Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia, Juni 2021, 1 (6), 724-734

p-ISSN: 2774-6291 e-ISSN: 2774-6534

Available online at http://cerdika.publikasiindonesia.id/index.php/cerdika/index

10.36418/cerdika.v1i6.105 724

ANALISIS KEBIJAKAN PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL

TERLUAR DALAM MENDUKUNG POTENSI BISNIS

TRANSPORTASI LAUT KEPULAUAN RIAU

Noni Kusnita

Yogi Sumarsono Wibowo

, Irwan Syari Tanjung

dan Riant

Nugroho

Magister Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta

Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU Medan

Rumah Reformasi Kebijakan

nonikusnita.nk@gmail.com

, s_wibowo2005@yahoo.com

irwansyaritanjung71@gmail.com

, yayasanrumahreformasi@gmail.com

Abstract

Received:

Revised :

Accepted:

29-05-2021

26-06-2021

This study analyzes the management policy of the outermost

small islands in supporting the marine transportation

business potential of the Riau archipelago as a port city, with

how this management is optimized by the Riau Islands

regional government and also supports the growth of marine

transportation business and the welfare of its people. The

method in this research uses a descriptive qualitative

approach by analyzing the policy content of the outermost

small islands management through William Dunn's policy

analysis method. With the opening of the port business for

local governments, both BUMD and by the private sector, it is

hoped that it can become a source of income for the region.

There is a potential Regional Original Revenue (PAD) of Rp.

6 trillion which could go to the regional treasury in the 12 sea

mile area in Riau Islands. Meanwhile, specifically for

Tanjung Pinang, because Tanjung Pinang was the capital of

Riau province in ancient times and later became the capital of

the Riau Islands Province, the city of Tanjung Pinang has the

potential to be used as a City port.

Keywords: Policy Analysis; Management of Outside Island;

Sea Transportation Business; City Port.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam mendukung

potensi bisnis transportasi laut kepulauan Riau sebagai Kota

Pelabuhan, dan bagaimana pengelolaan tersebut

dioptimalkan oleh pemerintah daerah Kepulauan Riau dan

juga mendukung pertumbuhan bisnis transportasi laut dan

kesejahteraan masyarakatnya. Metode dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan

menganalisa isi kebijakan pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar melalui metode analisis kebijakan William Dunn.

Dengan dibukanya usaha Pelabuhan tersebut bagi

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

725

pemerintah daerah baik BUMD maupun oleh pihak swasta,

tentu diharapkan dapat menjadi salah satu keran pendapatan

bagi daerah. Ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp 6 triliun yang bisa masuk ke kas daerah di

wilayah 12 mill laut di Kepri. Sedangkan, khusus Tanjung

Pinang, karena Tanjung Pinang merupakan ibu kota

provinsi Riau pada zaman dahulu kemudian menjadi Ibu

Kota Provinsi Kepri, maka kota Tanjung Pinang sangat

potensial dijadikan sebagai City port.

Kata kunci: Analisis Kebijakan; Pengelolaan Pulau Terluar;

Bisnis Transportasi Laut; Kota Pelabuhan.

Coresponden Author : Yogi Sumarsono Wibowo

Email : s_wibowo2005@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Salah

satunya adalah Kepulauan Riau. Wilayah Kepulauan Riau memiliki pulau sebanyak 2.408

pulau, yang terdiri dari; (a) pulau berpenghuni sebanyak 366 pulau, (b) pulau belum

berpenghuni sebanyak 2.402 pulau, (c) pulau terdepan sebanyak 52 pulau, dan (d) pulau

terluar sebanyak 19 pulau berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar (Himawan, 2014).

Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005, Pulau Kecil Terluar dapat didefinisikan

sebagai pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km2 (dua ribu kilomenter

persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis

pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional (Papacostas,

1987).

Provinsi Kepulauan Riau secara geografis berupa kepulauan dan sebagian besar

wilayahnya yang terdiri dari lautan membuat transportasi laut memiliki peranan penting

untuk menghubungkan antara pulau yang satu dengan yang lain. Namun, kondisi

pelayanan transportasi laut yang belum optimal membuat sebagian pulau-pulau di

wilayah Kepulauan Riau menjadi daerah yang terpencil atau terisolir (Ginting, 2016).

Di sisi lain, kondisi geografis ini berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia,

Kamboja dan Singapura (Leste, n.d.). Tak heran posisinya ini membuat Kepri berada di

posisi yang strategis karena merupakan lintasan dunia yang menghubungkan antara

mediterania hingga ke Asia Pasifik. Kapal yang melewati alur pelayaran selat Malaka di

perairan Singapura melewati halaman depan kepulauan Riau, sehingga kota-kota di

kepulauan Riau seperti Batam, Karimun dan Tanjung Pinang atau di pulau Bintan

merupakan potensi yang sangat besar untuk turut melakukan layanan atau pengembangan

jasa kepelabuhanan. Kemudian dari potensi itu maka masing-masing wilayah berusaha

mengembangkan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan kapal-kapal yang melalui

wilayah tersebut.

