Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Agustus 2021, 1 (8), 954-959

p-ISSN: 2774-6291e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

DOI : 10.36418/cerdika.xxx http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika

ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KAPITASI BERBASIS

KOMITMEN (KBK) DI PUSKESMAS CIKANCUNG DINAS

KABUPATEN BANDUNG

Ginna Agustina Khoeriyah

, Iklima Mardiah

, Meira Hidayati

PoliteknikPiksiGanesha Bandung

1, 2, 3

piksi.ginnaak.18303241@gmail.com

, iklimamardiahh@gmail.com

meira27bimbimngan@gmail.com

Abstrak

Received:

Revised:

Accepted:

30-06-2021

17-08-2021

24-08-2021

LatarBelakang: Indikator Angka kontak dan rasio peserta

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) yang

merupakan dua dari tiga indikator KBK (Kapitasi Berbasis

Komitmen.Angka kontak adalah data untuk melihat

aksesabilitas dan pemanfaatan pelayanan primer oleh peserta

baik pelayanan di dalam gedung maupun pelayanan di luar

gedung. Sedangkan PROLANIS merupakan faktor

kebehasilan dari fasilitas pelayanan kesehatan untuk

memantau kesehatan masyarakat terutama bagi para penderita

penyakit kronis yakni penderita kasus diabetes mellitus dan

hipertensi.

Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis

faktor-faktor yang mempengaruhi pemenuhan nilai KBK

(kapitasi berbasis komitmen) diantaranya indikator angka

kontak dan rasio peserta PROLANIS rutin berkunjung di

Puskesmas Cikancung Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.

Metode:Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian

kualitatif jenis casestudy (studi kasus).

Hasil: Indikator angka kontak selama tiga bulan target

150/mill indikator rasio rujukan non spesialistik ≤ 5% dan

rasio peserta PROLANIS rutin berkunjung ≤ 2% belum

terpenuhi oleh Puskesmas Cikancung Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung.

Kesimpulan: Angka kontak dan rasio peserta Program

Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) di Puskesmas

Cikancung Dinas Kabupaten Bandung belum mencapai target.

Kata kunci: Angka kontak; rasio PROLANIS;puskesmas.

Abstract

Background: Indicator The number of contacts and the

ratio of participants in the Chronic Disease Management

Program (PROLANIS), which are two of the three indicators

of KBK (Commitment-Based Capitation. Contact numbers

are data to see the accessibility and utilization of primary

services by participants, both in-building services and

outside-building services.While PROLANIS is a success

factor for health service facilities to monitor public health,

especially for people with chronic diseases, namely people

GinnaAgustinaKhoeriyah, IklimaMardiah, MeiraHidayati/Cerdika: JurnalIlmiah Indonesia, 1(8),

954-959

AnalisisFaktor Yang MempengaruhiKapitasiBerbasisKomitmen (KBK) Di

PuskesmasCikancungDinasKabupaten Bandung 955

with diabetes mellitus and hypertension.

Objective: The purpose of this study was to analyze the

factors that influence the fulfillment of the KBK value

(commitment-based capitation) including the contact

number indicator and the ratio of PROLANIS participants

who regularly visit the Cikancung Health Center, Bandung

Regency Health Office.

Methods: This study used a case study qualitative research

design.

Results: The contact rate indicator for three months, the

target of 150/mill, the indicator of the ratio of non-specialist

referrals 5% and the ratio of regular visiting PROLANIS

participants 2% has not been met by the Cikancung Health

Center, Bandung District Health Office.

Conslusion: The number of contacts and the ratio of

participants of the Chronic Disease Management Program

(PROLANIS) at the Cikancung Health Center, Bandung

Regency Office, has not yet reached the target.

Keywords: indicator; ratio; PROLANIS; Public health

center.

Coresponden Author : Ginna Agustina Khoeriyah

Email : piksi.ginnaak.18303241@gmail.com

PENDAHULUAN

Menurut World Health Organization (WHO) menyatakan sehat adalah keadaan

yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau

kelemahan/cacat (Astuti, 2020). Menurut PERMENKES Nomor 43 Tahun 2019 Fasilitas

pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan

upaya pelayanan Kesehatan, baik promotive, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau masyarakat. Pusat Kesehatan

masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah fasilitas pelayanan Kesehatan

yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan

perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif

di wilayah kerjanya (Rosita, 2019).

Berdasarkan Permenkes No. 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Puskesmas adalah

fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan kesehatan masyarakat dan upaya

kesehatan perorangan dan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan

preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah

kerjanya (Permenkes, 2016). Menurut PERMENKES Nomor 31 Tahun 2021 tentang Sistem

informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu

proses pengembalian keputusan dalam melaksanakan manajemen puskesmas dalam

mencapai sasaran kegiatannya.

