Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Juli 2021, 1 (7), 892-909

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

DOI : 10.36418/cerdika.xxx http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN

INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

REPUBLIK INDONESIA

Yogi Sumarsono Wibowo

, Gabriella Susilowati

, Riant Nugroho

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian

Rumah Reformasi Kebijakan

s.wibowo2010@gmail.com, y[email protected]om,

yayasanrumahreformasi@gmail.com

Abstrak

Received:

Revised :

Accepted:

09-06-2021

11-07-2021

27-07-2021

Latar Belakang: Lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan

momentum sejarah bagi perwujudan berdemokrasi di

Indonesia, sejarah panjang di Indonesia menunjukkan bahwa

periode sebelum reformasi tahun 1998 untuk mengakses

informasi publik merupakan suatu barang yang mewah untuk

mendapatkannya.

Tujuan: Penelitian ini memberikan gambaran tentang

bagaimana implementasi keterbukaan publik di Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang lahir berdasarkan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang merupakan

lembaga yang dilahirkan di era reformasi.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian

deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian

pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.

Hasil: Lembaga KPPU merupakan jawaban dari tuntutan

demokrasi ekonomi tahun 1989. Sebagai Badan Publik (BP),

KPPU mempunyai kewajiban menjalankan Undang-Undang

KIP. Sepanjang perjalanan KPPU RI selama 20 tahun, banyak

informasi yang harus diketahui oleh masyarakat sebagai

pemegang demokrasi, yang salah satunya adalah demokrasi

mendapatkan hak akses informasi.

Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa

implementasi keterbukaan publik di KPPU sudah cukup baik

dari aspek kelembagaan maupun substansi. Meskipun dalam

hal implementasi belum memenuhi harapan publik, namun

KPPU berupaya keras untuk mewujudkan praktek

keterbukaan informasi publik. Penelitian ini diperkirakan

memberikan manfaat dalam perkembangan implementasi

keterbukaan publik di Indonesia, sehingga perlu mendapatkan

perhatian dari Badan Publik agar kepercayaan publik lebih

baik lagi.

Kata kunci: KPPU RI, keterbukaan informasi publik,

implementasi kebijakan publik.

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 893

Abstract

Background: The birth of Law no. 14 of 2008 concerning

Openness of Public Information (KIP) is a historical

momentum for the realization of democracy in Indonesia,

Indonesia's long history shows that the period before the

1998 reformation to access public information was a luxury

to obtain.

Objective: This study provides an overview of how the

implementation of public disclosure in the Business

Competition Supervisory Commission (KPPU), which was

born based on Law Number 5 of 1999, is an institution that

was born in the reform era.

Methods: This study uses descriptive research methods,

namely problem solving procedures investigated by

describing the current state of the subject/object of research

based on visible facts.

Results: The KPPU institution is the answer to the demands

of economic democracy in 1989. As a Public Agency (BP),

KPPU has the obligation to implement the KIP Law.

Throughout the 20-year journey of KPPU RI, there is a lot

of information that must be known by the public as the

holder of democracy, one of which is that democracy has the

right to access information.

Conslusion: This study concludes that the implementation of

public disclosure at KPPU is sufficient, both in terms of

institutional and substance. Although in terms of

implementation, it has not met public expectations, KPPU

strives to realize the practice of public information

disclosure. This research is expected to provide benefits in

the development of the implementation of public disclosure

in Indonesia, so it needs to get attention from the Public

Agency so that public trust is even better.

Keywords: KPPU RI, public information disclosure, public

policy implementation.

Coresponden Author : Yogi Sumarsono Wibowo

Email : s.wibowo2010@gmail.com

PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu nilai universal yang telah diakui oleh seluruh negara di

dunia. Salah satu hak dalam berdemokrasi adalah hak setiap warga negara mendapatkan

kebebasan informasi. Kebebasan mendapatkan informasi sudah dinyatakan dalam

Resolusi 59 (1) Majelis Umum PBB pada tahun 1946, yang menyatakan bahwa hak

kebebasan informasi merupakan hak fundamental dan tanda dari seluruh kebebasan yang

akan menjadi titik perhatian PBB dan diakui dalam pasal 19 Deklarasi Universal HAM

PBB. Implementasi deklarasi HAM PBB tersebut diperkuat dengan pengakuan atas hak

informasi dengan perubahan kedua Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun

1945 pasal 29 F. Menurut (Maddox, 2007) terdapat dua aspek penting yang berhubungan

dengan hak untuk informasi tanpa larangan-larangan dan hak untuk menerima informasi

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 894

secara terbuka dan tanpa pembatasan-pembatasan. Kedua aspek hak untuk informasi ini

bersifat timbal balik dan saling memengaruhi (pelaksanaan yang tergantung pada

pelaksanaan yang lain.

Lahirnya demokrasi pasca reformasi tahun 1989, hak informasi mendapatkan

tempat melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14 Tahun 2008 yang

ditandatangani pada tanggal 30 April 2008. Undang-Undang ini memberikan kewajiban

kepada setiap Badan Publik (BP) untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi

publik untuk mendapatkan informasi publik, dengan pengecualian beberapa informasi

tertentu. Undang-Undang ini juga dimaksudkan sebagai instrumen pengembangan

pribadi setiap insan dengan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi

ketahanan nasional. Setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh informasi

yang merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu

ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk

mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik

merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan

negara dan BP lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan

pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan warga

masyarakat informasi.

Tujuan keterbukaan informasi publik yaitu: menjamin hak warga negara untuk

mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses

pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;

mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

pengelolaan BP yang baik; mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang

transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;

mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;

mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau

meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan BP untuk

menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin pada tanggal 28 September 2020 dalam

Diskusi Publik Peringatan Hari Hak Sedunia menyampaikan:

“Keterbukaan informasi publik merupakan ruh demokrasi yang menetapkan

kewajiban transparansi dan akuntabilitas pada badan publik, sekaligus membuka

saluran partisipasi masyarakat dalam setiap perumusan dan pelaksanaan

program pembangunan. Oleh karena itu, Wapres menegaskan bahwa

keterbukaan informasi publik merupakan salah satu komitmen pemerintah

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional. Terwujudnya

keterbukaan informasi di seluruh badan publik merupakan elemen penting dalam

penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih”.