Posisinya yang strategis yakni di selat Malaka, menjadikan Kepri sebagai Choke

Point Kedua di dunia yang sangat penting bagi kepentingan ekonomi dan militer,

utamanya bagi proyeksi armada Angkatan laut negara-negara yang memiliki kepentingan

di Asia Pasifik (Sugiono, n.d.). Dengan posisinya tersebut, Kepri menjadi bagian yang

tidak terpisahkan dari Marine Electronic Highway-(MEH) dalam meningkatkan

keselamatana pelayaran dan perlindungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura

(Fitriani, 2017). Marine Electronic Highway (MEH) merupakan sebuah sistem berupa

stasiun yang dipasang di perairan untuk memantau polusi laut, mengawasi pergerakan

kapal, sampai dengan mengenal jenis terumbu karang yang ada di perairan tersebut. Di

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

726

Indonesia sendiri telah dipasangkan MEH oleh International Maritime Organization

(IMO) di wilayah perairan Batam pada tahun 2012 yang merupakan sistem pertama di

dunia (kontan.co.id. 2012). Batam sendiri yang merupakan bagian dari wilayah Kepri

dipilih sebagai lokasi proyek karena letaknya yang strategis untuk navigasi Selat Malaka

dan Selat Malaysia.

Dengan dipasangkannya MEH di perairan Kepri, ada empat aspek yang menjadi

focus MEH yaitu aspek keselamatan, keamanan, efisiensi pergerakan kapal, serta

keberlangsungan lingkungan hidup. Hasil pemantauan empat aspek tersebut tak hanya

dapat diakses oleh Indonesia saja, tetapi juga dapat diakses oleh negara-negara yang juga

dipasangi MEH seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara lain yang menjadi

pengguna industry pelayaran di sekitar Selat Malaka dan Selat Singapura.

Selain itu, Kepri menjadi salah satu dari 24 Pelabuhan Strategis Pendukung Tol

Laut yang dibangun pemerintah dalam mewujudkan terselenggaranya konektivitas

transportasi laut yang efektif secara rutin dari barat Indonesia sampai timur wilayah

Indonesia. pembangunan Poros Maritim Nasional atau Tol Laut bertujuan untuk

membuka akses pelayaran peti kemas regional dengan membuat suatu pelabuhan besar

berskala hubungan internasional yang dapat melayani kapal-kapal niaga besar di atas

3.000 TEUs atau sekelas dengan kapal Panamax 6.000 TEUs (Ramadhan, 2021).

Untuk itu Maritim Indonesia merupakan bagian dari poros maritim dunia, maka

wilayah Indonesia harus menjadi dan memberikan pelayanan sebagai pusat-pusat

kegiatan maritim dan kelautan yang berkelas dunia dalam melayani kegiatan pelayanan

maritime dari seluruh dunia. Pelayanan yang dihadirkan harus berstandar internasional,

memberikan rasa kenyamanan dan keamanan (safety) keselamatan di dalam pelayaran

baik itu kapal barang maupun manusia.

Selain itu salah satu fungsi pelayanan publik yang masih sangat kurang, yang

dirasakan sebagian besar masyarakat di daerah kepulauan yaitu ketersediaan sarana dan

prasarana transportasi laut antar daerah dan pulau-pulau yang ada, baik itu antar Ibu Kota

Propinsi dengan kota/kabupaten maupun antar pulau-pulau yang ada di wilayah tersebut

dan sarana dan prasarana pendukung transportasi laut tersebut. Pemerintah wajib

memberikan pelayanan kepada masyarakat (public services) tidak terkecuali dibidang

transportasi laut yang mempunyai peran penting dalam mendukung pengembangan

ekonomi, pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan, perubahan sosial pendidikan,

membuka keterisolasian serta memperkuat ketahanan negara serta sebagai penghubung

antara satu pulau dengan pulau lainnya (Akhyary, 2019).

Untuk itu dalam rangka meminimalisir berbagai macam permasalahan trasportasi

laut pemerintah mengeluarkan regulasi, melalui UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

dimana pemerintah pusat, pemerintah daerah serta mereka yang terlibat dalam

pelaksanaan transportasi laut harus tunduk dan taat kepada kebijakan ini.

