https://doi.org/10.25047/jremi.v1i1.1932

Widiastuti, Putu, Prihandhani, IGAA Sherlyna, & Pradnyasari, Ni Putu Rini. (2020).

hubungan mutu pelayanan asuhan keperawatan dengan kepuasan pasien pengguna

bpjs kesehatan di ruang rawat inap kelas iii rsud mangusada. Jurnal Medikes (Media

Informasi Kesehatan). https://doi.org/10.36743/medikes.v7i2.230

Wirjono Prodjodikuro. (1974). Azas-azas Hukum Perdata. Jakarta: PT. Intermasa.

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).