Keterbukaan informasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat

dalam mendapatkan saluran informasi pembuat kebijakan yang diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan oleh Wapres

sebagai berikut:

“Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yang juga telah memberikan jaminan bagi seluruh warga

negara untuk berkomunikasi dan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis

saluran yang tersedia. Sesuai mandat Ayat 3 Pasal 28 D UUD 1945, setiap

warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Implementasi keterbukaan informasi masih belum maksimal dilaksanakan oleh

BP, meskipun kepatuhan pelaksanaan Undang Undang ini sudah dilaksanakan sejak

2010. Masih perlu penguatan daya juang yang maksimal untuk menjadikan keterbukaan

informasi. Berdasarkan data dari hasil monitoring dan evaluasi yang disampaikan oleh

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 895

Ketua KIP hasil monev keterbukaan BP, bahwa dari 348 BP yang dimonitor sepanjang

tahun 2020, mayoritas masih Sangat Rendah kepatuhan dalam melaksanakan keterbukaan

informasi publik yaitu 72,99 persen (254 BP), 17,53 persen (61 BP) hanya masuk

katergori Cukup Informatif, 13,51 persen (47 BP) Kurang Informatif dan 41,95 persen

(146 BP) Tidak Informatif.

Kategori BP Informatif hanya 17,43 persen (60 BP) dan Menuju Informatif 9,77

persen (34 BP) yang dapat dinilai telah melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan Informasi Publik. Disampaikannya nilai setiap kategori, yaitu Informatif

bernilai 90-100, Menuju Informatif 80-89,9, sedangkan Cukup Informatif hanya bernilai

60-79,9 (termasuk rendah keterbukaan informasinya), Kurang Informatif (40-59,9), dan

Tidak Informatif (0-39,9), ternyata masih ada BP bernilai dibawah 10 bahkan 0. Besarnya

prosentase BP yang masih masuk kategori Cukup Informatif, Kurang Informatif bahkan

Tidak Informatif masih memprihatinkan, maka harus digarisbawahi bahwa Keterbukaan

Informasi Publik di Indonesia masih jauh dari tujuan yang diamanatkan oleh UU KIP.

Penjelasan di atas, menunjukkan praktek keterbukaan informasi di Indonesia

masih belum berjalan dengan baik, demokrasi dan komunikasi yang diharapkan oleh

reformasi bangsa Indonesia 1998 masih perlu diperjuangkan karena masih belum adanya

komitmen dan perhatian dari BP yang memegang amanah dari rakyat. BP yang menjadi

tulang punggung reformasi belum berjalan dengan baik. Proses perwujudan keterbukaan

informasi publik cenderung dipengaruhi oleh seberapa besar kemauan dan komitmen dari

pemegang otoritas dan penyedia informasi publik (Pratikno, 2012).

Sebagai salah satu lembaga non struktural, KPPU dibentuk berdasarkan Undang

– Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha

Tidak Sehat. Azas dari UU No 5 Tahun 1999, lahir sebagai produk reformasi dalam

mewujudkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar

kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Undang-Undang ini memberikan

mandat kepada KPPU untuk menjalankan tugas menegakkan hukum persaingan usaha.

Selain itu, KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari kekuasaan

pemerintah maupun pihak- pihak lain yang terkait dengan masalah persaingan usaha.

Selain mengawasi pelaksanaan UU No 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat, berdasarkan UU no. 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro, Kecil dan Menengah juncto Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2013

tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, KPPU

juga diberikan kewenangan untuk mengawasi kemitraan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kelembagaan KPPU terdiri dari 9

komisioner dan dibantu oleh Sekretariat Jenderal, Deputi Pencegahan, dan Deputi

Penegakan Hukum sebagai dukungan dalam menegakkan persaingan usaha yang sehat.

Kinerja KPPU dari tahun 2002 sampai tahun 2020 telah menangani perkara sebanyak

sebesar 423 perkara dengan tren perkara seperti dalam Grafik 1 di bawah ini.

Grafik 1. Tren Tahunan Perkara

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 896

Sumber : Panitera KPPU, 2020

Dilihat dari perkara yang masuk, dapat dibedakan menjadi tender dan non tender

dengan jumlah 273 perkara tender dan150 perkara non tender, seperti pada Grafik 2 di

bawah ini.

Grafik 2. Perbandingan Perkara

KPPU sebagai Badan Publik wajib mendukung Undang Undang Keterbukaan

Publik dengan komitmen yang kuat dari Pimpinan dan Sekretariat KPPU. Implementasi

Undang Undang Keterbukaan Pulik membuahkan hasil yaitu KPPU pernah mendapatkan

penghargaan dari KIP dalam Kategori Keterbukaaan Informasi Badan Publik Tahun 2019

sebagai Kategori Lembaga Non Struktural sebagai Cukup Informatif dalam Implementasi

UU No 14 Tahun 2008 yang diberikan pada tanggal 21 November 2019 dan di tahun

2020 (65,07%). Pada tahun sebelumnya diberikan penganugerahan KPI sebagai Peringkat

V Kategori LNS pada tanggal 15 Desember 2015. Hasil penilaian implementasi UU

Keterbukaan Publik masih belum memenuhi harapan pemangku kepentingan di

lingkungan internal, namun KPPU berkomitmen untuk meningkatkan kinerja keterbukaan

informasi.

Perjalanan dan pengalaman selama kurang lebih 10 tahun implementasi UU KIP

tersebut sejak ditetapkan pada tahun 2008 lalu tentu perlu dipelajari dan dikaji lebih

mendalam lagi dengan ruang lingkup pada Implementasi Kebijakan Keterbukaan

Informasi Publik di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 897

Berdasarkan penjelasan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat

dirumuskan “Bagaimana Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi di Komisi

Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) RI”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek/objek penelitian pada saat

sekarang berdasarkan fakta yang tampak. Populasi dan sampel sasaran pada penelitian ini

adalah seluruh komponen (implementator) yang terlibat dalam implementasi kebijakan

pusat informasi publik pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, yang terdiri dari

pejabat dan staf Bagian Humas. untuk mengetahui bagaimana proses implementasi

kebijakan keterbukaan informasi publik pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha,

dilihat dari pengembangan kelembagaan dan pencapaian substantif. Aspek substantif ini

tersusun atas tiga indikator, yakni ketersediaan media penyampai, produk dan jenis

informasi yang sudah dipublikasikan, dan kemudahan akses bagi publik untuk

mendapatkan informasi tersebut.

Secara substantif kajian ini mempertimbangkan aspek capaian, kendala dan

peluang yang terjadi selama implementasi kebijakan dilangsungkan. Dari gambaran

tersebut dapat terpetakan problem utama implementasi, apakah berkaitan dengan masalah

mendasar regulasi, desain kelembagaan penyelenggaraan, kapasitas aparat atau

sumberdaya penyedia, ataukah sekadar teknis di lapangan. Selebihnya ragam inovasi dan

terobosan positif yang berhasil dipotret memberi jejak pelajaran berharga yang

memungkinkan direplikasi di daerah lain sesuai konteksnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Model Implementasi Publik di KPPU:

Biro Humas dan Kerjasama telah merespon secara cepat keluarnya Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sejak tahun 2009,

baik dengan mempertegas struktur kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID), meningkatkan ketersediaan jenis informasi serta memperluas

aksesibilitasnya. Capaian keterbukaan informasi publik pada KPPU dianalisis dari dua

indikator yaitu: kelembagaan dengan melihat dari pembentukan PPID; penetapan PPID;

dan peraturan dan juknis terkait keterbukaan informasi publik dan substantif dengan

melihat dari aspek media penyampai; produk dan jenis informasi yang disampaikan

kepada publik; serta aspek kemudahan akses.

