Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia

What’s Hot in Regional Diplomacy? Tracking ASEAN Foreign Policy Trajectories Through Entity-Based Text Analysis

Kevin Noelee Dieter Alden — 2026-08-15

Understanding foreign policy trajectories across Southeast Asia requires tracking dynamic public diplomatic narratives. Existing computational models often prioritize prediction accuracy over qualitative interpretability. This study aims to establish an automated entity-based text-mining framework to track and visually map regional diplomatic themes across eleven Southeast Asian nations. Using a Python pipeline on a 2025 Google News corpus of 3,312 articles and 107,460 sentences, candidate topics were extracted via spaCy natural language processing, ranked through multi-factor composite scoring, mapped using NetworkX co-occurrence graphs, and grouped via K-Means clustering with Silhouette Analysis. The empirical findings reveal a clear structural hierarchy in media visibility, led by Singapore, Indonesia, and Malaysia. Bilateral connectivity peaks sharply around mainland border dynamics, particularly between Thailand and Cambodia. Semantic clustering demonstrates a dual-track narrative: localized economic integration and cross-border trade drive internal cooperation, whereas major-power competition, China’s economic footprint, and South China Sea maritime claims dominate external security discourse. This transparent, low-latency framework bridges computational text processing with qualitative policy analysis, offering a scalable tool for real-time diplomatic monitoring.

Optimalisasi Tata Kelola Keamanan Maritim Indonesia Menghadapi Ancaman Grey Zone Warfare dan Maritime Hybrid Threats pada Era Kompetisi Geostrategis Global di Indo-Pasifik

Nefra Firdaus — 2026-08-12

Perkembangan lingkungan strategis global menunjukkan meningkatnya penggunaan strategi Grey Zone Warfare dan Maritime Hybrid Threats oleh berbagai aktor negara maupun non-negara untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan keamanan tanpa memicu konflik terbuka. Kawasan Indo-Pasifik sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan persaingan geopolitik global menjadi wilayah yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman tersebut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi tantangan dalam menjaga kedaulatan wilayah, keamanan jalur perdagangan internasional, serta stabilitas keamanan maritim nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi tata kelola keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi ancaman Grey Zone Warfare dan Maritime Hybrid Threats serta merumuskan strategi optimalisasi tata kelola keamanan maritim yang adaptif dan resilien. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan tata kelola maritim terintegrasi, Maritime Domain Awareness, diplomasi maritim, transformasi digital, dan sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan resiliensi keamanan maritim Indonesia di era kompetisi geostrategis global Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola maritim terintegrasi, Maritime Domain Awareness, diplomasi maritim, transformasi digital, dan sinergi antarlembaga menjadi faktor kunci dalam meningkatkan resiliensi keamanan maritim Indonesia di era kompetisi geostrategis global.

Strategi Resiliensi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Rivalitas Geopolitik Amerika Serikat–Tiongkok di Kawasan Indo-Pasifik Melalui Pendekatan Integratif Empat Matriks Keamanan Maritim Christian BuegerMenuju Indonesia Emas 2045

A. Rivai Ras — 2026-08-12

Rivalitas geopolitik Amerika Serikat dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi stabilitas keamanan maritim global. Persaingan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga memengaruhi perdagangan internasional, konektivitas maritim, keberlanjutan lingkungan laut, dan keamanan manusia. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi strategis yang rentan sekaligus berpeluang dalam dinamika tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi rivalitas geopolitik Amerika Serikat–Tiongkok serta merumuskan strategi resiliensi yang ideal melalui pendekatan integratif empat matriks keamanan maritim Christian Bueger. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi keamanan maritim Indonesia telah mengalami kemajuan melalui penguatan diplomasi maritim, modernisasi sistem pengawasan, dan peningkatan kerja sama regional, namun masih menghadapi tantangan dalam integrasi data maritim, interoperabilitas antarlembaga, dan kapasitas Maritime Domain Awareness. Berdasarkan analisis menggunakan empat matriks Bueger (Sea Power, Economic Development, Marine Environment, dan Human Security), strategi resiliensi yang ideal mencakup penguatan Kesadaran Domain Maritim, diplomasi maritim, transformasi digital, ketahanan ekonomi maritim, dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Penelitian menyimpulkan bahwa keempat dimensi keamanan maritim harus dikembangkan secara simultan dan terintegrasi untuk membentuk sistem keamanan maritim nasional yang adaptif, tangguh, dan berkelanjutan. Strategi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan maritim regional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Strategi Penguatan Keamanan Chokepoints Maritim Global dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi Nasional: Studi Geostrategis terhadap Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz

Muhamad Risahdi — 2026-08-12

Chokepoints maritim merupakan jalur strategis yang berperan penting dalam kelancaran perdagangan internasional, distribusi energi global, dan stabilitas ekonomi dunia. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, dan Selat Hormuz merupakan tiga kawasan strategis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketahanan ekonomi nasional Indonesia. Meningkatnya rivalitas geopolitik, ancaman keamanan maritim, gangguan rantai pasok global, serta konflik regional menjadikan keamanan chokepoints maritim sebagai isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia dalam menghadapi dinamika keamanan pada chokepoints maritim global serta merumuskan strategi penguatan keamanan yang mampu mendukung ketahanan ekonomi nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keamanan maritim Indonesia telah mengalami kemajuan melalui penguatan kesadaran domain maritim, patroli maritim, kerja sama regional, diplomasi maritim, dan pembangunan kapasitas kelembagaan, namun masih menghadapi tantangan berupa integrasi data maritim yang terbatas, koordinasi lintas sektor yang kurang optimal, ketergantungan pada jalur energi global, dan meningkatnya risiko geopolitik di Indo-Pasifik dan Timur Tengah. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan Maritime Domain Awareness, diplomasi maritim, kerja sama regional, ketahanan logistik nasional, serta integrasi tata kelola keamanan maritim menjadi faktor utama dalam meningkatkan resiliensi ekonomi nasional terhadap dinamika keamanan chokepoints maritim global.