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai

tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya

kecamatan sehat (Ulfatiningsih et al., 2019). Menurut PERMENKES Nomor 76 Tahun 2016

Pembiayaan kesehatan merupakan bagian yang penting dalam implementasi jaminan

kesehatan nasional (JKN). Pembiayaan kesehatan di FKTP diperoleh dengan dilakukannya

pembayaran oleh penyelenggara asuransi kesehatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan

kepada peserta, yang bertjuan untuk mendorong peningkatan mutu, mendorong layanan

GinnaAgustinaKhoeriyah, IklimaMardiah, MeiraHidayati/Cerdika: JurnalIlmiah Indonesia, 1(8),

954-959

AnalisisFaktor Yang MempengaruhiKapitasiBerbasisKomitmen (KBK) Di

PuskesmasCikancungDinasKabupaten Bandung 956

berorientasi pasien, mendorong difisiensi dengan tidak memberikan reward terhadap

provider yang melakukan over treatment, under treatment maupun melakukan adverse event

dan mendorong pelayanan tim. Dengan sistem pembiayaan yang tepat diharapkan tujuan

diatas bisa tercapai (Permenkes, 2016).

Sistem Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan adalah system penyesuaian

besaran tarif kapitasi berdasarkan hasil penilaian pencapaian indicator komitmen

pelayanan FKTP dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan (Nainggolan, 2020).

Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS) merupakan pengelolaan

penyakit kronis termasuk diabetes mellitus dan hipertensi pada penderita yang

merupakan peserta BPJS Kesehatan untuk mencegah komplikasi, peningkatan kualitas

hidup, dan pembiayaan jaminan kesehatan yang efektif dan efisien (Adisasmito, 2008).

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial di

bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Kesehatan sejak 01 Januari 2014 (Yustina, 2015).

Peningkatan mutu pelayanan FKTP, saat ini mulai diterapkan pembayaran kapitasi

berbasis komitmen pelayanan (KBK). Hal tersebut juga merupakan bagian dari system

kendali mutu pelayanan, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Penerapan pembayaran KBK ini sudah mulai

dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Kesehatan dan BPJS

Kesehatan Nomor HK.03.03/IV/053/2016 (Sofyandi et al., 2019).

Menurut Permenkes No.269/MENKES/PER/III/2008 yang dimaksud rekam medis

adalah berkas yang berisi AAAcatatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil

pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah

diberikan kepada pasien (Indonesia, 2008).

Menurut PERBUP Nomor 22 Tahun 2019 pusat kesehatan masyarakat yang

selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan

upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan

masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya. Badan Layanan Umum Daerah UPT

Puskesmas, yang selanjutnya disebut BLUD-UPT Puskesmas adalah puskesmas yang

menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (Yoga, 2019).

Menurut Peraturan Badan Penyelenggara jaminan sosial kesehatan Nomor 7 Tahun

2019 Pelaksanaan pembayaran KBK atas dasar pembayaran KBK diberlakukan kepada

seluruh FKTP, penyesuaian KBK diberlakukan bagi FKTP dengan kriteria yakni telah

bekerja sama minimal satu tahun, minimal peserta terdaftar 5.000 peserta. Bukan FKTP

penerima kapitasi khusus serta batas penyesuaian pembayaran kapitasi atas penilaian KBK

adalah sesuai tarif kapitasi minimal (Khujaefah et al., 2020).

Berdasarkan studi pendahuluan di tempat penelitian di Puskesmas Cikancung yang

beralamat di Jalan Raya Cikancung Desa Mandalasari Kecamatan Cikancung Kabupaten

Bandung. Sejak sisttem KBK diterapkan, besaran Kapitasi yang diterima tidak sampai Rp.

6.000 yaitu sebesar Rp.5.400. hal ini disebabkan oleh adanya target indikator pelayanan yang

masih belum berada di zona aman. Melihat situasi demikian makan penulis tertarik

mengambil judul mengenai “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kapitasi Berbasis

Komitmen (KBK) Di Puskesmas Cikancung Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode dekskriptif dan kuantitatif. Dekskriptif

adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil

penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan, sedangkan metode penelitian

Kuantitatif adalah suatu proses penelitian yang menggunakan data berupa angka untuk

GinnaAgustinaKhoeriyah, IklimaMardiah, MeiraHidayati/Cerdika: JurnalIlmiah Indonesia, 1(8),

954-959

AnalisisFaktor Yang MempengaruhiKapitasiBerbasisKomitmen (KBK) Di

PuskesmasCikancungDinasKabupaten Bandung 957

menganalisis hasil temuan penelitian. Dalam metode kuantitatif ini peneliti akan

menjelaskan bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya.