Kelembagaan:

Pada aspek kelembagaan, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa

KPPU telah memiliki PPID walaupun masih dalam tugas Biro Humas dan Kerjasama,

yang merupakan lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU Keterbukaan

Informasi Publik. Sebagai BP pelaksana PPID, Biro Humas dan Kerjasama bertugas

mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap

unit/satuan kerja yang meliputi: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara

berkala; informasi yang wajib tersedia setiap saat; informasi terbuka lainnya yang diminta

pemohon informasi publik. Dalam rangka tanggungjawab, PPID dalam rangka membuat

dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 898

masing-masing unit/satuan kerja, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.

Penyimpanan informasi publik telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan dibidang kearsipan. Penyediaan dan pelayanan seluruh informasi publik

merupakan tanggungjawab dan dikoordinasikan oleh Biro Humas dan Kerjasama yang

dapat diakses oleh publik, dalam hal ini Bagian Hubungan Masyarakat. Dalam rangka

tanggungjawab, PPID bertugas mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi

Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan. Dalam hal kewajiban mengumumkan

informasi publik, bertugas untuk mengkoordinasikan: pengumuman informasi publik

melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan; dan

penyampaian informasi publik dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setiap

informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan

mekanisme yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Substantif:

Untuk menganalisis capaian keterbukaan informasi publik pada KPPU dilihat

dari 3 indikator, yaitu media penyampai, produk dan jenis, serta kemudahan akses.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa media penyampai dalam implementasi

keterbukaan informasi publik pada KPPU adalah melalui www.kppu.go.id. Namun

demikian belum memiliki website tersendiri, dan direncanakan tahun 2021 akan dibentuk

website tentang informasi publik KPPU yang terpisah.

Ketersediaan media penyampai:

Media penyampai informasi publik saat ini menggunakan media website

kppu.go.id, apalagi di tengah kondisi pandemi virus corona, diusahakan seminimal

mungkin media menggunakan tatap muka. Sesuai dengan informasi yang dipublikasikan

melalui website tersebut dapat dilakukan dengan surat maupun email.

Produk dan jenis informasi yang sudah dipublikasikan:

Informasi yang disampaikan kepada pihak yang memerlukan terdiri dari daftar

yang tidak dikecualikan yang terdiri dari dokumen administrasi seperti laporan keuangan

dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan dan Keuangan, Laporan Kinerja

masing-masing Unit Kerja dan KPPU RI secara keseluruhan secara berkala. Sedangkan

dokumen yang terkait dengan tugas utama KPPU adalah Daftar Kajian terkait Persaingan

Usaha, Hasil Kajian terkait Persaingan Usaha, Saran dan Pertimbangan terhadap

kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha

tidak sehat, Hasil Advokasi kepada Pemerintah/Regulator/pihak terkait Persaingan Usaha

dan sejenisnya secara berkala.

Kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi:

Akses bagi publik untuk mendapatkan informasi tersebut dapat dilakukan dengan

datang langsung ke Kantor Pusat KPPU di Jalan Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat,

melalui surat atau via email dengan alur permohonan sebagai berikut:

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 899

Gambar 1. Alur Permohonan Informasi Publik di KPPU

Sumber: KPPU, 2021 B. PEMBAHASAN

B. Pembahasan

Keterbukaan Informasi Publik

Pemerintah pada prinsipnya menjalankan tiga tugas utama, yaitu:

menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, dan menyelenggarakan

pelayanan publik. Pelayanan publik yang didasarkan pada keterbukaan informasi, akan

mewujudkan suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Berdasarkan data atau fakta

empiris, pelayanan publik di Indonesia masih belum optimal. Kualitas pelayanan publik

yang belum optimal, sebagaimana harapan masyarakat, akan mengurangi esensi tujuan

pemerintah (negara) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat

Indonesia (Wibawa, 2019).

Pelayanan publik yang baik dimulai dengan adanya keterbukaan informasi,

namun kadang kala tidak semua pelayanan yang diberikan bersifa terbuka, sehingga

informasi yang tertutup atau sikap tidak transparan tentu akan berdampak buruk bagi

pemerintahan, terutama dalam hal pelayanan publik dan juga akan berdampak rendahnya

kualitas pengetahuan masyarakat. Pengaruh transparansi secara parsial sangat

berpengaruh terhadap kualitas pelayanan publik (Hermansyah et al., 2018). Jika informasi

tertutup, maka pemerintahan dianggap otoriter atau pemerintahan yang berkuasa sendiri

dan tidak demokratis. Hal ini menjadikan perlunya transparansi informasi, sehingga dapat

tercipta keadilan yang menyeluruh bagi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 atau dikenal dengan Undang-Undang

Keterbukaan Informasi Publik merupakan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah

di tahun 2008. Undang-undang ini mewajibkan lembaga pemerintah untuk

menyebarluaskan informasi yang harus diumumkan kepada publik atau masyarakat

sebagai bentuk transparansi dalam hal pemenuhan informasi kepada pemohon informasi.

Selain informasi yang boleh disebarkan kepada masyarakat tentunya ada juga informasi

yang tidak boleh disebarkan, seperti informasi yang dapat merugikan negara, rahasia

negara atau bahkan informasi yang mengancam persatuan dan kesatuan negara Republik

Indonesia. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menjadi bagian penting dalam

mengembangkan masyarakat yang sadar akan pentingnya keterbukaan informasi publik.

Melalui undang-undang ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam mengontrol setiap

kebijakan pemerintah. Adanya kontrol masyarakat ini mendorong penyelenggaraan

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, sehingga membatasi terjadinya

penyalahgunaan kewenangan dalam pemerintahan (Prabowo et al., 2014). Keberadaan

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 900

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di era saat ini sangat penting dimiliki

setiap lembaga pemerintahan, apalagi banyaknya kasus-kasus korupsi yang terjadi di

negara kita, maka dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini

lembaga pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui

media penyebaran informasi, sehingga masyarakat bisa melihat transparansi lembaga

pemerintah atau bahkan masyarakat juga bisa berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan

publik. Dengan kebijakan ini tentunya diharapkan terciptanya pelayanan yang baik dan

tata kelola pemerintahan yang bersih.