Selain itu dalam rangka mengoptimalkan potensi bisnis transportasi di Kepulauan

Riau tersebut, pemerintah membuat kebijakan yang dituangkan dalam UU No 23 tahun

2014 tentang Pemerintahan daerah, khususnya pasal 27 ayat satu (1) yang menyatakan

bahwa Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut

yang ada di wilayahnya. Kemudian ayat dua (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk

mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas

bumi; pengaturan administratif; pengaturan tata ruang; ikut serta dalam memelihara

keamanan di laut; dan ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kemudian

pada ayat tiga (3) dikatakan bahwa Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola

sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas)

mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Dari kewenangan yang telah diberikan tersebut, maka kita akan analisis apakah

hal ini sudah cukup optimal digunakan oleh pemerintah daerah? Apakah kebijakan ini

berdampak baik atau sebaliknya. Seperti yang kita ketahui kemajuan suatu negara dapat

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

727

dilihat dari kualitas kebijakan publiknya, jika kebijakan publiknya buruk bisa dipastikan

keadaan negara tersebut juga tidak jauh dari kualitas kebijakan publiknya. Penetapan

kebijakan merupakan proses membutuhkan pertimbangan yang matang dan tidak mudah.

Diperlukan analisis yang mendalam untuk bisa menghasilkan kebijakan publik yang tepat

dengan kondisi negara dan tepat dengan kebutuhan negara.

Maka untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kualitas

kebijakan ini dilaksanakan dan dioptimalkan oleh pemerintah daerah dalam rangka

pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam mendukung potensi bisnis transportasi laut

kepulauan riau sebagai kota Pelabuhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif untuk

mengetahui dan menganalisis kondisi faktual pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dalam

mendukung potensi bisnis transportasi laut Kepulauan Riau sebagai kota pelabuhan.

Penelitian kualitatif ini akan mengeksplorasi dan memahami makna yang didasarkan

kepada peraturan dan data yang didapatkan dari sumber-sumber yang berkompeten.

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau

mempelajari literatur-literatur dengan mengambil data teoritis yang digunakan dan

relevan untuk membangun landasan teori yang kuat untuk mendukung analisis yang

digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Area Free Trad Zone

Di Kepulauan Riau sendiri terdapat tiga area yang ditetapkan sebagai Area Fre

Trap Zone yaitu Karimun, Batam dan Panggalang hingga sebelah utara Pulau Bintan.

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (Indonesia Free Trade Zone) merupakan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP

Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun

memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh

Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan. Tak heran jika hal ini membuat barang

elektronik di Kota Batam atau kendaraan dibebaskan dari PPN, dan menyebabkan barang

elektronik yang akan keluar dari Batam dikenakan Pajak Tambahan, serta mobil yang saat

dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar Batam, sebelum membayar PPN

10%.

Di daerah Free trade zone ini seluruh kegiatan diberikan kemudahan tentang

pajak bahkan ada beberapa pajak seperti PPN dan Biaya masuk yang ditiadakan, sehingga

sangat potensial menjadi daerah perbaikan kapal atau layanan kebutuhan kapal lainnya.

Potensi Pendapatan Daerah

Dengan adanya uraian di atas maka kita dapat simpulkan bahwa Kepri memiliki

potensi bisnis transportasi laut yang sangat menjanjikan. Untuk itu maka Provinsi Kepri

mendirikan perusahaan transportasi laut yang sesuai dengan UU No 17 tahun 2008

tentang pelayaran bahwa pemerintah daerah, badan usaha daerah, atau perorangan atau

BUMN dapat mendirikan badan usaha Pelabuhan.

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

728

Sehingga PT Pelabuhan Kepri yang milik Provinsi, PT Pelabuhan Batam

Indonesia kemudian PT Pelabuhan Karya Karimun Mandiri dan PT Kota Tanjung Pinang.

Masing-masing pendirian badan usaha Pelabuhan tersebut ditujukkan untuk melakukan

layanan sesuai dengan yang diamanahkan dalam UU No 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran pada pasal 31 tentang Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan atau

Pelabuhan adalah (1) bongkar muat barang; (2) jasa pengurusan transportasi; (3) angkutan

perairan pelabuhan; (4) penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait

dengan angkutan laut; (5) tally mandiri; (6) depo peti kemas; (7) pengelolaan kapal (ship

management); (8) perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); (9) keagenan

Awak Kapal (ship manning agency); (10) keagenan kapal; dan (11) perawatan dan

perbaikan kapal (ship repairing and maintenance).

Selain itu jika kita bentangkan lagi, bidang usaha terkait kepelabuhanan sesuai

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, terdiri dari 2 (dua) kelompok usaha yaitu

Penyediaan dan pelayanan jasa kepelabuhanan dan Penyediaan dan pelayanan jasa terkait

dengan kepelabuhanan.