Maka Dengan ini penulis mengambil data sample dari hasil perhitungan indikator

KBK yang setiap bulan dikirimkan oleh BPJS Kesehatan sebagai pemantauan

peningkatan mutu di Fasilitas pelayanan kesehatan. Dari penilaian mutu tersebut maka

Fasilitas pelayanan kesehatan melakukan evaluasi setiap triwulan guna penilaian mutu

tersebut dapat tercapai sesuai standar yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Data Kunjungan Pasien di Puskesmas

Bulan

Kunjungan

Pasien

Sakit

Kunjungan

Pasien

Sehat

Jumlah

Peserta

Terdaftar

Maret

1190

34.927

0,034%

April

1077

307

35.656

0,030%

Mei

970

35.475

0,027%

Sumber: Puskesmas Cikancung Dinas Kabupaten Bandung.

Faktor yang melatarbelakangi belum tercapainya angka kontak adalah :

a. Terselesaikannya input data pasien pada kunjungan sakit.

b. Terselesaikannya entry kunjungan sehat.dilihat dari data di atas pasien

Kunjungan sehat masih sedikit dikarenakan belum terorganisirnya petugas yang

bertanggungjawab memantau proses input data hasil kegiatan di luar gedung seperti

posyandu atau konseling baik itu konsul gizi, sanitarian atau pun pola hidup bersih

dan sehat (PHBS).

Tabel 2 Rasio Rujukan Di Puskesmas Cikancung

Bulan

Jumlah

Rujukan

Jumlah Rasio

Rujukan

Maret

181

April

208

Mei

197

Sumber : Puskesmas Cikancung Dinas Kabupaten Bandung

Dilihat data di atas tabel 2 untuk rasio rujukan kasus non spesialistik

dipuskesmas cikancung selama bulan maret – mei 2021 adalah nihil namun untuk rasio

rujukan pada bulan april tinggi yakni mencapai 208 kasus dikarenakan adanya rujukan

berulang dan kasus TACC sehingga perlu pengecekan riwayat kunjungan sebelum

pembuatan rujukan baru dan perlunya petugas rekam medis yang mengorganisir rujukan

karna kode penyakit juga berpengaruh terhadap rujukan TACC.

Tabel 1.3 Peserta PROLANIS di Puskesmas Cikancung

Bulan

Peserta

PROLANIS

Peserta

PROLANIS

Pencapaian

DM HT

Maret

109

1474

1488

0 6

0,21%

April

112

2 11

1,27%

Mei

120 1513

4 20

2,33%

GinnaAgustinaKhoeriyah, IklimaMardiah, MeiraHidayati/Cerdika: JurnalIlmiah Indonesia, 1(8), 
954-959 
AnalisisFaktor Yang MempengaruhiKapitasiBerbasisKomitmen (KBK) Di 
PuskesmasCikancungDinasKabupaten Bandung          958 
Sumber : Puskesmas Cikancung Dinas Kabupaten Bandung 
 
Dilihat dari data tabel 1.3 diatas untuk pencapaian rasio peserta  PROLANIS yang 
berkunjung di puskesmas perlu pemantauan khusus oleh pemegang program rujuk balik 
(PRB)  yakni  peserta  PROLANIS Hipertensi  sudah  mencapai target  akan  tetapi peserta 
PROLANIS pada pasien Diabates Mellitus  saat ini belum stabil dan belum memenuhi 
standar yang telah ditetapkan. 
 
 
KESIMPULAN 
 
Setelah melakukan Penelitian (Observasi) di Puskesmas Cikancung, maka penulis 
dapat menarik kesimpulan yang berkaitan dengan Indikator KBK yaitu Angka kontak di 
Puskesmas  Cikancung  tidak  mencapai  target.  Hal  ini  disebabkan  oleh  belum 
terorganisirnya  petugas  yang  bertanggung  jawab  memantau  proses  penginputan  data 
kunjungan sakit dan kunjungan sehat serta persepsi mayarakat mengenai Puskesmas yang 
hanya sebagai tempat berobat atau pelayanan kuratif saja, padahal puskesmas merupakan 
pelayanan promotif dan preventif yakni masyarakat dapat mengkonsultasikan mengenai 
status gizi, sanditarian, dan pelayanan hidup bersih dan sehat (PHBS). Rujukan Rawat 
Jalan  kasus  non  spesialistik  di  Puskesmas  Cikancung  mencapai  target  pada  prestasi 
(kurang dari 1%). Hal ini disebabkan oleh pemberian kodifikasi penyakit pada rujukan 
dan  pemahaman  masyarakat  mengenai  rujukan  yang  telah  dipaparkan  oleh  pihak 
Puskesmas. Pada saat ini Rasio peserta PROLANIS Hipertensi di Puskesmas Cikancung 
mencapai  target  zona  aman,  akan  tetapi  kasus  peserta  Diabetes  Mellitus  perlu 
ditingkatkan pemantauan kesehatan peserta agar mencapai standar yang telah ditetapkan. 
Dengan  ini  Fasilitas  Pelayanan  Kesehatan  melakukan  komunikasi  antara  pemegang 
program PROLANIS dengan masyarakat agar pelaksanaan pemantauan kondisi peserta 
PROLANIS  berjalan  sesuai  protokol  kesehatan  yakni  diantaranya,  Edukasi  Klub, 
Konsultasi Medis, Pemantauan Kesehatan melalui pemeriksaan penunjang dan pelayanan 
obat secara rutin (obat PRB). 
 