Mengacu pada UU KIP, informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu BP yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau BP

lainnya yang sesuai dengan UU ini serta informasi lain, berkaitan dengan kepentingan

publik. Pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi terkait

penyelenggaraan negara kepada masyarakat seperti suatu keputusan atau kebijakan publik

yang dilakukan oleh BP. BP sebagai obyek keterbukaan informasi menjadi ujung tombak

bagi terwujudnya pemerintahan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Salah satu

elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak

publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak

atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara

untuk diawasi publik, maka penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat

dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang memperoleh informasi juga relevan untuk

meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik.

Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan

informasi publik (Ardipandanto, 2016).

Demokrasi Deliberatif:

Keterbukaan informasi tidak bisa dipisahkan dari konsep komunikasi yang

dibangun oleh demokrasi deliberatif yang tidak lepas dari pengaruh Habermas yang

meyakini bahwa rasio tetap menduduki jantung komunikasi manusia, yang baginya

merupakan mesin utama emansipasi manusia (Ingram, 2011). Dalam bahasa lain

disebutkan sebagai rekonstruksi teori tindakan komunikatif bidang politik untuk

melengkapi kelemahan komplementer dalam liberalisme dan komunitarianisme

(Devenney, 2004).

Menurut (Habermas, 2015), komunikasi merupakan ciri dasar kehidupan bersama

manusia. Untuk mengembangkan teori tindakan komunikatif, Habermas membuat

distinksi tegas antara kerja dan komunikasi sebagai dua yaitu komunikasi berkenaan

dengan hubungan antar manusia demi terwujudnya saling pengertian diantara subjek-

subjek yang berkomunikasi (West, 1996). Dalam bahasa Habermas sendiri, demokrasi

deliberatif adalah suatu teori yang menerima diskursus rasional diantara para warga

sebagai sumber legitimasi politik (Habermas, 2015)

Persyaratan demokrasi deliberatif menurut Norval mensyaratkan semua pihak

untuk saling memperlakukan sebagai partner setara (equal), di mana setiap individu diberi

ruang untuk bicara, saling mendengarkan, dan saling mempertanggungjawabkan posisi

masing-masing (Critchley & Marchart, 2012). Dalam demokrasi deliberatif para

partisipan diberikan ruang public untuk bisa saling berinteraksi.

Ruang publik adalah sebuah ruang otonom yang berbeda dari negara dan pasar.

Otonomi karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalistis,

melainkan dari masyarakat sipil. Ruang publik politis ini bukanlah sebuah lembaga

formal, melainkan ruang informal yang melaluinya para warga berkomunikasi. Ruang

publik adalah arena dimana perdebatan publik terjadi. (Habermas, 2015) mengatakan

bahwa ruang publik politis tidak lain daripada hakikat kondisi-kondisi komunikasi yang

dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari

para warga negara dapat berlangsung (Hardiman, 2020). Ruang publik yang sehat harus

memenuhi dua persyaratan, yakni bebas dan kritis. Bebas artinya setiap pihak dapat

berbicara dimanapun, berkumpul, dan berpartisisipasi dalam debat politik dan kritis

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 901

bermakna siapa saja boleh secara adil dan bertanggungjawab menyoroti proses-proses

pengambilan keputusan (Reza, 2007)

Salah satu kunci utama dalam pengelolaan kebijakan yang berkualitas adalah

tingginya intensitas partisipasi publik. Dialog dengan publik adalah kebenaran suatu

kebijakan dan mengkado sarana utama untuk kebijakan yang siap digunakan (Sinambela,

2019). Dengan kata lain pengelolaan kebijakan publik sangat tergantung pada ada

tidaknya ruang publik dan partisipasi publik.

Demokrasi deliberatif dalam masyarakat sipil, mempertemukan ide-ide, gagasan-

gagasan dan usulan-usulan dalam kebijakan publik untuk mencapai kebijakan yang pro

terhadap rakyat yang menurut bahasa Habermas sebagai diskursus yang bersifat inklusif,

egaliter dan bebas dominasi, menghilangkan sekat-sekat birokrasi dalam berkomunikasi

antar sesama warga masyarakat maupun dengan pemerintah (Badan Publik) yang dikenal

dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, akan menghasilkan informasi

yang dibutuhkan oleh masyarakat (Hardiman, 2020).

Pendekatan politik terhadap demokrasi deliberatif didasarkan pada teori politik

yang normatif untuk mengevaluasi keberhasilah sebuah teori politik dengan jumlah kritik

dan demokrasi deliberatif juga telah menarik perhatian warga negara, aktivis, organisasi

reformasi, dan para pembuat keputusan di seluruh belahan dunia. Penerapan praktis dari

ide-ide deliberatif dalam inovasi politik menyediakan sumber pelajaran yang kaya dari

pengalaman yang dapat ditambahkan ke teori dan ilmu sosial (Curato, Nicole et all, 2017:

28-29).

Dalam membangun masyarakat yang demokrasi deliberatif memerlukan

informasi kepada setiap warga negaranya tentang hak dan tanggung jawab mereka,

bagaimana setiap warga negara dapat secara aktif terlibat dalam aktivitas pemerintahan

dengan cara mengekspresikan suara mereka, meminta pertanggungjawaban yang

berkuasa dan secara kolektif menentukan kebaikan bersama. Media memainkan peranan

kunci dalam memenuhi tugas-tugas ini, terutama dalam masyarakat pasca-kolonial dalam

transisi menuju demokrasi yang stabil. Namun peran mereka menghadapi serangkaian

tantangan yang berbeda yaitu bagaimana komitmen dan norma media terhadap

kepentingan publik ketika kepentingan dikemukakan secara luas, keberpihakan dan

kekuasaan yang dimaknai sebagai kekuatan yang tidak material atau sebagai kebersamaan

antara orang-orang, yang hanya dapat dihasilkan bersama untuk menyelesaikan beberapa

tantangan praktik sosial demokratis, seperti yang terkait dengan peran media dalam

masyarakat transisi (Tavernaro-Haidarian, 2020).

Sistem demokrasi deliberatif telah menjadi hal yang biasa bagi para sarjana

untuk menghadirkan tujuan berbeda yang dicapai momen musyawarah atau komunikatif

yang berbeda dalam sistem politik yang lebih luas. Menurut Owen dan Smith bahwa

tipologi untuk membedakan antara praktik komunikatif musyawarah dan non-

musyawarah, saya berharap dapat membantu mengatasi 'bahaya kembar dari "peregangan

konsep" dan "pelemahan kriteria"' yang muncul dalam beberapa aplikasi pendekatan

sistem musyawarah yang menilai semua praktik politik sejauh mana mereka sengaja atau

berkontribusi pada musyawarah. Mengabaikan praktik diskursif non-musyawarah

berisiko memperluas konsep musyawarah dan membawa bahaya bahwa 'hampir setiap

tindakan komunikatif dapat dikualifikasikan sebagai "musyawarah" (Beauvais, 2020).