Pada kelompok jasa kepelabuhanan meliputi penyediaan dan pelayanan jasa kapal,

penumpang, dan barang yang secara rinci terdiri dari:

a. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.

b. Penyediaan dan/atau pelayanan pengisian bahan bakar dan pelayanan air bersih.

c. Penyediaan dan/atau pelayanan fasilitas naik turun penumpang dan/atau kendaraan.

d. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa dermaga untuk pelaksanaan kegiatan bongkar

muat barang dan petikemas.

e. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, alat

bongkat muat, serta peralatan pelabuhan.

f. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering,

dan Ro-Ro.

g. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa bongkar muat barang.

h. Penyediaan dan/atau pelayanan pusat distribusi dan konsolidasi barang.

i. Penyediaan dan/atau pelayanan jasa penundaan kapal.

Pada kelompok jasa terkait dengan kepelabuhanan meliputi kegiatan yang

menunjang operasional dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan yang secara rinci

terdiri dari:

a. Perkantoran;

b. Fasilitas pariwisata dan perhotelan;

c. Instalasi air bersih, listrik dan telekomunikasi;

d. Jaringan air limbah dan sampah;

e. Pelayanan bunker;

f. Tempat tunggu kendaraan bermotor.

Dengan dibukanya usaha Pelabuhan tersebut bagi pemerintah daerah baik BUMD

maupun oleh pihak swasta, tentu diharapkan dapat menjadi salah satu keran pendapatan

bagi daerah. Dalam hal ini PT Pelabuhan provinsi Kepri, kabupaten kota mendapatkan

kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang cukup signifikan sehingga pemanfaatan

kewenangannya mengelola sejumlah kegiatan bisnis di wilayah laut hingga 12 mill dari

garis pantai Kepri sesuai dengan UU 23 tahun 2014 dapat dilaksanakan.

Ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 6 triliun yang bisa masuk

ke kas daerah di wilayah 12 mill laut di Kepri. Potensi ini bisa digenjot melalui aktifitas

labuh jangkar, parkir kapal, reparasi kapal, suplai bahan makanan dan minuman, serta

kebutuhan logistik lainnya (bisnis.com, 2018). Dengan demikian kiranya hal ini dapat

lebih mensejahterakan masyarakat kapulauan Riau secara umum dan kabupaten kota

secara khususnya.

Sedangkan, khusus Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang merupakan ibu kota

provinsi Riau pada zaman dahulu kemudian menjadi Ibu Kota Provinsi Kepri, maka kota

Tanjung Pinang sangat potensial dijadikan sebagai City port.

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

729

B. Pembahasan

Pengelolaan Pulau Terluar

Berdasarkan Perpres No. 78 Tahun 2005, Pulau Kecil Terluar dapat didefinisikan

sebagai pulau dengan luas areal kurang atau sama dengan 2000 km

yang memiliki titik-

titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai

dengan hukum internasional dan nasional. Menurut Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia pada tahun 2011 telah menginventarisasi setiap jengkal tanah yang masuk ke

dalam kedaulatan negara di kawasan perbatasan Indonesia, dimana hasilnya di sepanjang

perbatasan Indonesia terdapat 92 pulau-pulau kecil terluar yang berbatasan laut dengan 10

(sepuluh) negara tetangga yaitu Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Papua

Nugini, Palau,Thailand, Timor Leste, dan Vietnam.

Hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI

AL, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar tersebut, sisanya ada di

tanjung-tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang

harus mendapatkan perhatian khusus karena sebagai penentu Titik Dasar. Pulau-pulau

tersebut adalah Pulau Rondo di NAD, Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Nipa dan

Pulau Sekatung di Kepulauan Riau, Pulau Marore, Pulau Marampit, dan Pulau Miangas

di Sulawesi Utara, Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Brasdi Papua, serta Pulau Dana

dan Pulau Batek di Nusa Tenggara Timur (Sari & Muslimah, n.d.).

Sesuai dengan Perpres Nomor 78 Tahun 2005, pengelolaan pulau-pulau kecil

terluar dilakukan secara terpadu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lingkup

pengelolaannya meliputi bidang-bidang : (1) sumberdaya alam dan lingkungan hidup (2)

infrastruktur dan perhubungan (3) pembinaan wilayah (4) pertahanan dan kemanan (5)

ekonomi, sosial, dan budaya.

Usaha pengelolaan pulau kecil terluar ini dikoordinasikan oleh sebuah Tim

Koordinasi yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan

Keamanan. Tugas Tim Koordinasi sehari hari dibantu oleh dua Tim Kerja yang

dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 juga dinyatakan bahwa

Pemerintah Pusat berwenang untuk menyusun rencana pengelolaan pulau- pulau kecil

terluar. Selanjutnya, dalam rangka pengawasan dan pengendalian pemanfaatan pulau

kecil terluar, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

melakukanpemantauan, pengamatan lapangan, dan/atauevaluasi terhadap perencanaan

dan pelaksanaannya.