 
BIBLIOGRAFI 
 
Adisasmito,  D.  W.  (2008).  Rancangan  Peraturan  Daerah  Tentang  Penyelenggaraan 
Pelayanan Kesehatan Swasta. Universitas Indonesia. 
Astuti, V. D. (2020). Analisis Kebutuhan Rak Penyimpanan Rekam Medis Aktif Pasien 
Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Pindad Bandung. Jurnal INFOKES (Informasi 
Kesehatan), 4(1), 97–107. 
C.E, I. 44. (2016). Analisis Prosedur Penyusutan Dokumen Rekam Medis di Puskesmas 
Rawat  Inap  di  Kota.  VISIKES:  Jurnal  Kesehatan  Masyarakat,  15(1). 
https://doi.org/10.33633/visikes.v15i1.1404 
Indonesia,  R.  (2008).  Peraturan  Menteri  Kesehatan  Nomor  269/Menkes/Per/III/2008 
Tentang Rekam Medis. Jakarta. 
Khujaefah,  K.,  Ratnawati,  R.,  &  Yuliyanti,  S.  (2020).  Hubungan  Tingkat  Pencapaian 
Indikator Kapitasi Berbasis Kompetensi (KBK) Dengan Kepuasan Pasien. Buletin 
Penelitian  Sistem  Kesehatan,  23(3),  205–213. 
https://doi.org/10.22435/hsr.v23i3.3214 
Nainggolan,  R.  F.  (2020).  Penerapan  Sistem  Kapitasi  Berbasis  Komitmen  Pelayanan 
dalam  Meningkatkan  Mutu  Pelayanan  Kesehatan  di  Puskesmas  Sidomulyo 
Pekanbaru Tahun 2019. 

GinnaAgustinaKhoeriyah, IklimaMardiah, MeiraHidayati/Cerdika: JurnalIlmiah Indonesia, 1(8),

954-959

AnalisisFaktor Yang MempengaruhiKapitasiBerbasisKomitmen (KBK) Di

PuskesmasCikancungDinasKabupaten Bandung 959

Permenkes, R. I. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 76

Tahun 2016 Tentang Pedoman Indonesian Case Base Groups (INA-CBG) Dalam

Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional. Jakarta, Indonesia.

Rosita, R., & Tanastasya, A. R. (2019). Penetapan Mutu Rumah Sakit Berdasarkan

Indikator Rawat Inap. Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, 166–178.

https://doi.org/10.34035/jk.v10i2.392

Sofyandi, A., Suryawati, C., & Warsono, H. (2019). Kajian Komitmen Dan Struktur

Birokrasi Pada Implementasi Kebijakan Kapitasi Berbasis Komitmen Pelayanan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (KBK-BPJS) Kesehatan Di Kota

Semarang. Jurnal Keperawatan Dan Kesehatan Masyarakat Cendekia Utama, 8(2),

151–161. https://doi.org/10.31596/jcu.v8i2.414

Sugiyono, S., & Agani, N. (2016). Model peta digital rawan sambaran petir dengan

menggunakan metode SAW (simple additive weighting): studi kasus Propinsi

Lampung. Telematika Mkom, 4(1), 90–96.

Ulfatiningsih, D., Purwanto, W., & Tjahjono, A. (2019). Evaluasi Manajemen Puskesmas

Di Puskesmas Klirong I Kecamatan Klirong Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

STIE Widya Wiwaha.

Yoga, Y. A. (2019). Pelaksanaan kekuasaan legislatif di desa dalam kewenangan dan

tugas badan permusyawaratan desa (perspektifperaturan daerah kabupaten pati no.

8 tahun 2014 dan peraturan bupati pati no. 55 tahun 2014). UNNES.

Yustina, E. W. (2015). Hak atas kesehatan dalam program jaminan kesehatan Nasional

dan Corporate Social Responsibility (CSR). KISI HUKUM, 14(1), 93–111.

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BYSA) license

(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).