Kebijakan Publik:

Dalam tataran keilmuan, kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu proses

yang berkesinambungan dan saling terkait yang dilakukan pemerintah bersama

stakeholder lain dalam mengatur, mengelola dan menyelesaikan berbagai jurusan publik,

masalah publik. dan sumber daya yang ada untuk kepentingan bersama. Berbagai proses

tersebut meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Mulyadi, 2016).

Anderson (2011:6) mendefinisikan sebagai a stable purposive course of action

followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 902

Thomas Dye (2011:1) mendefinisikan sebagai segala sesuatu yang dikerjakan

pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan

bersama tampil berbeda (Sadhana, 2011) dengan tugas kebijakan publik adalah

membangun rakyat, sehingga rakyat biasa dapat bekerja dengan luar biasa, dan

menjadikan negara biasa menjadi negara yang luar biasa. Kebijakan publik dimaksudkan

untuk memperkuat demokrasi dalam suatu negara yang mempunyai peraturan perundang-

undangan termasuk penguatan kebijakan publiknya, mengutip pendapat (Sadhana, 2011)

yaitu:

“government is the relationship between government and citizens that enable

public policies and programs to be formulated, emplemented and evaluated”.

Pendapat lain tentang kebijakan publik adalah arah tindakan yang dilakukan

pemerintah (Kismartini, 2019). Kebijakan publik adalah apa yang pejabat publik dalam

pemerintahan, dan lebih luas lagi warga yang mereka wakili, pilih untuk dilakukan atau

tidak dilakukan tentang masalah publik. Masalah publik mengacu pada kondisi yang

secara luas dianggap tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan

intervensi. Masalah seperti degradasi lingkungan, akses yang tidak memadai ke layanan

perawatan kesehatan, atau seperti yang disebutkan di atas, keselamatan konsumen di

wahana taman hiburan dapat diatasi melalui tindakan pemerintah; tindakan pribadi, di

mana individu atau perusahaan mengambil tanggung jawab; atau kombinasi keduanya.

Dalam kasus tertentu, pilihan tergantung pada bagaimana publik mendefinisikan masalah

dan pada sikap masyarakat yang berlaku tentang tindakan swasta dalam kaitannya dengan

peran pemerintah (Kraft & Furlong, 2019).

Menurut (Dunn, 2000) setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang

saling bergantung menurut urutan waktu: penyusunan agenda, formulasi kebijakan,

adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn, 2000).

Menurut (Winarno, 2002) kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap

perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Definisi

yang lain lebih nyata pada pencapaian tujuan nasional yang meletakkan kebijakan publik

sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional (Sadhana, 2011).

Kebijakan publik adalah apa yang pejabat publik lakukan dalam pemerintahan,

dan lebih luas lagi warga yang mereka wakili, pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan

tentang masalah publik. Masalah publik mengacu pada kondisi yang secara luas dianggap

tidak dapat diterima oleh publik dan oleh karena itu memerlukan intervensi. Masalah

seperti degradasi lingkungan, akses yang tidak memadai ke layanan perawatan kesehatan,

atau seperti yang disebutkan di atas, keselamatan konsumen di wahana taman hiburan

dapat diatasi melalui tindakan pemerintah; tindakan pribadi, di mana individu atau

perusahaan mengambil tanggung jawab; atau kombinasi keduanya. Dalam kasus tertentu,

pilihan tergantung pada bagaimana publik mendefinisikan masalah dan pada sikap

masyarakat yang berlaku tentang tindakan swasta dalam kaitannya dengan peran

pemerintah (Kraft & Furlong, 2019)

Pengertian kebijakan publik mempunyai banyak tafsir dan makna, tetapi secara

prinsip dan esensi adalah sama. Pandangan dan paradigma kebijakan publik sebagai

sebuah ilmu mempunyai cara pandang tersendiri bagi sebagian ahli. Para ahli

mengklasifikasian makna kebijakan publik ke dalam 4 sudut pandang, yaitu: Pertama,

kebijakan sebagai keputusan. Beberapa makna/definisi mengenai kebijakan publik yang

termasuk dalam sudut pandang ini. Thomas R. Dye dalam buku Kebijakan Publik Untuk

Negara-negara Berkembang, yang ditulis oleh (Hayat, 2018) mendefinisikan bahwa

kebijakan publik sebagai “Whatever governments choose to do or not to do”, yaitu segala

sesuatu atau apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Dye juga memaknai kebijakan publik sebagai suatu upaya untuk mengetahui apa

sesungguhnya yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa mereka melakukannya, dan apa

yang menyebabkan mereka melakukannya secara berbeda-beda. Lebih lanjut, dikatakan

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 903

bahwa apabila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan

tersebut harus memiliki tujuan.

Menurut Dody Hermana, dkk (2019) istilah Kebijakan Publik (Public Policy)

dalam administrasi negara menjadi sangat populer karena ruang lingkupnya sangat luas

menangani aneka ragam cakupan substantif, didalamnya terdapat suatu program untuk

mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek yang terarah, yang merupakan praktek

sosial. Pada hakekatnya kebijakan merupakan kajian terhadap peraturan atau program

dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kebijakan selalu dihubungkan dengan upaya

penyelesaian masalah memuat tiga elemen, yaitu:

1. Identifikasi dan tujuan yang ingin dicapai.

2. Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

3. Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik

dan strategi.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

memiliki ciri-ciri antara lain: 1) bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah

untuk mengatasi masalah tertentu, 2) dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, 3) perlu

partisipasi publik, 4) didasari oleh suatu peraturan perundang- undangan dan bersifat

memaksa, 5) mengatur kepentingan publik, dan 6) memerlukan sumber daya. Sementara

itu kegiatan kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu: 1) Perumusan Kebijakan

Publik, 2) Implementasi Kebijakan Publik, dan 3) Evaluasi Kebijakan Publik.Dengan

demikian kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti

dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu

masalah tertentu. Lebih lanjut Anderson dalam (Thoha & Dharma, 1995), menyebutkan

bahwa terdapat implikasi-implikasi dari adanya pengertian kebijakan publik tersebut,

yaitu:

1. bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan

yang berorientasi kepada tujuan.

2. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat

pemerintah.

3. bahwa kebijakan itu adalah merupakan apa yang benar-benar dilakukan pemerintah,

jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau

menyatakan akan melakukan sesuatu.

4. bahwa kebijakan publik itu bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk

tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti

merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

5. bahwa kebijakan pemerintah setidak-tidaknya dalam arti yang penting didasarkan atau

selalu dilandaskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa.