Pulau-pulau kecil terluar ini merupakan Kawasan Strategis Nasional Tertentu

(KSNT), yaitu kawasanyang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan

hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi

kepentingan nasional. Pemanfatan pulau kecil terluar hanya dapat dilakukan untuk tiga

hal berikut :

1. pertahanan dan kemanan; seperti untuk akselerasi penyelesaian batas negara,

penempatan pos pertahanan beserta aparatnya, penempatan batas negara,

penempatan sarana bantu navigasi pelayaran,dan pengembangan potensi maritim

lainnya

2. kesejahteraan masyarakat; seperti untuk usaha kelautan dan perikanan, ekowisata

bahari, pendidikan dan penelitian, pertanian subsisten, penempatan sarana sosial

ekonomi, dan industri jasa maritim

3. pelestarian lingkungan; yaitu dengan menetapkan pulau kecil terluar sebagai

kawasan yang dilindungi atau kawasan konservasi

Pemanfaatan pulau kecil terluar untuk poin a dan b, harus

mendapatizin/persetujuan dari menteri/pimpinan lembagapemerintah nonkementerian

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

730

terkait sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk pemanfaatan poin c, wajib

mendapat izin dari menteri setelah mendapat rekomendasi dari gubernurdan/atau

bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, perencanaan pengelolaan

wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil terdiri atas Rencana Strategis, Rencana Zonasi,

Rencana Pengelolaan, dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil. Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana tersebut sesuai dengan

kewenangan masing-masing, kemudian disampaikan kepada gubernur dan menteri untuk

diketahui dan mendapatkan tanggapan atau saran.

Sedangkan, dalam Undang-Undang No.43 Tahun 2008, dinyatakan bahwa

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berwenang mengatur pengelolaan dan

pemanfaatan Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Komponen Transposrtasi Laut

Indonesia sebagai salah satu negara maritim yang memiliki 17.508 pulau dan

memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh pelosok negeri

memiliki kebutuhan agar konektivtas dapat terjalin dengan baik. Di sinilah peran

transportasi sangatlah penting, utamanya dalam hal ini adalah transportasi laut. Bicara

terkait layanan transposrtasi laut, maka tidak lepas dengan komponen transportasi laut

dalam upaya mendukung pelayanan yang berstandar internasional.

Kepulaun Riau sendiri terdiri dari dua kota dan lima kabupaten mulai dari

kebupaten natuna, kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kota Batam, Tanjung

Pinang dan Bintan. Dimana Natuna sebelah utara kaya dengan Migas, sementara untuk

Bintan, Batam dan Karimun merupakan lokasi kepulauan strategis yang menjadi lintasan

dunia sehingga kapal-kapal yang memanfaatkan peraian sebagai daerah lalu lintasnya

atau alur pelayaran atau transportasi.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta

arus dan sistem kontrol yang memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari

suatu temapat ke tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untuk mendukung

aktivitas manusia (Papacostas, 1987). Dalam transportasi kita kenal ada tiga unsur yaitu

sarana, prasarana dan jaringan. Pertama, sarana dalam hal ini berarti kapal laut. kapal

dapat didefinisikan sebagai “a ship is a floating vessel which is self propelled an capable

of carrying cargo or passenger” dalam The Marine Encyclopaedic Dictionary by Eric

Sullivan, atau kapal adalah sarana angkutan terapung di air yang dapat

bergerak/berpindah sendiri dari satu tempat ke tempat lain dan mampu mengangkut atau

memindahkan muatan/barang atau penumpang.

Ditinjau dari fungsi dan tujuannya, kapal terdiri dari kapal industry, kapal

service, kapal supply, dan kapal niaga. Kemudian jika ditinjau dari jenis muatannya kapal

terdiri dari kapal barang atau kargo, seperti kapal general cargo dan kapal peti kemas

(container). Kapal penumpang yang digunakan untuk mengangkut penumpang seperti

kapal Ro-Ro, Kapal Fery dan lainnya. Kemudian kapal Muatan Curah atau bulk carrier

atau kapal yang dibangun khusus mengangkut muatan curah seperti kapal tangker dan

lainnya. Dan selajutnya adalah kapal khusus yaitu kapa yang secara khusus memuat

muatan tertentu saja, seperti kapal ternak, kapal LNG, dan lainnya. Dan yang terakhir

kapal keruk (dreger) kapal yang berfungsi untuk memperdalam kolam pelabuhan, alur

pelayaran, sungai ataupun penyediaan tanah untuk reklamasi.

Kedua, prasarana adalah pelabuhan. Pelabuhan merupakan suatu mata rantai

dalam penyelenggaraan angkutan ke/dari pedalaman yang menghubungkan berbagai

sarana angkutan dengan sarana angkutan laut (Umar, 2001). Pelabuhan juga berfungsi

sebagai pintu gerbang perekonomian, pusat akumulasi barang, dari tempat produksi guna

diangkut ke tempat tujuan dan sebagai pusat distribusi barang ke pasaran (Sasongko,

2020).