Optimalisasi Kolaborasi Regional Asean dalam Membangun Resiliensi Keamanan Maritim Menghadapi Ancaman IUU Fishing, Kejahatan Transnasional, dan Persaingan Kekuatan Besar di Indo-Pasifik

Asep Iwa Soemantri — 2026-08-12

Kawasan Indo-Pasifik menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global sekaligus arena kompetisi geopolitik yang semakin kompleks. Di tengah dinamika tersebut, negara-negara ASEAN menghadapi berbagai ancaman keamanan maritim seperti Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU Fishing), kejahatan transnasional maritim, penyelundupan narkotika, perdagangan manusia, perompakan, serta meningkatnya rivalitas kekuatan besar yang berpotensi mengganggu stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kolaborasi regional ASEAN dalam menghadapi ancaman keamanan maritim serta merumuskan strategi optimalisasi kerja sama kawasan untuk membangun resiliensi keamanan maritim yang berkelanjutan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ASEAN telah memiliki berbagai mekanisme kerja sama seperti ASEAN Maritime Forum, Expanded ASEAN Maritime Forum, ADMM-Plus, dan ReCAAP yang telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan koordinasi antarnegara, namun masih menghadapi kendala berupa kesenjangan kapasitas keamanan maritim, integrasi data yang terbatas, perbedaan regulasi nasional, dan tekanan geopolitik eksternal. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan Maritime Domain Awareness, interoperabilitas kelembagaan, diplomasi maritim regional, pertukaran informasi keamanan maritim, harmonisasi regulasi, dan pembangunan kapasitas bersama merupakan faktor utama dalam meningkatkan resiliensi keamanan maritim ASEAN. Dengan menerapkan prinsip-prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim (integrasi, interaksi, transparansi, kontrol, akuntabilitas, kerahasiaan, dan regulasi) serta pendekatan empat matriks keamanan maritim Christian Bueger (Sea Power, Economic Development, Human Security, dan Marine Environment), ASEAN dapat membangun sistem keamanan maritim yang lebih adaptif dan terintegrasi untuk menghadapi ancaman multidimensional yang terus berkembang serta mendukung visi Komunitas ASEAN 2045 yang aman, tangguh, dan berkelanjutan.

Strategi Adaptif Keamanan Maritim Indonesia dalam Mengantisipasi Eskalasi Konflik Laut Tiongkok Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Sea Power, Human Security, Marine Environment, dan Economic Development

Fitry Taufiq — 2026-08-12

Eskalasi konflik di Laut Tiongkok Selatan menjadi salah satu tantangan utama keamanan maritim kawasan Indo-Pasifik yang berpotensi memengaruhi stabilitas politik, ekonomi, lingkungan, dan keamanan manusia. Konflik tersebut tidak hanya melibatkan klaim teritorial antarnegara, tetapi juga berkaitan dengan rivalitas geopolitik global, kebebasan navigasi, keamanan jalur perdagangan internasional, serta eksploitasi sumber daya laut. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan negara yang berbatasan dengan Laut Natuna Utara memiliki kepentingan strategis dalam menjaga stabilitas kawasan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam mengantisipasi eskalasi konflik Laut Tiongkok Selatan serta merumuskan strategi adaptif yang mampu memperkuat stabilitas Sea Power, Human Security, Marine Environment, dan Economic Development. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi strategi keamanan maritim Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan patroli maritim, diplomasi regional, dan pengembangan kesadaran domain maritim, namun masih menghadapi tantangan berupa integrasi data maritim yang terbatas, luasnya area pengawasan, dan meningkatnya persaingan geopolitik. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan Maritime Domain Awareness, diplomasi maritim adaptif, pembangunan ketahanan ekonomi maritim, perlindungan lingkungan laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan elemen penting dalam membangun resiliensi keamanan maritim Indonesia. Dengan menerapkan prinsip implementasi kebijakan keamanan maritim serta pendekatan empat matriks Christian Bueger, Indonesia dapat mengembangkan strategi adaptif yang mampu menjaga stabilitas keamanan maritim nasional dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045 sebagai negara maritim yang kuat, aman, dan berdaya saing global.