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik

memiliki ciri-ciri antara lain: 1) bersifat positif berupa tindakan-tindakan pemerintah

untuk mengatasi masalah tertentu, 2) dibuat dan dilakukan oleh pemerintah, 3) perlu

partisipasi publik, 4) didasari oleh suatu peraturan perundang- undangan dan bersifat

memaksa, 5) mengatur kepentingan publik, dan 6) memerlukan sumber daya. Sementara

itu kegiatan kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu: 1) Perumusan Kebijakan

Publik, 2) Implementasi Kebijakan Publik, dan 3) Evaluasi Kebijakan Publik.

Implementasi Kebijakan Publik:

Setiap Badan Publik wajib mengimplementasikan Undang-Undang No. 14 Tahun

2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Implementasi merupakan salah satu tahapan

dari kebijakan publik yang diwujudkan dalam langkah nyata dari suatu peraturan

perundangan. Menurut (Azmi, 2017), implementasi kebijakan publik adalah cara agar

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 904

sebuah kebijakan dapat mencapai tunjuannya. Masalah implementasi kebijakan adalah

hal yang berat, karena disini masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam

konsep muncul di lapangan karena keberhasilan ditentukan oleh rencana 20%,

implementasi 60% dan 20% sisanya adalah pengendalian.

Implementasi kebijakan sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan

Van Horn dalam (Winarno, 2002), membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah

maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan

dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tahap implementasi kebijakan

mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional

maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Tahap ini

baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai

implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses transformasi keputusan ke dalam

tindakan nyata dalam rumusan kebijakan publik yang telah ditetapkan baik pada tingkat

politik maupun administratif yang kemudian tahap berikutnya maka kebijakan itu akan

diimplementasikan. Pemerintahan yang baik dan efektif apabila ada keinginan politik

yang positif untuk mendukung imlementasi kebijakan yang telah ditetapkan. Berbagai

temuan berkenaan pencapaian implementasi undang-undang dapat dipilahkan secara

sederhana menjadi dua (Pratikno, 2012) yaitu: pengembangan kelembagaan, dan

pencapaian substantif. Aspek substantif ini tersusun atas tiga indikator, yakni 1)

ketersediaan media penyampai, 2) produk dan jenis informasi yang sudah dipublikkan,

dan 3) kemudahan akses bagi publik untuk mendapatkan informasi tersebut. Peran

pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan

sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan

dilaksanakan. Disamping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat

mendukung kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa

yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek

implementasi kebijakan.

Penelitian tentang Partisipasi Warga dalam Implementasi Kebijakan Publik Cina

dalam Big Data, bahwa di Big Data Age ditemukan bahwa dalam proses pelaksanaan

kebijakan publik, badan eksekutif berpartisipasi dan mengawasi secara bersama-sama.

Dengan demikian, efek implementasi tidak akan menyimpang dari efek yang diharapkan

atau menghasilkan deviasi kecil yang kondusif bagi terwujudnya tujuan kebijakan publik.

Tujuan kebijakan publik adalah memaksimalkan kepentingan sosial dan melindungi

kepentingan sosial. Apakah tujuan kebijakan publik dapat memaksimalkan kepentingan

publik tergantung pada apakah warga negara berpartisipasi dalam proses implementasi

kebijakan publik dan kedalaman serta luasnya proses tersebut. Jika partisipasi warga

dalam proses sangat positif, ini akan secara langsung mempengaruhi implementasi

kebijakan publik atau ini merupakan peran pengawasan. Dalam proses implementasi

kebijakan publik, sulit bagi semua subjek untuk memastikan bahwa tidak ada situasi

"rent-seek". Setelah warga berpartisipasi, subjek pelaksanaan kebijakan publik akan

diperkuat pengawasan eksternal, tidak menyimpang dari arah yang ditetapkan dalam

proses pelaksanaan kebijakan publik, dan akan kondusif untuk mencapai tujuan subjek

pelaksanaan kebijakan publik dengan lebih baik (Xiaodong et al., 2019).

Implementasi kebijakan merupakan bagian ilmu kebijakan. Dalam ranah

implementasi kebijakan, salah satu definisi yang paling banyak disitas adalah pendapat

Mazmanian and Sabatier yakni “the carrying out of a basic policy decision, usually

incorporated in a statute but which can also take the form of important executive orders or

court decisions” pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dimasukkan dalam

undang-undang, tetapi yang juga dapat mengambil bentuk perintah eksekutif atau

keputusan pengadilan yang penting. Implementasi fokus pada bagaimana seseorang dapat

menghasilkan perubahan melalui intervensi tertentu (Signé, 2017). Implementasi kebijakan

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 905

dimaknai sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah

tahap pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan, seperti halnya pasal-pasal

sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan

keputusan pengadilan, atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi

masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kehidupannya. Jika sebuah kebijakan

diambil secara tepat, maka kemungkinan kegagalan pun masih bisa terjadi, jika proses

implementasi tidak tepat, namun bahkan sebuah kebijakan yang brilian sekalipun jika

diimplementasikan dengan buruk, bisa gagal untuk mencapai tujuan para perancangnya.

Implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan

suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat)

untuk mencapai tujuan kebijakan. Fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk

suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik

(politik) dapat diwujudkan sebagai “outcome” (hasil akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh

pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai “policy delivery system”. Kebijakan dibuat

pada prinsipnya adalah untuk dilaksanakan atau diimplementasikan. Dengan harapan bahwa

implementasi kebijakan itu sesuai dengan tujuan atau alasan kebijakan tersebut dibuat.

Beberapa alasan yang mendasari bahwa suatu kebijakan harus diimplementasikan, menurut

berbagai referensi adalah mengharapkan agar dapat ditunjukkan konfigurasi dan sinergi dari

tiga variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni hubungan segi tiga

variabel kebijakan, organisasi, dan lingkungan kebijakan (Widuri, 2020).

Model Implementasi Kebijakan:

Model implementasi kebijakan perlu untuk menjelaskan proses implementasi

kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan yang berkaitan dengan

permasalahan penelitian diantaranya yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn

(Winarno, 2002), menekankan pada variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan

dalam proses implementasi kebijakan yaitu: 1) ukuran dasar dan tujuan kebijakan, 2)

sumber-sumber kebijakan, 3) komunikasi antar organisasi kegiatan-kegiatan pelaksanaan,

3) karakteristik badan-badan pelaksana, 4) kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik,

dan 5) kecenderungan pelaksana.

Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan berguna didalam menguraikan

tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh, hendaknya dirumuskan dengan

jelas agar tujuan dapat tercapai dimana kejelasan rumusan standard dan tujuan kebijakan

sangat menentukan kinerja kebijakan dari isi rumusan kebijakan tersebut. Dengan adanya

petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang ada dapat menjadi pegangan bagi pelaksana

kebijakan sehingga tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya.