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

731

Pelabuhan menurut Fair (2012:1) yakni

“

... port is a place which regularly

provides accommodations for the transfer of passangers and/or goods to and from water

carriers

”

. Pelabuhan pada umumnya terletak di perbatasan antara laut dengan daratan,

atau terletak di sungai atau danau. Pelabuhan menurut Fair terdiri dari tiga bagian, yaitu:

(1) perairan atau kolam yang menyediakan tempat berlindung; (2) fasilitas waterfront

seperti tambatan, dermaga, gudang atau fasilitas pelayanan penumpang, muatan, bahan

bakar, bahan pasokan untuk kapal; (3) peralatan apung seperti kapal- kapal penolong dan

alat angkat di perairan.

Kemudian (Branch, 2009) menyatakan:

“A port is a terminal and area within which vessels load or discharge cargo

whether at berths, anchorages, buoys, or the like, and shall also include the usual

places where vessels wait for their turn or are ordered or obliged to wait for their

turn no matter the distance from that area. ...Usually it has an interface with

other forms of transport and in so doin provides connecting services; or it is the

left hand side of the ship/aircraft when facing forward

”

Pernyataan tersebut menambahkan lokasi perairan (anchorage area) sebagai

tempat kapal menunggu giliran untuk bongkar muat sebagai bagian dari fasilitas

pelabuhan. Biasanya sebuah pelabuhan mempunyai antarmuka (interface) sebagai

layanan penghubung antar jenis alat transportasi.

Pembangunan pelabuhan Kepri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jembatan, Undang – undang no. 17 tahun 2008

tentang Pelayaran, PP 61 tahun 2009 tentang kepelabuhan, Jembatan / Pelabuhan sebagai

salah satu prasarana Transportasi yang mempunyai peranan dalam hal distribusi ekonomi

mulai dari yang berskala lokal, regional maupun nasional yang bertujuan untuk

mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan meningkatnya tarap kehidupan

masyarakat.

Pembangunan Pelabuhan memiliki arah kebijakan membangun dan

mengembangkan jaringan prasarana transportasi, terutama daerah Hinterland untuk

meningkatkan dan memperlancar arus mobilitas orang dan barang terutama hasil produksi

yang dihasilkan daerah tersebut. pada tahun 2013 Pemerintahan Kota Batam melalui

Dinas Perhubungan telah membangun 2 (dua) Unit Pembangunan dengan lokasi Pulau

Akar dan Galang Baru Kecamatan Galang.

Di Kepri khususnya di kota Batam, memiliki Pelabuhan Internasional Logistik

yang menghubungkan Kota Batam dengan Singapura dan Malaysia: Sekupang, Batu

Ampar, dan Kabil. Pelabuhan Internasional Penumpang: Batam Centre, Harbour Bay,

Nongsa, Waterfront dan Sekupang. Pelabuhan Domestik Penumpang: Harbour Bay,

Sekupang, dan Telaga Punggur. Pelabuhan Internasional Penumpang: Batam Centre,

Harbour Bay, Nongsa, Waterfront dan Sekupang. Pelabuhan Domestik Penumpang:

Harbour Bay, Sekupang, dan Telaga Punggur.

Ketiga, jaringan adalah alur pelayaran atau jika di darat adalah jalan raya. Di

kepri sendiri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 78 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Pulau- Pulau Kecil Terluar, di Provinsi Kepulauan Riau terdapat 19

pulau yang berbatasan dengan negara tetangga yang tersebar di 5 Kabupaten/Kota, yakni:

Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Bintan, Kabupaten

Karimun, dan Kota Batam. Pulau-pulau kecil terluar yang berada di Kepri tersebut pada

umumnya belum memiliki jaringan Angkatan laut yang secara tetap melayani pualu

tersebut (Himawan, 2014).

Pelayanan Berstandar Internasional

Pemerintah Indonesia memberi perhatian khusus terhadap pembangunan sector

maritim, dimana ada 34 pelabuhan di seluruh Indonesia yang akan dibangun dan

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

732

menerapkan standar internasional agar Indonesia dapat berkompetisi dengan negara

maritm lainnya di dunia. Apalagi Pelabuhan merupakan infrastruktr penting dalam roda

perekonomian Indonesia. Pelabuhan merupakan salah satu sumber pemasukan negara.

Maka dibutuhkan kualitas pelayanan yang berstandar Internasional, dengan meratifikasi

(International Ship and Port Facility Security/ISPS Code) melalui Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor : KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS

tahun 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan di Wilayah Indonesia,

aturan ini di Indonesia berlaku mulai 1 Juli 2004.

Berangkat dari itu, peningkatan kapasitas pelayanan Pelabuhan menjadi focus

dari pengembangan Pelabuhan di seluruh Indonesia, termasuk di Kepri. Mulai dari

pembangunan fisik infrastruktur, Pelabuhan terminal peti kemas yang modern maupun

Pelabuhan terminal penumpang selain nyaman tetapi juga harus memperhatikan

keamanan lingkungan.