Pergeseran Budaya Hukum Masyarakat dalam Perkembangan Industri Fintech Lending di Indonesia

Anna Faradiba — 2026-08-05

Perkembangan industri financial technology (fintech) lending di Indonesia telah membawa implikasi yang melampaui aspek ekonomi semata. Kemudahan akses kredit melalui platform digital telah memicu pergeseran fundamental dalam budaya hukum masyarakat, yang oleh Lawrence M. Friedman didefinisikan sebagai nilai-nilai, sikap, dan orientasi masyarakat terhadap hukum. Masyarakat Indonesia mengalami transisi dari budaya kolektivitas tradisional yang berpijak pada instrumen sosial seperti arisan dan pinjam-meminjam berbasis kepercayaan, menuju individualisme digital yang ditandai oleh transaksi algoritmik, konsumtivisme, dan normalisasi utang instan. Penelitian ini menganalisis tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana perkembangan fintech lending memengaruhi pergeseran budaya hukum dari kolektivitas menuju individualisme digital. Kedua, sejauh mana normalisasi budaya utang konsumtif memengaruhi kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam perjanjian elektronik. Ketiga, bagaimana respons regulasi menghadapi fenomena gerakan "Gagal Bayar" (Galbay) dan pergeseran budaya hukum lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis-empiris, penelitian ini menggabungkan pendekatan normatif dengan analisis sosio-legal. Analisis ditopang oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori living law Eugen Ehrlich dan teori collective belief Bruno dan Fritzman. Hasil kajian menunjukkan bahwa pergeseran budaya hukum ini mencerminkan krisis kesadaran hukum yang dipicu oleh ketidakharmonisan antara kecepatan inovasi teknologi dan kesiapan masyarakat. Gerakan Galbay merupakan manifestasi dekonstruksi hukum, yaitu respons masyarakat yang menciptakan norma perlawanan ketika hukum gagal memberikan keadilan. Reformasi regulasi, penguatan literasi hukum dan keuangan, hingga rekonstruksi budaya hukum menjadi agenda mendesak untuk dapat mencegah dampak negatif dari pergeseran budaya hukum masyarakat akibat perkembangan fintech lending di Indonesia.

Studi Kelayakan Pengembangan Kawasan Rest Area Trans Papua

Endra Wati Sampa — 2026-08-05

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengelolaan potensi ekonomi, dampak ekonomi dan sosial, serta tahapan pengembangan kawasan rest area di koridor Trans Papua segmen Wamena–Muara Tami. Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan regresi linier berganda untuk data kuantitatif serta reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan rest area ditentukan oleh pemilihan lokasi strategis, penataan zonasi fungsi, dan ketersediaan infrastruktur dasar dan ekonomi yang memadai. Penerapan zonasi pelayanan, ekonomi, dan logistik yang terintegrasi, serta penguatan kelembagaan lokal melalui BUMDes atau koperasi adat, terbukti mendorong optimalisasi UMKM dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Pengembangan rest area memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan melalui peningkatan peluang usaha, pendapatan masyarakat, dan akses pasar produk lokal. Hasil analisis kelayakan menunjukkan nilai NPV positif sebesar Rp6,30 miliar, BCR 1,42, dan IRR 17,97%, dengan tingkat penerimaan masyarakat, partisipasi, dan dukungan kelembagaan pada kategori layak. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan rest area berbasis masyarakat lokal dan adat serta penguatan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan sosial di koridor Trans Papua.

Pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Milik Orang Asli Papua (OAP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Provinsi Papua Pegunungan

Yohanis Sampe — 2026-08-05

Tujuan penelitian ini adalah merancang model analisis yang komprehensif mengenai pengaruh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) milik Orang Asli Papua (OAP) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda serta tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM OAP memiliki potensi besar yang didukung oleh sumber daya alam lokal, kearifan budaya, dan meningkatnya minat masyarakat dalam berwirausaha. Namun, pengembangan UMKM masih menghadapi berbagai kendala seperti tingginya biaya logistik, rendahnya kemampuan manajerial, terbatasnya akses teknologi, serta minimnya fasilitas produksi. Faktor akses permodalan, infrastruktur logistik, dan kapasitas manajemen berpengaruh terhadap kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja memberikan dampak positif yang signifikan, sedangkan modal, omzet, dan jumlah unit usaha belum memberikan kontribusi optimal karena skala usaha yang masih kecil. Digitalisasi dan pengembangan produk inovatif menjadi strategi utama dalam meningkatkan produktivitas UMKM OAP melalui pemanfaatan platform online, media sosial, pembayaran digital, serta peningkatan kualitas, desain, dan branding berbasis budaya lokal. Kedua variabel tersebut terbukti mampu meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM sehingga diperlukan pendampingan, penguatan fasilitas, dan kebijakan yang mendukung inovasi serta teknologi.

Kolaborasi Multi-Sektor dalam Mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS): Studi Kasus Peran PKBM Belantik Jelai di Kecamatan Jelai Hulu Periode 2020–2025

Edy Purnomo — 2026-08-05

Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) dan Anak Putus Sekolah (APS) masih menjadi tantangan sosiologis dan edukatif di wilayah kecamatan Jelai Hulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Belantik Jelai dalam mengatasi permasalahan ATS dan APS di Kecamatan Jelai Hulu sepanjang periode 2020–2025 melalui penyelenggaraan program Paket A, B, dan C. Menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini membedah strategi kolaborasi multi-sektor yang dirintis sejak tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi formal antara PKBM dengan institusi pendidikan (SMAN 1, SMPN 2, SMPN 3, SMPN 4 Jelai Hulu, SMPN 3 Marau, SDN 17, dan SDN 5 Jelai Hulu) serta institusi non-pendidikan (Kantor Camat Jelai Hulu dan KSBSI PT Fape) berhasil menciptakan sistem pelacakan, motivasi, dan pengalihan peserta didik yang efektif. Keberhasilan model kolaborasi masif ini diakui secara nasional melalui penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2021. Secara praktis, luaran klinis program ini berhasil mencetak alumni kompeten yang terserap di sektor korporasi, birokrasi pemerintahan, hingga melanjutkan ke jenjang strata satu (S1) menjadi tenaga pendidik.