Sumber-sumber kebijakan atau sumber daya diperlukan untuk mendukung

kelancaran implementasi kebijakan secara efektif yang meliputi sumber daya manusia

misalnya keahlian, dedikasi, kreatifitas, keaktifan dan sumber daya dana, sarana maupun

prasarana. Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan menyangkut

kejelasan, ketepatan, konsistensi, dalam mengkomunikasikan ukuran-ukuran dan tujuan

tersebut sehingga akan memudahkan pelaksana dalam pencapaian tujuan kebijakan.

Dengan demikian keberhasilan implementasi memerlukan jalinan komunikasi yang baik.

Komunikasi tersebut mencakup baik intern maupun ektern, yakni hubungan didalam

lingkungan sistem politik dengan kelompok sasaran maupun antar organisasi.

Karakteristik-karakteristik badan-badan pelaksana menyangkut norma-norma dan pola-

pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang

mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki

dengan menjalankan kebijakan, yang terdiri dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-

organisasi dan atribut-atribut yang tidak formal dari personil mereka. Kondisi sosial,

ekonomi, dan politik, adalah tersedianya sumber daya ekonomi yang dapat mendukung

kelancaran implementasi kebijakan dan menyangkut lingkungan sosial dan politik

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 906

(dukungan elit) yang mempengaruhi yurisdiksi atau organisasi dimana implementasi

dilaksanakan. Kecenderungan pelaksana (implementor) menyangkut persepsi-persepsi

pelaksana untuk mendukung atau menentang kebijakan. Tanpa adanya persepsi yang

sama antara pelaksana dan pembuat keputusan akan menghambat bagi kelancaran

implementasi kebijakan.

Model implementasi kebijakan yang sering terjadi selama ini adalah model

“bottom-up" merupakan transmisi informasi yang sangat umum. Selain itu juga terdapat

mode utama transmisi informasi yang lain adalah mode "top-down" di China, yang

mentransfer informasi dari atas ke bawah. Manfaat dari pendekatan ini terbukti dengan

sendirinya, tetapi juga banyak masalah. Ketika atasan pemerintah menyampaikan

informasi kepada pemerintahan tingkat bawah, maka pemerintahan yang lebih rendah

akan secara selektif mengirimkan informasi kepada bawahannya sendiri. Memilih

informasi yang bermanfaat untuk tingkat mereka sendiri akan terus diteruskan kepada

pemerintahan yang lebih rendah, tetapi informasi yang tidak menguntungkan bagi tingkat

mereka sendiri tidak akan ditransmisikan atau transmisi selektif sesedikit mungkin.

Model transfer "bottom-up" hanya menggantikan mode transfer "top-down". Partisipasi

warga dalam proses implementasi kebijakan publik juga suatu bentuk umpan balik dari

bawah ke atas, yang memungkinkan warga negara untuk merefleksikan penyimpangan

yang timbul dari pelaksanaan kebijakan publik pada waktunya, sehingga pemerintah

dapat merespon dengan tepat waktu. dan menyesuaikannya tepat waktu. Partisipasi warga

dalam pelaksanaan kebijakan publik kondusif untuk implementasi model kebijakan

publik “bottom-up”. Partisipasi warga negara dalam implementasi kebijakan yang

kondusif untuk memahami kepentingan dan kebutuhan publik pada waktunya, dan dapat

meningkatkan kesadaran warga dan dukungan terhadap konten implementasi kebijakan

publik, meningkatkan rasa percaya kepada pemerintah dapat secara aktif mempromosikan

implementasi kebijakan publik, dan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik.

Partisipasi warga negara dalam proses implementasi kebijakan publik kondusif untuk

menyuarakan kepentingannya sendiri, dan dapat memberikan nasehat kepada pembuat

kebijakan pemerintah. Respon tepat waktu dari pejabat pemerintah pelaksana kebijakan

publik kondusif untuk penegasan warga negara tentang pemerintah, staf pemerintah dan

kebijakan publik. Respon tepat waktu dari praktisi kebijakan publik pemerintah kondusif

untuk penegasan warga negara terhadap pemerintah, staf pemerintah dan kebijakan

publik. Hal ini juga kondusif bagi efisiensi, keilmuan, demokrasi dan supremasi hukum

pemerintahan dalam proses pengelolaan, dan kondusif bagi kepentingan semua pihak.

Selain itu, dapat mendorong maksimalisasi kepentingan publik (Xiaodong et al., 2019).

Menurut (Supriati & Pangalila, 2019), bahwa penerapan kebijakan publik yang

merupakan salah satu kegiatan dalam proses kebijakan publik seringkali kontradiktif,

padahal produk kebijakan mampu membatasi pembuat kebijakan itu sendiri. Oleh karena

itu, implementasinya membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan

publik. Dengan kata lain, konteks yang terkait dengan implementasi, terdiri dari beberapa

kategori. Draf pertama, program dengan penjelasan tugas yang lengkap, rumusan tujuan

yang tidak dikaburkan, serta penetapan capaian yang jelas terkait biaya dan waktu.

Kedua, mengimplementasikan program dengan memanfaatkan struktur, personel, dana

serta sumber daya lain, serta prosedur dan teknik yang benar. Ketiga, menyusun program

yang sesuai, mengupayakan pengawasan secara dengan proses, teknik, operasi, dan

kemampuan eksekutif yang berwenang untuk menafsirkan dan menggunakan kebijakan

publik untuk mencapai dan memahami visi dan harapan yang diinginkan. Pandangan ini

akan membantu peneliti lebih memahami kebijakan publik, meskipun telah dirumuskan

dengan benar dalam pelaksanaannya, realisasinya menantang.

Model Implementasi Kebijakan:

Kebijakan mengarah pada implementasi dan aktualisasi model. Banyak faktor

yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, dan masing-masing saling

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 907

berhubungan. Untuk memperdalam pemahaman tentang beberapa faktor yang terlibat,

Model Merilee S. Grindle mendefinisikan teori implementasi sebagai proses politik dan

administrasi yang didorong oleh isi kebijakan dan latar belakangnya. Ia juga mengklaim

bahwa proses implementasi kebijakan dimulai setelah tujuan dan sasaran telah

dikembangkan, program aksi digariskan, dan sejumlah cadangan uang yang dialokasikan

untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Menurut (Supriati & Pangalila, 2019)

implementasi kebijakan adalah latihan yang diusulkan untuk melaksanakan suatu

program sambil berkonsentrasi pada tiga tindakan utama; 1) Pengaturan, pembuatan atau

pemindahan sumber daya, unit dan prosedur untuk membantu dalam berfungsinya

program, 2) Interpretasi dan pemahaman program, 3) Fungsi, yang berkaitan dengan

penyelenggaraan kegiatan konvensional yang melibatkan penataan barang dan jasa. Ini

juga menegaskan sudut pandang bahwa mengubah, membatasi, dan mengaksesi adalah

pendekatan penting dalam teknik implementasi.