Dalam konteks organisasi bisnis, kualitas pelayanan menjadi determinan utama

dalam memenangkan kompetisi. Lingkungan bisnis yang sarat dengan persaingan

menuntut setiap perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan secara

total (Zeithaml, 2002; Dick, 2007). Maka dapat dikatakan bahwa sebuah organisasi yang

bisa eksis adalah organisasi yang mampu memberikan pelayanan prima dan mampu

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan sebaik- baiknya (excellent service).

Dalam literatur administrasi publik, terdapat tiga perspektif teori arus utama

(mainstream) yang dapat dijadikan basis untuk menganalisis kualitas pelayanan, yaitu

paradigma administrasi publik klasik (old public administration), manajemen publik baru

(new public management), dan pelayanan publik baru (new public service). Kualitas

pelayanan kini memainkan peranan penting dalam banyak industri jasa karena merupakan

pembeda yang paling efektif bagi sejumlah produk. kualitas pelayanan dapat dilihat

dengan menganalisis perbandingan antara pelayanan yang diperoleh (perceived service)

dan pelayanan yang diharapkan (expected service) (Randheer, Al-Motawa, & Vijay,

2011).

Dalam pelayanan di Pelabuhan, contohnya adalah menyediakan pelayanan kapal

yang besar-besar terutama yang memiliki ukuran diatas 30.000/40.000 dbt hingga

300.000 dbt vlcc (very hight container diesel) merupakan kapal yang sangat

membutuhkan berbagai kebutuhan-kebutuhan seperti ship-chandler kemudian

comsumables. Shi-chandler adalah dealer retail atau distributor yang menyediakan

kebutuhan kapal, seperti air minuman dan makanan. Sedangkan consumable adalah

kebutuhan akan pasokan BBM, minyak hitam atau oli mesin dan lain sebagainya.

Tentu saja hal di atas merupakan satu potensi yang dapat dilayani oleh

pemerintah provinsi Kepri atau kabupaten kota dengan melakukan spesialisasi dan

deferensiensi layanan. Penerapan sistem digitaliasi juga sangatlah penting di era revolusi

industry 4.0 ini. Seperti penerapan teknologi digital Terminal Operating System (TOS)

yang tidak hanya meningkatkan pelayanan karena handling peti kemas menggunakan

sistem, namun juga menghemat pengeluaran biaya operasional pengguna jasa yang dapat

menurunkan biaya logistic

Potensi lainnya adalah misalnya kabupaten Batam yang memiliki 108 industri

perkapalan atau shipboard yang selama ini terkenal sebagai daerah yang memperoduksi

kapal-kapal baik untuk kebutuhan local maupun internasional (Harefa, 2018).

Area Free Trad Zone

Di Kepulauan Riau sendiri terdapat tiga area yang ditetapkan sebagai Area Free

Trad Zone yaitu Karimun, Batam dan Panggalang hingga sebelah utara Pulau Bintan.

Kawasan Perdagangan Bebas Indonesia (Indonesia Free Trap Zone) merupakan

kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BP

Batam (Badan Pengusahaan Batam) menjadi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan

Bebas di mana pelabuhan di Kota Batam, Kabupaten Bintan, dan Kabupaten Karimun

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal 
Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734 
Analisis  Kebijakan  Pengelolaan  Pulau-pulau  Kecil  Terluar  Dalam  Mendukung  Potensi  Bisnis 
Transportasi Laut Kepulauan Riau  
                                                                                                                                  733 
memiliki izin bebas pajak barang ekspor-impor yang berlaku mulai 1 April 2009 oleh 
Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan (Widyastuti, 2014). Tidak heran jika hal ini 
membuat  barang  elektronik  di  Kota  Batam  atau  kendaraan  dibebaskan  dari  PPN,  dan 
menyebabkan  barang  elektronik  yang  akan  keluar  dari  Batam  dikenakan  Pajak 
Tambahan, serta mobil yang saat dibeli tidak dibayar PPN-nya, tidak bisa dibawa keluar 
Batam, sebelum membayar PPN 10%.  
Di  daerah  Free  trade  zone  ini  seluruh  kegiatan  diberikan  kemudahan  tentang 
pajak bahkan ada beberapa pajak seperti PPN dan Biaya masuk yang ditiadakan, sehingga 
sangat potensial menjadi daerah perbaikan kapal atau layanan kebutuhan kapal lainnya. 
  