Model Strategi Keamanan Maritim Indonesia dalam Menghadapi Potensi Krisis Global Akibat Konflik Timur Tengah, Gangguan Sea Lines of Communication, dan Ancaman terhadap Ketahanan Maritim Nasional

Lukman Yudho Prakoso — 2026-08-05

Perkembangan konflik di Timur Tengah, khususnya di kawasan Teluk Persia, Laut Merah, dan Selat Hormuz, telah meningkatkan risiko gangguan terhadap Sea Lines of Communication (SLOC) global yang menjadi tulang punggung perdagangan internasional dan distribusi energi dunia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang sangat bergantung pada konektivitas maritim, Indonesia menghadapi berbagai risiko strategis yang dapat memengaruhi ketahanan ekonomi, keamanan energi, stabilitas perdagangan, dan keamanan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi strategi keamanan maritim Indonesia saat ini dalam menghadapi potensi krisis global serta merumuskan model strategi keamanan maritim yang adaptif dan resilien. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan Maritime Domain Awareness, ketahanan rantai pasok maritim, diplomasi maritim, keamanan energi, serta integrasi tata kelola keamanan maritim menjadi faktor utama dalam meningkatkan ketahanan maritim nasional menghadapi krisis global. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi strategi keamanan maritim Indonesia telah menunjukkan kemajuan melalui penguatan kelembagaan dan diplomasi maritim, namun masih menghadapi tantangan berupa integrasi data maritim, ketergantungan jalur perdagangan global, dan sistem manajemen krisis yang belum terintegrasi. Model Maritime Crisis Resilience Framework (MCRF) yang dihasilkan mengintegrasikan Maritime Domain Awareness, ketahanan energi, ketahanan rantai pasok, diplomasi maritim, transformasi digital, dan pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai pilar utama ketahanan maritim nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Analisis Nilai Tunjuk Ajar dalam Album Lagu Kasidah Saujana

Arisah Nasution — 2026-08-05

Pelestarian nilai Tunjuk Ajar Melayu sebagai pedoman kehidupan yang sarat ajaran moral, religius, dan sosial semakin jarang dipahami, terutama oleh generasi muda. Salah satu media yang masih memuat nilai tersebut adalah lirik lagu kasidah, termasuk dalam album kasidah Saujana. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan nilai-nilai Tunjuk Ajar Melayu yang terkandung dalam lirik lagu pada album kasidah Saujana berdasarkan perspektif Tenas Effendy. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data berupa kutipan lirik lagu diperoleh melalui teknik membaca, mencatat, dan mengelompokkan, kemudian dianalisis dengan mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menafsirkan nilai-nilai yang terkandung berdasarkan teori Tunjuk Ajar Melayu yang mencakup 39 subnilai. Keabsahan data diuji melalui triangulasi teori, ketekunan pengamatan, dan kecukupan referensi. Dari 50 kutipan lirik yang dianalisis, nilai yang paling dominan adalah ketakwaan kepada Tuhan (18 data), diikuti nilai kasih sayang, pemanfaatan waktu, amanah, kerja keras, keikhlasan, kemandirian, dan rasa syukur. Lirik lagu menampilkan ajaran moral, spiritual, dan sosial melalui bahasa religius, puitis, simbolik, dan nasihat yang lembut. Album kasidah Saujana tidak hanya berfungsi sebagai hiburan religius, tetapi juga sebagai media dakwah, pendidikan akhlak, dan pelestarian budaya Melayu. Liriknya menyampaikan pesan moral dan spiritual yang relevan untuk kehidupan masyarakat serta menanamkan nilai budaya kepada generasi muda.

Menjelajahi Lapisan Realitas: Keterkaitan Ontologi, Paradigma, dan Metode dalam Ilmu Pengetahuan

Himam Nur Wahidin — 2026-08-05

Penelitian ini mengkaji secara mendalam keterkaitan fundamental antara ontologi, paradigma keilmuan, dan metode penelitian dalam lanskap ilmu pengetahuan modern. Tujuan utamanya adalah mengelaborasi bagaimana asumsi ontologis yang mendasari pandangan tentang realitas memengaruhi pilihan paradigma keilmuan dan menentukan validitas metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka kualitatif dengan analisis filosofis. Temuan menunjukkan bahwa kesadaran ontologis adalah prasyarat penting bagi peneliti untuk mengembangkan sikap kritis dan menghindari "pemiskinan ontologis" (ontological impoverishment) yang sering terjadi akibat dominasi monisme positivistik. Artikel ini mengidentifikasi bahwa perbedaan asumsi antara paradigma positivisme, interpretivisme, dan kritis tidak hanya bersifat teoretis tetapi memiliki konsekuensi praktis terhadap integritas data. Disimpulkan bahwa integrasi refleksivitas peneliti dalam setiap langkah metodologis sangat krusial untuk meningkatkan kedalaman ilmu pengetahuan dan meminimalisir bias yang melekat pada setiap instrumen penelitian.