Dari model yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn maka dapat

disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi

kebijakan. Untuk memenuhi ukuran dasar dan tujuan kebijakan, karakteristik, serta

birokrasi pelaksana diperlukan adanya komunikasi yang tepat. Juga diperlukan adanya

sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber dana, sarana maupun

prasarana agar kebijakan dapat terimplementasikan, serta tersedianya sumber daya

ekonomi dan lingkungan sosial dan politik yang dapat mendukung keberhasilan

implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini mengambil model Van Meter dan Van

Horn dengan satu variabel yang diambil yakni kondisi sosial, ekonomi dan politik yang

diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Dengan pertimbangan

variabel kondisi sosial ekonomi dan politik mempunyai relevansi dengan permasalahan

penelitian yang ada yang terjadi di lingkungan masyarakat saat ini.

KESIMPULAN

Melalui proses, teknik, operasi, dan kemampuan eksekutif yang berwenang untuk

menafsirkan dan menggunakan kebijakan publik untuk mencapai dan memahami visi dan

harapan yang diinginkan. Pandangan ini akan membantu peneliti lebih memahami

kebijakan publik, meskipun telah dirumuskan dengan benar dalam pelaksanaannya,

realisasinya menantang.

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPPU, perlu

dilakukan pemberdayaan masyarakat persaingan usaha melalui advokasi kepada

stakeholder, dan memperkuat jaringan sinergi dan komunikasi yang lebih intensif kepada

Pemerintah Pusat dan Daerah. Secara substansi perlu dibuatkan website tersendiri tentang

PPID serta pengaturan implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik dalam

peraturan internal KPPU, agar bisa dipahami dan diimplementasikan secara keseluruhan.

Program implementasi keterbukaan informasi publik harus menjadi bagian

program PPID KPPU RI dalam memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat. Untuk itu diperlukan penyediaan anggaran PPID KPPU yang memadai

dalam mendukung kegiatan keterbukaan informasi publik KPPU. Struktur organisasi

perlu ditetapkan secara jelas disertai dukungan sumber daya manusia yang memiliki

kapasitas yang memadai. Diperlukan Standar Layanan Informasi untuk mendukung

implementasi keterbukaan informasi publik, juga diperlukan kegiatan Advokasi,

Sosialisasi, dan Edukasi tentang Keterbukaan Informasi Publik guna menguatkan

kapasitas sumber daya manusia yang ditugaskan di PPID, pimpinan Satuan Kerja serta

seluruh pegawai di lingkungan KPPU RI. Tidak kalah pentingnya diperlukan adanya

kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan informasi publik

KPPU RI, mendorong partisipasi stakeholder dalam penguatan implementasi keterbukaan

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 908

informasi publik di KPPU RI. Selanjutnya, Bagian Humas perlu melakukan kegiatan

monitoring dan evaluasi secara langsung dalam meningkatkan kualitas layanan informasi

publik.

BIBLIOGRAPHY

Ardipandanto, A. (2016). Kelemahan Pelaksanaan PILPRES 2014: Sebuah Analisis.

Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan

Internasional, 6(1).

Azmi, H. (2017). Implementasi Program Pelatihan Ex–Buruh Rokok Dari Penggunaan

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Kabupaten Kudus. Faculty of

Social and Political Science.

Beauvais, E. (2020). Deliberation and Non-Deliberative Communication. Journal of

Deliberative Democracy, 16(1).

Critchley, S., & Marchart, O. (2012). Democratic decisions and the question of

universality: rethinking recent approaches ALETTA NO RVAL. In Laclau (pp.

150–176). Routledge.

Devenney, M. (2004). Ethics and politics in contemporary theory between critical theory

and post-Marxism. Routledge.

Dunn, W. N. (2000). Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Terjemahan), Edisi Kedua.

Yogyakarta: Gajah Mada.

Habermas, J. (2015). Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of

law and democracy. John Wiley & Sons.

Hardiman, F. B. (2020). Demokrasi Deliberatif" Menimbang Negara Hukum, dan Ruang

Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Kanisius.

Hayat, H. (2018). Buku Kebijakan Publik. Universitas Islam Malang Malang, Indonesia.

Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh Akuntabilitas dan

Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada Dinas Daerah

Kotatasikmalaya)Hermansyah, I., Rahman, R., & Suherman, M. (2018). Pengaruh

Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Pelayanan Publik (Survei Pada.

Jurnal Akuntansi, 13(1), 21–29.

Ingram, D. (2011). Habermas: Introduction and analysis. Cornell University Press.

Kismartini, K. (2019). Analisis Kebijakan Publik (Kerangka Dasar).

Kraft, M. E., & Furlong, S. R. (2019). Public policy: Politics, analysis, and alternatives.

Cq Press.

Maddox, B. (2007). From Models to Mechanisms: Multi-Disciplinary Perspectives on

Literacy and Development.

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi

Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

Yogi Sumarsono Wibowo, Gabriella Susilowati

Riant Nugroho /Cerdika:

Jurnal Ilmiah Indonesia, 1(7), 892-909

Analisis Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Republik Indonesia 909

Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang

keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian

tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Journal

of Politic and Government Studies, 3(3), 187–195.

Pratikno. (2012). Kajian implementasi keterbukaan informasi dalam pemerintahan lokal:

pasca Undang-Undang nomor 14 tahun 2008. Fisipol UGM.

Reza, A. A. (2007). Melampaui Negara Hukum Klasik. kanisius.

Sadhana, K. (2011). Realitas Kebijakan Publik.

Signé, L. (2017). Policy implementation–A synthesis of the study of policy

implementation and the causes of policy failure. OPC Policy Center, PP-17, 3, 9–

22.

Sinambela, L. P. (2019). Reformasi pelayanan publik: teori, Kebijakan dan implementasi.

Supriati, A., & Pangalila, T. (2019). Transparency Policy Implementation Process

Manado City Government.

Tavernaro-Haidarian, L. (2020). Deliberative Theory and African Philosophy: The Future

of Deliberation in Transitional Societies. Journal of Deliberative Democracy, 16(1).

Thoha, M., & Dharma, A. (1995). Birokrasi Indonesia Dalam Era Globalisasi. Pusdiklat

Pegawai Depdikbud [Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai ….

West, D. (1996). An introduction to continental philosophy.

Wibawa, K. C. S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik

sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Adm. Law Gov.

J, 2(2), 218–234.

Widuri, N. R. (2020). Studi Implementasi Kebijakan Work From Home pada Pustakawan

di LIPI. Media Pustakawan, 27(3), 168–177.

Winarno. (2002). Teori dan proses kebijakan publik. Media Pressindo.

Xiaodong, L., Xiaoping, L., & Feng, F. (2019). Research on Citizen Participation in the

Implementation of Public Policy in Big Data Age※. Journal of Physics:

Conference Series, 1168(3), 32013.

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA)

license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).