 
KESIMPULAN 
 
Pulau-pulau terpencil dan terluar yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, memiliki 
potensi  keindahan  alam  dan  perikanan  yang  perlu  menjadi  perhatian  bagi  Pemerintah 
untuk  mengembangkan  potensi  tersebut.  Hal  ini,  perlu  didukung  oleh  pembangunan 
sarana  dan  prasarana  transportasi  laut  yang memadai  guna  mendorong  pengembangan 
ekonomi di  Pulau tersebut. Kepulauan Riau sebagai salah satu provinsi yang memiliki 
kewenangan  pemanfaatan  dan  pengelolaan  wilayah  12  mill  laut  seyogianya  dapat 
mengoptimalkan  potensi  itu  dengan  mendukung  pertumbuhan  bisnis  transportasi  laut 
dalam rangka menggenjot pendapatan daerah atau PAD yang diperkirakan mencapai 6 
triliun. Dengan kewenangan itu juga seyogiyanga sebagai provinsi dengan pulau-pulau 
terluar  yang  cukup  banyak  dapat  mendukung  bisnis  transportasi  laut  sehingga  hal  ini 
dapat membentuk kota Kepri sebagai City Port.  
 
 
BIBLIOGRAFI 
 
Akhyary,  E.  (2019).  Resources  Presence  Analysis  On  Sea  Transportation  Policy 
Implementation  At  The  Riau  Islands  Province  Border  Area.  Publikauma:  Jurnal 
Administrasi  Publik  Universitas  Medan  Area,  7(1),  12–29.DOI: 
https://doi.org/10.31289/publika.v7i1.2094 
Branch, R. M. (2009). Instructional design: The ADDIE approach (Vol. 722). Springer 
Science & Business Media. 
Fitriani,  R.  (2017).  Aspek  Hukum  Legalitas  Perusahaan  atau  Badan  Usaha  dalam 
Kegiatan Bisnis. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, 12(1), 136–145. 
Ginting, A.  M.  (2016). Kendala pembangunan provinsi  daerah kepulauan: Studi kasus 
Provinsi Kepulauan Riau. Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri 
Dan Hubungan Internasional, 4(1). 10.22212/jp.v4i1.328 
Harefa,  T.  M.  (2018).  Efektifitas  Model  Pembelajaran  Arias  (Assurance,  Relevance, 
Interest,  Assessment,  Satisfaction)  Terhadap  Kemampuan  Menulis  Pantun  Oleh 
Siswa  Kelas  Vii  Smp  Swasta  Dharma  Bakti  Lubuk  Pakam  Tahun  Pembelajaran 
2017/2018. UNIMED. 
Himawan,  T.  (2014).  Kebutuhan  Angkutan  Laut  yang  Menghubungkan  Pulau-Pulau 
Terpencil di Wilayah Kepulauan Riau. Warta Penelitian Perhubungan, 26(6), 287–
298. 10.25104/warlit.v26i6.899 
Leste, T. (n.d.). Studi Perbandingan Proses Keanggotaan ASEAN: Vietnam, Myanmar, 
Kamboja dan. Jurnal Analisis Hubungan Internasional, 4(1). 
Papacostas, C. S. (1987). Fundamentals of transportation engineering. 

Noni Kusnita, Yogi Sumarsono Wibowo, Irwan Syari Tanjung, Riant Nugroho /Cerdika: Jurnal

Ilmiah Indonesia, 1(6), 724-734

Analisis Kebijakan Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar Dalam Mendukung Potensi Bisnis

Transportasi Laut Kepulauan Riau

734

Ramadhan, A. W. (2021). Model Kontrak Kerjasama Pengelolaan Bidang Infrastruktur

Pelabuhan. Jurist-Diction, 4(1), 33–52. = http://dx.doi.org/10.20473/jd.v4i1.24291

Randheer, K., Al-Motawa, A. A., & Vijay, P. J. (2011). Measuring commuters’

perception on service quality using SERVQUAL in public transportation.

International Journal of Marketing Studies, 3(1), 21.

Sari, D. A. A., & Muslimah, S. (n.d.). Kebijakan Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Indonesia Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Global. Yustisia Jurnal Hukum,

3(3), 57–72.DOI: https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i3.29548

Sasongko, A. (2020). Implementasi Keselamatan dan Keamanan Kapal Kapal yang

Berlabuh (Drop Anchor) di Wilayah Perairan Batam. Journal of Law and Policy

Transformation, 4(2), 189–206.DOI: http://dx.doi.org/10.37253/jlpt.v4i2.680

Sugiono, M. (n.d.). Geopolitik Asia dan Tantangan Diplomasi Struktural Indonesia.

Jurnal majelis, 119.

Umar, M. H. (2001). Hukum maritim dan masalah-masalah pelayaran di Indonesia.

Pustaka Sinar Harapan bekerja sama dengan Persatuan Pelayaran Niaga Indonesia.

Widyastuti, V. M. E. (2014). Penerapan Pola Enclave Pada Kawasan Perdagangan

Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Free Trade Zone) Di Kabupaten Karimun Provinsi

Kepulauan Riau. UNS (Sebelas Maret University).

terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY ND)

license (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/).