Peran Epistemologi dalam Penguatan Teori dan Praktik Manajemen Pendidikan: Perspektif Filsafat Ilmu

Sugimin — 2026-08-05

Di tengah pesatnya integrasi Kecerdasan Buatan dan data raya (big data) dalam tata kelola pendidikan, manajemen pendidikan menghadapi krisis validitas pengetahuan yang menantang otoritas kepemimpinan tradisional sekaligus menuntut reorientasi filosofis yang mendasar. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan rekonstruksi filosofis secara komprehensif terhadap peran epistemologi sebagai pilar filsafat ilmu dalam memperkuat landasan teoritis dan praktis manajemen pendidikan di era disrupsi digital. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-reflektif melalui studi kepustakaan sistematis, penelitian ini mengevaluasi literatur terkini mengenai filsafat ilmu, epistemologi digital, dan manajemen pendidikan Islam. Temuan menunjukkan bahwa epistemologi berfungsi sebagai jangkar metodologis melalui kriteria kebenaran korespondensi, koherensi, dan pragmatis yang menjamin akuntabilitas manajerial. Munculnya fenomena "epistemologi digital" membawa tantangan black box problem dan bias algoritma yang menuntut reorientasi peran manajer sebagai agen epistemik yang kritis. Hasil kajian menekankan pentingnya integrasi epistemologi yang menyintesis wahyu, akal, dan pengalaman empiris untuk membentuk model manajemen pendidikan yang holistik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi epistemik digital dan kemampuan berpikir kritis sebagai self-regulatory judgment adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan kepemimpinan pendidikan di masa depan.

Dari Realitas ke Kebenaran: Bagaimana Ontologi dan Epistemologi Membentuk Paradigma Teori Manajemen Pendidikan

Wiji — 2026-08-05

Penelitian ini mengkaji peran krusial ontologi dan epistemologi dalam membentuk paradigma teori manajemen pendidikan. Tujuan utama adalah menganalisis bagaimana asumsi-asumsi filosofis tentang realitas (ontologi) dan pengetahuan (epistemologi) memengaruhi pengembangan teori, praktik, dan penelitian dalam bidang ini. Metodologi yang digunakan adalah tinjauan literatur sistematis, yang mengidentifikasi dan menganalisis berbagai perspektif ontologis (realisme, nominalisme, relativisme) dan epistemologis (positivisme, interpretivisme, konstruktivisme, kritis) yang mendasari teori-teori manajemen pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pilihan paradigma dalam manajemen pendidikan sangat dipengaruhi oleh asumsi ontologis dan epistemologis yang dianut. Artikel ini mengidentifikasi pergeseran paradigma dari pendekatan positivistik ke arah pendekatan yang lebih interpretif dan kritis, serta implikasinya terhadap praktik manajemen, pengembangan kebijakan, dan penelitian. Kesimpulan menekankan pentingnya kesadaran filosofis bagi akademisi dan praktisi manajemen pendidikan untuk mengembangkan teori dan praktik yang lebih relevan dan efektif. Implikasi praktisnya mencakup kebutuhan untuk mempertimbangkan berbagai perspektif ontologis dan epistemologis dalam pengambilan keputusan, perencanaan strategis, dan evaluasi program pendidikan.

Undergraduate Electrical Engineering Student’s Perspectives on Lecturers’ Teaching Methodologies at President University as EMI University

Ida Bagus Putu Arkananta — 2026-08-05

English-Medium Instruction (EMI) has become increasingly important in higher education, particularly in engineering programs where English is widely used as the medium of instruction. This study aimed to investigate undergraduate Electrical Engineering students’ perceptions of lecturers’ teaching methodologies in EMI classrooms, particularly in the Control Systems course at President University. A quantitative descriptive survey design was employed, involving 21 undergraduate students. Data were collected using a 20-item questionnaire measured on a 6-point Likert scale. Instrument reliability testing demonstrated excellent internal consistency (Cronbach’s alpha = 0.979). Data were analyzed using descriptive statistics, including frequencies, percentages, mean scores, and standard deviations. The findings revealed generally positive student perceptions of EMI teaching methodologies, with all questionnaire items obtaining mean scores above 4.00. Students reported that clear explanations, opportunities for interaction, and the use of supportive learning media enhanced their understanding and engagement in the learning process. Nevertheless, several students continued to experience challenges related to English language proficiency and technical terminology. These findings suggest that adaptive and student-centered teaching methodologies play an important role in maximizing learning effectiveness within EMI engineering classrooms.

Capacity Strategy Planning for Frozen Corndog Business: A Decision Tree and TELOS Framework Approach

Angela Cecilia Saputra — 2026-08-05

Capacity planning is a critical challenge for micro, small, and medium enterprises (SMEs), especially in Indonesia, where the frozen food sector is experiencing rapid growth. This study examined Enci Corndog, a micro-sized B2B frozen corndog business in Karawang, Indonesia, which faced a significant capacity gap: current production was 8,736 units per year, while projected demand reached 29,782 units by 2030 under a strong growth scenario, resulting in capacity utilization of 340.91%. Three strategic alternatives were analyzed: (A1) investment in new machines, (A2) outsourcing dough production, and (A3) extending working hours. A mixed-method approach combining Decision Tree financial analysis, including Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), and Benefit-Cost Ratio (BCR), with TELOS feasibility assessment was applied. The results showed that Alternative 1 provided the highest Expected Value (Rp370,700,493), with an NPV of Rp414,620,498, an IRR of 240.46%, and a BCR of 12.05 under the strong growth scenario, along with the highest TELOS feasibility score (3.15 out of 4.00). The study concluded that investment in new machines was the most feasible and profitable capacity expansion strategy. This alternative increased annual production capacity to 31,200 units through 2030. However, outsourcing and extended working hours remained viable options only as short-term capacity supplement.

Effectiveness of Yoga-Based Cardiac Rehabilitation for Patients Undergoing Elective CABG Surgery: A Systematic Review

Veneranda Venny Grishela — 2026-08-05

CABG remains the standard revascularization procedure for advanced coronary artery disease; however, many patients continue to experience impaired functional capacity and reduced quality of life despite conventional rehabilitation. Yoga-based cardiac rehabilitation has emerged as a complementary intervention that may enhance postoperative recovery through integrated physical, respiratory, and mindfulness practices. This systematic review aimed to evaluate the effectiveness and safety of yoga-based cardiac rehabilitation in adults undergoing elective CABG surgery, focusing on cardiac function, functional capacity, autonomic regulation, cardiometabolic outcomes, quality of life, and long-term cardiovascular prognosis. A systematic review was conducted following the PRISMA 2020 guidelines. Literature searches were performed in PubMed, ScienceDirect, and the Cochrane Library to identify studies evaluating yoga-based rehabilitation in adults undergoing elective CABG surgery. Eligible studies were selected based on predefined PICOS criteria. Data regarding study characteristics, intervention protocols, and clinical outcomes were extracted and synthesized narratively. Seven studies met the eligibility criteria. The evidence indicated that yoga-based cardiac rehabilitation was associated with improvements in quality of life, functional capacity, autonomic regulation, psychological well-being, left ventricular ejection fraction, lipid profiles, glycemic control, inflammatory markers, and cortisol levels. Yoga Nidra demonstrated enhanced parasympathetic activity, while long-term follow-up suggested reduced all-cause mortality and a favorable trend toward fewer major adverse cardiovascular events. No serious adverse events were reported. Current evidence suggests that yoga-based cardiac rehabilitation is a safe and promising adjunct to conventional postoperative rehabilitation following elective CABG surgery, with potential benefits for physical, psychological, autonomic, and cardiometabolic outcomes. However, larger multicenter randomized controlled trials with standardized intervention protocols are required to strengthen the evidence base.

Safety and Effectiveness of Momordica Charantia on Glycemic Control in Prediabetes: A Literature Review

Putu Ngurah Pradnya Wibawa — 2026-08-05

Prediabetes is a metabolic condition characterized by elevated blood glucose levels that do not yet meet the diagnostic criteria for type 2 diabetes mellitus but significantly increase the risk of developing diabetes and cardiovascular disease. Early intervention is essential to delay disease progression, and herbal medicine has gained attention as a potential alternative therapy due to its accessibility and perceived safety. One promising herbal agent is Momordica charantia (bitter melon), which contains bioactive compounds such as charantin, polypeptide-p, and vicine that may improve glycemic control by enhancing insulin sensitivity, increasing peripheral glucose uptake, and reducing hepatic glucose production. This study aimed to systematically evaluate the effectiveness of Momordica charantia in improving glycemic parameters and insulin resistance among individuals with prediabetes. This literature review was conducted following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines. A comprehensive search was conducted across PubMed, ScienceDirect, and OpenAlex databases for studies published between 2016 and 2026. The search strategy included keywords related to insulin resistance, prediabetes, type 2 diabetes mellitus, and Momordica charantia. Eligible studies included randomized controlled trials, clinical trials, and systematic reviews focusing on glycemic outcomes. Study selection, data extraction, and synthesis were performed based on predefined inclusion and exclusion criteria. The findings indicated that Momordica charantia may be a safe and potentially effective herbal intervention for glycemic management in individuals with prediabetes and type 2 diabetes mellitus. Regular consumption in powder or extract forms has been associated with reductions in fasting plasma glucose (FPG), improvements in insulin sensitivity as measured by the homeostatic model assessment of insulin resistance (HOMA-IR), and regulation of glucagon levels, supporting its potential role in metabolic control.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai Bank ABC Kantor Cabang Sentani

Ken Kartika Ningrum — 2026-08-07

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor strategis dalam keberhasilan organisasi perbankan karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan, efektivitas operasional, dan pencapaian tujuan perusahaan. Bank ABC Kantor Cabang Sentani menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja pegawai yang dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal, seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, dan disiplin kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai Bank ABC Kantor Cabang Sentani. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Populasi penelitian terdiri atas pegawai Bank ABC Kantor Cabang Sentani, dengan jumlah sampel sebanyak 66 responden yang ditentukan menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan skala Likert, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional, lingkungan kerja, motivasi kerja, dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai dengan nilai koefisien determinasi sebesar 78%. Secara parsial, seluruh variabel independen terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan dibandingkan variabel lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja pegawai dapat dilakukan melalui penguatan kepemimpinan transformasional, penciptaan lingkungan kerja yang kondusif, peningkatan motivasi, serta penguatan budaya disiplin kerja dalam organisasi perbankan.

Model BUMDes dan BUMD untuk Pengelolaan Distribusi Logistik Trans Papua

Marthen Sulo — 2026-08-07

Distribusi logistik di wilayah Trans Papua, khususnya jalur Jayapura–Wamena, masih menghadapi berbagai tantangan berupa keterbatasan infrastruktur, tingginya biaya transportasi, ketidakstabilan akses distribusi, serta lemahnya integrasi kelembagaan antaraktor. Kondisi geografis Papua yang kompleks membutuhkan model pengelolaan logistik yang adaptif dengan melibatkan kelembagaan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model kelembagaan BUMDes dan BUMD dalam mendukung pengelolaan distribusi logistik Trans Papua yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran dengan pengumpulan data melalui studi pustaka, wawancara mendalam, observasi lapangan, Focus Group Discussion (FGD), dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMD berperan sebagai pengelola distribusi regional, aggregator logistik, dan penyedia infrastruktur pendukung, sedangkan BUMDes berperan dalam distribusi tingkat lokal (last-mile delivery) dan penguatan ekonomi masyarakat. Model kolaborasi BUMD–BUMDes–pemerintah daerah terbukti menjadi strategi penting dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok, stabilitas distribusi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, digitalisasi logistik, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta regulasi kolaboratif menjadi faktor utama dalam membangun sistem distribusi logistik Trans Papua yang berkelanjutan.

Analisis Yuridis Kesesuaian Regulasi Daerah Kota Batam tentang Pelayanan Publik dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Said Muhammad — 2026-08-07

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kesesuaian regulasi daerah Kota Batam dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Wali Kota Batam Nomor 11 Tahun 2025, Peraturan Dewan KPBPB Batam Nomor 1 Tahun 2026, serta pengaturan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa regulasi daerah Kota Batam masih belum sepenuhnya mencerminkan prinsip AUPB, khususnya asas keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Hal tersebut terlihat dari masih adanya norma yang bersifat umum (open norm), belum optimalnya pengaturan transparansi informasi publik, partisipasi masyarakat, kepastian waktu pelayanan, serta standar pelayanan yang terukur. Dalam konteks PKKPR, pengaturan yang ada juga belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dan transparansi proses perizinan. Dari hasil analisis yang dilakukan, masih terdapat kesenjangan antara das sollen dan das sein dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Batam yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan maladministrasi. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi yang lebih implementatif, transparan, dan akuntabel agar pelayanan publik berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip AUPB.

Peran Teknologi Informasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Polres Pelalawan

Marta Christina Marpaung — 2026-08-08

Penelitian ini mengevaluasi peran teknologi informasi dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kepolisian Resor (Polres) Pelalawan. Kekerasan terhadap kelompok rentan ini menjadi isu sosial yang memerlukan penanganan cepat dan efektif. Maka dari itu, teknologi informasi hadir sebagai solusi strategis untuk mendukung proses deteksi, pelaporan, dan tindak lanjut kasus kekerasan. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan observasi langsung di Polres Pelalawan untuk mengeksplorasi implementasi teknologi informasi serta faktor pendukung dan penghambatnya. Hasil menunjukkan bahwa aplikasi pelaporan online, basis data terpadu, dan sistem komunikasi internal mempercepat koordinasi dan respons petugas dalam menangani kasus kekerasan. Selain itu, teknologi juga digunakan untuk edukasi masyarakat melalui kampanye digital yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan. Kendala utama ditemukan pada kesiapan sumber daya manusia dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan bagi personel kepolisian dan pengembangan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan fungsi tersebut. Kesimpulannya, teknologi informasi memegang peranan penting dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak secara berkelanjutan di wilayah Pelalawan.

Krisis Rule of Law dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB): Studi Kasus Operasi Keamanan di Kabupaten Nduga

Cornellius Ferrell Arsenio Nugroho — 2026-08-08

Konflik bersenjata di Papua, khususnya di Kabupaten Nduga, memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antara upaya menjaga keamanan negara, penegakan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Operasi aparat dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sering menimbulkan perdebatan, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM, penggunaan kekuatan yang berlebihan, serta lemahnya mekanisme akuntabilitas. Penelitian ini berfokus pada krisis rule of law dalam operasi keamanan di Nduga dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat sipil. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, data dikumpulkan dari regulasi, laporan HAM, jurnal akademik, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu represif berisiko mengorbankan hak-hak dasar masyarakat Papua, seperti hak hidup, rasa aman, dan kebebasan sipil. Selain itu, minimnya pengawasan terhadap aparat memperlihatkan bahwa prinsip rule of law belum berjalan optimal dalam penanganan konflik. Karena itu, diperlukan strategi penegakan hukum yang lebih humanis, proporsional, dan berlandaskan HAM agar tercipta penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Pemberlakuan Pajak Karbon pada Sektor Energi di Indonesia dalam Mendukung Pengembangan Ekonomi Hijau dan Pemenuhan Astacita

Steve Andersen — 2026-08-08

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penerapan pajak karbon pada perusahaan sektor energi di Indonesia serta kontribusinya terhadap pengembangan ekonomi hijau dan pemenuhan AstaCita. Pendekatan kuantitatif deskriptif digunakan dengan data sekunder dari laporan keberlanjutan dan laporan tahunan 80 entitas (38 PLTU dan 42 perusahaan energi non-PLTU) periode 2023–2025. Tarif pajak karbon sebesar Rp30.000 per ton CO?. Hasil penelitian menunjukkan total emisi sektor energi mencapai 231,6 juta ton CO? pada tahun 2024 dengan potensi penerimaan pajak karbon Rp6,95 triliun. Sektor semen menanggung beban tertinggi (11–13% dari laba bersih). Analisis elastisitas memproyeksikan penurunan emisi 2,2% dalam jangka pendek. Kebijakan ini efektif secara biaya dengan nilai USD 5 per ton CO? dan mendukung seluruh delapan misi AstaCita, terutama ketahanan energi dan keadilan ekologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak karbon bukan sekadar beban fiskal, melainkan instrumen strategis transisi hijau dan pembangunan nasional.

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan (NPL, CAR, BOPO, dan ROE) terhadap Harga Saham Perbankan KBMI 1

Vina Florensia Yaputri — 2026-08-08

Penelitian ini mengkaji bagaimana empat rasio keuangan, yaitu NPL, CAR, BOPO, dan ROE, memengaruhi harga saham bank-bank kelompok KBMI 1 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sepanjang periode 2021–2025. Dengan pendekatan kuantitatif berbasis data sekunder dari laporan keuangan tahunan dan harga penutupan saham, penelitian ini menetapkan 21 bank sebagai sampel melalui teknik purposive sampling, sehingga terkumpul 105 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel berbantuan EViews 12; melalui rangkaian uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier, Random Effect Model (REM) terpilih sebagai model paling sesuai. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan NPL tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham, CAR berpengaruh negatif signifikan, sedangkan BOPO dan ROE sama-sama berpengaruh positif signifikan. Secara simultan, keempat variabel NPL, CAR, BOPO, dan ROE terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Temuan ini menegaskan bahwa investor mempertimbangkan kondisi keuangan bank secara menyeluruh, bukan sekadar satu indikator, ketika mengambil keputusan investasi pada saham perbankan.

Challenges of Power Grid in Remote Areas and Their Alternative Solutions

Johan Pongoh — 2026-08-10

Access to reliable electricity remains a significant global challenge, particularly in remote and isolated regions where geographical barriers, high infrastructure costs, and limited technical resources hinder the expansion of conventional power grids. In Indonesia, despite achieving a high national electrification rate, several frontier, outermost, and disadvantaged (3T) regions continue to experience limited access to electricity, adversely affecting social development, healthcare services, education, and local economic activities. This study aims to identify the principal challenges associated with power grid development in remote areas and to analyze alternative solutions based on sustainable renewable energy technologies. This research employed a qualitative descriptive approach through a literature review of scientific articles, government reports, and international energy publications related to rural electrification, renewable energy, and decentralized power systems. The findings reveal that the challenges of rural electrification are driven by interconnected factors, including difficult geographical conditions, high capital and operating costs, limited technical capacity, dependence on fossil fuels, and inadequate policy support. Renewable energy solutions, particularly solar photovoltaic (PV) systems, micro-hydropower systems, and hybrid microgrids, were identified as feasible alternatives for improving electricity access in remote communities. Furthermore, community participation, technical capacity building, and supportive government policies were identified as critical factors for ensuring long-term sustainability. This study concludes that integrated renewable energy-based electrification strategies provide a more sustainable and practical approach to addressing the challenges of electricity access in remote areas. The findings contribute to energy planning and policy development by providing recommendations for achieving equitable, reliable, and environmentally sustainable electricity access in remote regions.

Building Sustainable Cyber Security Through a Quality Management System (QMS)

Stanley Bernadus Dodie — 2026-08-11

The rapid development of digital technologies has increased organizational dependence on information systems while simultaneously creating increasingly complex cybersecurity threats. Cyberattacks, data breaches, ransomware, and information security vulnerabilities have become significant challenges that threaten operational continuity, stakeholder trust, and organizational sustainability. Therefore, organizations require a systematic approach that not only focuses on technical protection but also supports continual improvement and effective governance. This study aims to examine the role of a Quality Management System (QMS) in building sustainable cybersecurity by integrating quality management principles with information security management frameworks, particularly ISO 9001 and ISO/IEC 27001. This research employs a qualitative approach through a literature review and organizational case analysis. Data were collected from academic publications, international standards, industry reports, and documented cases related to QMS implementation and cybersecurity governance. The findings indicate that QMS contributes significantly to cybersecurity sustainability through risk-based thinking, standardized security processes, continual improvement mechanisms, effective documentation, and enhanced organizational accountability. The integration of the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle enables organizations to transition from reactive cybersecurity practices to proactive and adaptive security governance. Furthermore, QMS implementation improves regulatory compliance, strengthens organizational security culture, and supports organizational resilience in responding to evolving cyber threats. This study concludes that QMS is not merely a quality management framework but also a strategic approach to developing sustainable cybersecurity capabilities. The integration of QMS with cybersecurity standards provides organizations with a comprehensive foundation for achieving long-term information security, operational reliability, and digital resilience.

Implementation of a Quality Management System Framework for Optimizing Energy Efficiency of on-Device AI Inference on Android Devices

Billy Josef Waworuntu — 2026-08-11

The rapid development of on-device artificial intelligence (AI) has increased the demand for efficient AI inference on mobile devices, particularly Android devices with limited computational resources, battery capacity, and thermal constraints. Although various optimization techniques, such as quantization, pruning, and adaptive inference, have been proposed, inconsistent evaluation procedures remain a significant challenge to achieving reproducible and comparable measurements of energy efficiency. This study aims to implement a Quality Management System (QMS) framework based on the Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle to systematically optimize and evaluate the energy efficiency of on-device AI inference while maintaining inference performance and model quality. The research employed a design study and experimental approach by deploying lightweight AI models for human presence detection and keyword spotting. The models were optimized using 8-bit post-training quantization, structured channel pruning, and early-exit mechanisms, followed by standardized measurements of energy consumption, inference latency, accuracy, model size, memory usage, and the energy-delay product (EDP) on Android devices. The results indicate that QMS-guided optimization provides a structured framework for improving energy efficiency by reducing computational workload and memory traffic while preserving inference reliability. In particular, post-training quantization combined with hardware acceleration reduced energy consumption, whereas adaptive inference mechanisms improved responsiveness under varying battery and thermal conditions. In conclusion, integrating QMS principles with on-device AI optimization establishes a reproducible, traceable, and continually improvable framework for developing energy-efficient AI applications on Android devices.